Gubernur Irub HUT Ke 46 Prov. Sulut

Harus kita akui dengan jujur, bahwa Sulawesi Utara sampai saat ini semakin maju dan berkembang pada arah yang lebih baik, ujar Gubernur Sulut, Drs. S. H. Sarundajang saat menjadi Irup pada upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-46 Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan dihalaman Kantor Gubernur, Kamis (23/9).

Sarundajang mengatakan, pembangunan di Sulawesi Utara berlangsung secara kontinu, komplementer dan sinergis dari berbagai lintasan ruang dan waktu. Apalagi dengan data statistik hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Sulawesi Utara sebesar 2.265.937 jiwa, kita harus semakin bekerja keras dan semakin bekerja cerdas karena kedepan, tantangan pembangunan daerah semakin besar dan kompleks.

Sarundajang menyebutkan, untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan Sulawesi Utara, diperlukan Grand Design Pembangunan yang mampu mengarahkan daerah ini sebagai salah satu Special Economic Zone, yakni dengan mewujudkan Sulut sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.

Kegiatan yang bertemakan “Melalui HUT ke-46 Provinsi Sulawesi Utara kita perkuat nilai- nilai kearifan local dalam rangka memantapkan komitmen untuk mewujudkan Sulawesi Utara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru kawasan timur Indonesia dan sebagai pintu gerbang dikawasan Asia Pasifik”, kita harus optimis, bahwa berbekal potensi yang ada dan diperkuat dengan sinergitas seluruh komponen anak bangsa di Sulawesi Utara, baik jajaran pemerintah diberbagai tingkatan, DPRD, serta seluruh elemen mansyarakat yang terbingkai dalam Spirit Mapalus, Mapaluse dan Moposad, ujar SHS.

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-46 ini dihadiri unsur Muspida Sulut, Bupati/Wslikota se- Sulut serta para pejabat Pemprov, juga keluarga mantan Gubernur dan wagub Sulut, petinggi TNI/ Polri serta tokoh Agama dan tokoh masyarakat dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah ini

Persiapan Kegiatan Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-46 terus dimatangkan

Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-46 tahun 2010 terus dimatangkan persiapannya oleh Panitia Pelaksana yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulawesi Utara Jeffry Korengkeng, SH.M.Si. Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara tahun ini memiliki nuansa khusus karena di Bulan September ini perjalanan sejarah Provinsi Sulawesi Utara juga akan ditandai dengan babak baru pemerintahan dengan akan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur ke-15 dan merupakan gubernur ke-2 yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung.

Setelah dilakukan rapat perdana pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 yang menghadirkan seluruh seksi dan SKPD terkait, pada hari Kamis 26 Agustus 2010 dilakukan lagi Rapat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara. “ Kehadiran Pemerintah Kabupaten/Kota sangat penting karena Hari Ulang Tahun Provinsi untuk tahun ini akan dijadikan momentum untuk menumbuhkan kebanggaan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sampai ke pelosok-pelosok di kabupaten/kota. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota juga akan melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota masing-masing agar nuansa peringatan HUT Provinsi ini dapat dirasakan dan dinikmati serta dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara”. Demikian Ketua Panitia, Jeffry Korengkeng, SH.M.Si yang memimpin Rapat dengan didampingi oleh Sekretaris Panitia, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Drs. Marhaen R Tumiwa, M.Pd.

Kepala Bagian Humas Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Ch. Sumampow, SH.M.Ed mengatakan rangkaian peringatan HUT ke-46 Provinsi Sulawesi Utara akan diawali dengan Jalan Sehat Massal yang akan diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulut dan Komponen masyarakat lainnya pada tanggal 3 September 2010. Kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan adalah Pameran Pembangunan yang akan melibatkan SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Perbankan dan unsur TNI/Polri, Lomba Pegawai Berprestasi dan Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB), Lomba Olahraga yang juga akan diisi dengan beberapa jenis olahraga tradisional seperti Gasing dan Putar Dodutu , Lomba Kesenian yang akan dilakukan di lokasi Stand Pameran Kayuwatu, Ziarah ke makan mantan Gubernur serta Pejuang Nasional DR. Sam Ratulangi dan Upacara Puncak yang akan dilakukan di halaman kantor Gubenur Sulut pada tanggal 23 September. Upacara kali ini juga akan mengikutsertakan perwakilan dari Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Sehubungan dengan itu dimintakan kepada seluruh SKPD Provinsi dan juga pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil bagian pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan stand pameran masing-masing untuk menampilkan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 5 tahun. Setelah pelaksanaan Upacara, akan dilaksanakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulut dalam rangka HUT ke-46 Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini para teladan dan yang berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Utara dan Nasional juga diharapkan hadir dan mengikuti Sudang tersebut.

Mamuaja : Sejak Dulu Korupsi telah menjadi Masalah

Diketahui bersama, korupsi di Indonesia sudah sejak dulu telah menjadi masalah dalam sistem pemerintahan, Hal itu dikatakan Plt. Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja ketika membuka Workshop Sosialisasi Proyek ” The Suport To Indonesia’s Islands Of Integrity Program For Sulawesi (SIPS)” di Quality Hotel Manado, Kamis (26/08).

Sejak awal pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Namun demikian upaya pemberantasan korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena itu, fenomena korupsi masih saja mewarnai tata kelola dalam sistem pemerintahan di tanah air hingga saat ini, ujar Mamuaja.

Sosialisasi yang turut menghadirkan M Yasin salah seorang Wakil Ketua Bidang Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mamuaja mengakui korupsi bukan saja menjadi permasalahan di Indonesia, tetapi sudah merupakan permasalahan global di seluruh dunia. Saat ini Tidak ada satu pun negara yang dapat mengklaim bahwa pemerintahannya bebas dari korupsi. Justru yang ada adalah negara yang mampu menekan korupsi itu sendiri sampai pada tingkat terendah, jelasnya.

Sosialisasi yang turut pula di hadiri para Bupati/Walikota se- sulut ini, Mamuaja menyebutkan, pemprov. Sulut telah melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal pemprov telah berkomitmen untuk membangun suatu model pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komitmen untuk membangun pemerintahan yang baik ini merupakan salah satu program prioritas pemprov sulut yang akan senantiasa diupayakan secara terus menerus melalui suatu langkah dan upaya nyata, jelas Mamuaja.

Aktualisasi dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi Mamuaja menyebutkan pula antara lain, melalui pencegahan secara dini terhadap berbagai perilaku korupsi dengan mengektifkan sistem pengawasan fungsional dan waskat. Dan bagi pegawai pemprov yang melakukan tindakan korupsi akan mendapat sanki tegas dari pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tambah Mamuaja

Korengkeng : Dunia Internasional Prihatin Dengan Pelestarian Hutan

Permasalahan hutan di Indonesia bukan lagi hanya menjadi urusan domestik belaka, namun sudah menjadi keprihatian dunia internasional. Mereka menempatkan isu pelestarian hutan di tanah air kedalam bagian penting dari setiap proses negosiasi. Hal itu dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Jeffry Korengkeng SH, Msi ketika membuka Sosialisasi PP. No.10/2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan PP. No. 24/2010 tentang penggunaan kawasan hutan yang digelar Dinas Kehutan Provinsi Sulut di ruang mapaluse, Kamis (26/08).

Korengkeng, menyebutkan keprihatinan dunia internasional terhadap penanganan sekaligus permasalahan hutan yang terjadi selama ini di tanah air di akuinya lebih disebabkan akibat lemahnya penegakan hukum, tumpang tindinya aturan di bidang hukum serta adanya multi tafsir bidang hukum yang berbeda–beda serta kurangnya sosialisasi stake holders bidang kehutanan kepada masyarakat.

Di sadari bahwa perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi rakyat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup, dan sebaran yang proporsional. Dengan terbitnya PP menyangkut perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan, diharapkan akan memberikan kejelasan bagi pengguna atau pemanfaatan kawasan hutan serta kepastian hukum dan kepastian berusaha untuk kepentingan diluar kehutanan, ujar Korengkeng.

Untuk itu Pemprov Sulut memberi apresiasi yang tinggi kepada Kementrian Kehutanan, melalui Ditjen planologi kehutanan dan direktur perencanaan kawasan hutan yang telah menggelar sosialisasi didaerah ini. Pemprov memandang kegiatan ini sangat penting dan strategis bagi upaya kita bersama mewujudkan peruntukan fungsi dan pengunaan kawasan hutan dibumi nyiur melambai tercinta ini, tambah Korengkeng.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Setditjen planologi kehutanan Ir. M Ali Arsyad, MSc, Direktur Perencanaan kawasan hutan Ir Basoeki Karyaatmadja, MSc serta seluruh SKPD terkait se Provinsi Sulut

Plt Gubernur Terima Kunjungan Tim CIDA dan KPK

Pelaksana Tugas Gubernur SulawesiUtara Drs. R.J. Mamuaja hari ini menerima Tim Canadian International Development Agency (CIDA) bersama Tim KPK di ruang kerja Gubernur. Kunjungan Tim ini adalah untuk melaporkan persiapan pelaksanaan Program yang dikemas dalam Cowater Project dalam rangka pemberian Technical Assistance yang difokuskan pada 3 kegiatan utama yaitu Penguatan pelaksanaan One Stop Service (Pelayanan Satu Atap), Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, dan penguatan mekanisme penyelenggaraan pemberian insentif kinerja yang di Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dalam bentuk pemberian Tunjangan Kinerja Daerah.

Kegiatan ini adalah program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Program ini dilaksanakan dalam rangka upaya menuju penyelenggaraan Good Govenrnance and Clean Government yang saat ini sedang terus digiatkan.

Tim ini melaporkan kepada Bapak Plt. Gubernur tentang rencana penyelenggaraan Workshop yang akan dilakukan tanggal 26 Agustus 2010 di Hotel Quality. Workshop itu akan diikuti oleh Pemerintah 15 Kabupaten/Kota se Sulut dan Pemerintah Provinsi. Melalui worshop ini akan ditentukan 4 kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dari KPK dan CIDA ditambah Pemerintah Provinsi untuk dipilih menjadi Pilot Project pelaksanaan kegiatan tersebut dan nantinya akan dibantu oleh CIDA. Hasil pelaksanaan pilot project tersebut nantinya akan menjadi model bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal Pelayanan Satu Atar, Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik dan Penguatan Penyelenggaraan Pemberian Insentif Kinerja.

Tim ini terdiri dari Patricia Mc Cullagh (Head of CIDA), Willian Cartier (Project Director Cowater), Ted Robinson (Project Principle), Renaldy Marthin (dari CIDA) dan dari pihak KPK Doni Muhardiyansyah (Direktur Litbang KPK), dan Dian Patria.

Plt Gubernur menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada KPK dan CIDA atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini sekaligus menyatakan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara karena hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menuju Good Governance and Clean Government dan mempertahankan Opini WTP yang telah diraih. Pada kesempatan ini Plt. Gubernur meminta kepada tim ini untuk melihat langsung pelaksanaan One Stop Service di Kantor Pelayanan Satu Atap, juga di Samsat Manado, dan juga di Badan Kepegawaian Daerah untuk mengetahui mekanisme pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Konferensi Perencanaan Awal dan Peninjauan Lokasi Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (DIREx) dibuka

Hari ini delegasi dari kurang lebih 15 negara Asean Regional Forum dan negara mitra Asia dan Eropah memulai Initial Planning Conference and Site Survey Disaster Relief Exercise (DIREx) 2011. Pertemuan ini akan berkangsung sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 dan diisi dengan kegiatan-kegiatan peninjauan langsung ke lokasi tempat penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Alam yang menurut rencana akan dilaksanakan pada bulan Maret 2011. Delegasi peserta termasuk unsur TNI, Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi Badan SAR Nasional dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan kunjungan di lokasi sekitar pantai Wori, sampai ke pantai Desa Kimabajo, dan Kota Bitung juga Pulau Mantehage, Pulau Siladen dan Pulau Bunaken untuk melihat dari dekat tempat-tempat yang akan menjadi lokasi pelaksanaan DIREx tahun 2011.

Seperti diketahui Sulawesi Utara kembali mendapatkan kepercayaan dunia untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Alam (Disaster Relief) yang akan diikuti dengan kegiatan Latihan Penanggulangan/ Penanganan Bencana (tsunami, dll) dari udara, yang direncanakan dilaksanakan Bulan Maret 2010. Pertemuan awal perencanaan pelaksanaan kegiatan ini (Initial Planning and Site Survey) yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jepang dimaksudkan untuk memperkuat konsep-konsep penyelenggaraan latihan melalui berbagai masukan dari negara-negara peserta. Dengan demikian akan dapat dihasilkan konsep yang konkret dan relevan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas negara-negara peserta ARF negara-negara peserta ARF dalam bidang penanggulangan bencana.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Plt. Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. F. Mewengkang, MM di Grand Kawanua Convention Centre (GKCC) Kairagi Manado. Dalam sambutannya Plt. Gubernur mengatakan antara lain bahwa Pemerintah memberikan perhatian serius untuk penanganan dan penanggulangan bencana di tanah air. Hal ini ditandai dengan diterbitkannnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi penanggulangan Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Provinsi Sulawesi Utara sendiri merupakan daerah rawan bencana karena terletak pada posisi antara beberapa lempeng (patahan) dan juga terdapat beberapa gunung api yang masih aktif. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi yang tinggi kepada ARF yang termasuk pemerintah Jepang yang telah memprakarsai kegiatan ini. Pemprov Sulut akan mendukung sepenuhnya dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan iven internasional ini pada Bulan Maret 2011. Pengalaman sukses menyelenggarakan WOC, CTI Summit dan Sail Bunaken tahun 2009 diharapkan akan menjadi modal yang berharga untuk mengulangi sukses bagi penyelenggaraan Disaster Relief Conference and Exercise tahun 2011 mendatang.

Korengkeng Buka Bintek Banwas Sulut

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Jeffry Korengkeng, SH, MSi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Bidang pembangunan dan Pengadaan barang/Jasa, Bidang keuangan, Bidang kekayaan, Bidang Kepegawaian dan Manajeman Pengawasan di jajaran Inspektorat (Banwas) Provinsi Sulut.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Banwas Provinsi. Sulut, Senin (23/08) dihadiri Kabanwas Drs M.C Kairupan MSi dan para pejabat eselon III dan IV. Korengkeng mengatakan, di era paradigma baru saat ini gerak dan kegiatan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan sebagai suatu siklus mekanisme pemerintahan diharapkan berjalan seimbang.

Karenanya tugas dan tangung jawab yang dibebankan kepada kita masing-masing haruslah dilaksanakan dengan lebih baik dan benar serta tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja kita harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan apabila akuntabilitas kinerja kita dapat diterima oleh masyarakat, maka kredibilitas pemerintah akan meningkat dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita juga akan semakin besar, Kata korengkeng.

Karenanya melalui bimtek kali ini saya berharap para peserta dapat mengikutinya dengan sungguh–sungguh untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan penguasaan administrasi teknis pemeriksaan dibidang pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, bidang keuangan, bidang kekayaan, bidang kepegawaian dan manajemen pengawasan antara aparatur pengawasan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar memiliki kesamaan persepsi, katanya.