Menhan: Pengembangan Daerah Perbatasan Menjadi Perhatian Serius Pemerintah

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prof. DR. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc bersama Ibu Lies Purnomo Yusgiantoro sejak Jumat (30 April 2010) melakukan Kunjungan Kerja di Sulawesi Utara khususnya ke Daerah Perbatasan di Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe. Kunjungan diawali di Pulau Miangas Kabupaten Kep. Talaud dan kemudian di Pulau Marore Kab. Kep. Sangihe dengan menggunakan KRI Sultan Iskandar Muda. Dalam kunjungannya Menhan didampingi Panglima Armada Indonesia Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Madya TNI Anung Margono, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Agus Munandar, Dirjen Strategi Pertahanan Kementrian Pertahanan Mayjen TNI. Syariffudin Tippe, Direktur Strategi Pertahanan Kementrian Pertahanan Laksamana Pertama TNI Parsisius HS, Komandan Gugus Tempur Wilayah Timur Laksamana Pertama TNI Widodo, Pangdan VII Wirabuana Mayjen TNI Harri Wismono. Ikut juga dalam rombongan menteri, Ibu Mutia Hatta (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI masing-masing Mayjen TNI Purn Salim Mengga dan Azwar Abubakar. Rombongan didampingi oleh
Gubernur Sulawesi Utara Drs. S.H. Sarundajang, unsur Muspida, Ketua DPRD Provinsi dan GM PLN Sulutgo, Kadivre Bulog, Kacab Pertamina Manado, dan Kacab PT Telkom Wilayah Sulut. Menurut Menteri Pertahanan, kunjungan ini memiliki arti yang sangat strategis karena Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI dan beranggotakan kementrian, lembaga negara yang terkait dengan tugas pembinaan dan pengembangan daerah perbatasan termasuk pengembangan sosial ekonomi. Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk melihat dan mendengarkan langsung dari masyarakat yang tinggal di Pulau Terluar di Daerah Perbatasan tentang permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Daerah Kepulauan Talaud dan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara merupakan Daerah Perbatasan yang sangat penting karena memiliki 11 pulau terluar, 9 diantaranya di Kep. Sangihe dan Talaud, 1 di Minahasa Utara dan 1 di Bolaang Mongondow Utara.
Dalam dialog dengan masyarakat di Pulau Miangas terungkap bahwa selama ini masyarakat telah banyak merasakan perhatian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun masih ada permasalahan yang dihadapi antara lain Masalah Transportasi serta penyediaan bahan kebutuhan pokok dan BBM terutama pada waktu musim cuaca buruk yang menyulitkan transportasi bahan ke daerah tersebut. Demikian juga dengan penyediaan tenaga listrik yang masih harus ditingkatkan. Sehubungan dengan itu Pemerintah Pusat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi akan mendorong PT PLN dan Telkom untuk terus meningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan pemancar telkom di Miangas. Kementrian Pertahanan berkoordinasi dengan Kementrian ESDM dan Pemerintah Provinsi juga akan membentu penyediaan Sollar Home System (SHS) untuk penyediaan tenaga listrik. Pemerintah Provinsi juga akan segera mengusulkan kepada Pertamina untuk membangun Depo BBM khusus untuk Pulau Miangas. Khusus mengenai pembangunan Bandara, dihadapan Bapak Menteri masyarakat telah menyatakan kesiapannya untuk menerima ganti rugi dengan harga yang wajar dan telah disepakati dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu Gubernur juga menjamin bahwa proses pembebasan tanah akan segera diproses pembayarannya melalui APBD dan Pihak Dewan melalui Ketua DPRD Pdt. Ny. Meiva Salindeho Lintang yang juga turut serta dalam kunjungan tersebut menjamin akan membantu sepenuhnya. Selanjutnya Proses pembangunan Bandara akan dilakukan dengan dana APBN. Wakil Bupati Kep. Talaud mengatakan masyarakat yang akan dipindahkan dari lokasi pembangunan bandara akan diberikan fasilitas untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan jasa yang akan menunjang keberadaan bandara pada saatnya. Di akhir acara, Menteri mencanangkan prasasti yang bertuliskan ”Tidak sekali-kalipun akan kulepaskan Pulau Miangas ini kepada siapapun yang akan memisahkannya dari pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi akan kujaga, kupelihara, dan kupertahankan sampai titik darah yang penghabisan”.
Setelah melakukan pemotongan Sapi dan meninjau fasilitas di pos-pos TNI di Pulau Miangas, Menteri meninggalkan Pulau Miangas dengan menggunakan KRI Surabaya menuju ke Marore.
Ketika berada di Marore, Menteri menerima laporan dari Bupati Kep. Sangihe Drs. Winsulangi Salideho tentang kondisi pulau Marore, potensi serta permasalahan yang dihadapi. Dalam bidang perikanan, masyarakat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara karena telah membangun Pabrik Es untuk membantu nelayan menyimpan tangkapannya ketika melaut. Masyarakat Marore juga sangat berterima kasih atas telah dibangunnya Gudang Beras dan Bahan Pokok oleh Pemerintah Provinsi yang menyimpan cadangan kebutuhan pokok untuk musim cuaca buruk. Disaat cuaca buruk beras dan kebutuhan pokok lainnya disalurkan secara gratis kepada masyarakat. Namun demikian para nelayan masih mengeluhkan kualitas es yang hanya dapat bertahan lama. Gubernur Sulawesi Utara meminta pemerintah kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan pengelola pabrik es tersebut untuk memperbaiki mutu es yang dihasilkan. Selain itu Pemerintah Provinsi juga akan memfasilitasi usulan untuk membangun Cold Storage untuk menampung hasil tangkapan nelayan di pulau tersebut.
Pada bagian lain Menteri mengatakan bahwa semua permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat di kedua pulau terluar tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan para menteri dan lembaga terkait untuk segera ditangani. Seperti yang dilakukan di Pulau Miangas, Menteri juga mencanangkan Prasasti yang sama di Pulau Marore.
(Bagian Humas Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov. Sulut)