RSS Feed
Twitter
Sejalan dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka tuntutan ini sudah menjadi kewajiban semua aparatur pemerintah tanpa terkecuali, termasuk para pejabat Negara di Sulawesi Utara. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut, S. H. Sarundajang ketika menghadiri Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di ruang Huyula, Rabu (30/6).
Kegiatan ini menurut Sarundajang, dimaksudkan agar proses penciptaan pemerintahan yang bersih, tidak terkesan hanya “tebang pilih”, sehingga dalam implementasinya mampu memberikan kepastian hukum, kepastian sistem dan kepastian mekanisme kepada segenap komponen warga masyarakat, sebagai perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban warga Negara yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.
Kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan beberapa hal kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI antara lain, bahwa pada tahun 2009, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat.
Sarundajang menambahkan, Seluruh aktifitas pemerintahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, seluruh informasi telah diungkapkan sesuai keadaan yang sebenarnya, system pengendalian intern dapat dipercaya keandalannya dan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntasi pemerintahan.
Tercatat hasil kekayaan para pejabat di Sulawesi Utara, mulai dari S. H. Sarundajang sebesar Rp. 7.531.169.510,-, Walikota Kota Kotamobagu, Drs. H. Djelantik Mokodompit sebesar Rp. 5.875.637.476,-, Wakil Walikota Kota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara sebesar Rp. 1. 352.986.500,-, Bupati BolMut, Drs. Hi. Hamdan Datunsolang sebesar Rp. 2.706.782.573,-, Wakil Bupati BolMut, Drs. Hi. Depri Pontoh sebesar Rp. 1.040.090.000,-, Walikota Bitung, Hanny Sondakh sebesar Rp. 17.115.773.572,- serta Wakil Walikota Bitung, Robert K. Lahindo, SH, M.Si sebesar Rp. 626.740.000,-.
Dalam deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tersebut, Plt. Ketua KPK RI, Haryono menyampaikan apresiasinya terhadap Gubernur dan pemerinath Propinsi Sulut atas perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena mekanisme sistem pengelolaan keuangan yang baik.
Hadir pada deklarasi LHKPN yakni Walikota Kotamobagu dan Wakilnya Drs H Jelantik Mokodompit dan Ir. Tatong Bara dan Bupati Bolmut dan Wakilnya Hamdan Datunsolang dan Depri Pontoh, Wakil Walikota Bitung Robert Lahindo serta pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemprov Sulut
Rabu, 30 Juni 2010
Peringatan ke – 61 Wafatnya DR GSSJ Ratulangi, diperingati oleh keluarga Pahlawan Nasional tersebut, di makam Sam Ratulangi di Tondano Minahasa, Rabu (30/06). Walaupun peringatan kali ini hanya dilaksanaklan secara sederhana, namun memiliki makna yang sungguh besar.
Salah satu putri bungsu Sam Ratulangi Ny Uki Sudjoko Ratulangi ketika mewakili keluarga mengungkapkan kenangan indah besama orang tua semasa hidupnya. Om Sam sapaan akrab dari DR Sam Ratulangi merupakan sosok seorang ayah yang sangat familiar bagi keluarga dan orang lain.
Selama study di luar negeri (Belanda) Sam Ratulangi muda bersama rekan –rekan mahasiswa indonesia di Belanda telah berjuang untuk Indonesia. sekembalinya di tanah air Om Sam terus melakukan perjuangannya bersama para tokoh nasional lainnya untuk mengisi kemerdekaan RI.
Saat itu Om Sam sering mendapat perlakuan tidak baik dari belanda, beliau sering di buang ke daerah –daerah terpencil. Namun dengan semangat pantang menyerah toleh Tondano ini terus melakukan perlawanan kepada Belanda, ujar Ny Uki Ratulangi.
Ny Uki juga berterima kasih karena perjuangan Om Sam hingga kini telah menjadi motivator bagi kemajuan pendidikan di Sulut bahkan nasional.
Gubernur Sarundajang, mengatakan ketokohan Sam Ratulangi tidak lagi menjadi milik keluarga tetapi sudah menjadi milik banyak orang. Banyak buah pikiran Sam Ratulangi telah menjadi inspirator para pemikir di tanah air. Bahkan saya sendiri yang saat ini sedang mengambil program Doktor di Universitas Gadjah mada mengambil judul skirbsinya dari buah pikiran Om Sam, kata Gubernur.
Karena itu di peringatan ke – 61 wafatnya DR Sam Ratulangi kali ini marilah kita semua terus berdoa agar perjuangan Sam Ratulangi akan terus terpatri di lubuk hati sanubari kita semua, jelasnya.
Usai memberikan sambutan Gubernur bersama undangan lainnya melihat langsung foto – foto dokumenter Sam Ratulangi mulai masa dari kecilnya bersekolah di Tondano, masa perjuangan bersama tokoh nasional dan Presiden RI Soekarno hingga foto wafatnya Sam Ratulangi yang meninggal dunia di Jakarta dibawah ke kampung halamannya Tondano melalui kapal SWARTENHONDT dari pelabuhan Manado.
Salah satu putri bungsu Sam Ratulangi Ny Uki Sudjoko Ratulangi ketika mewakili keluarga mengungkapkan kenangan indah besama orang tua semasa hidupnya. Om Sam sapaan akrab dari DR Sam Ratulangi merupakan sosok seorang ayah yang sangat familiar bagi keluarga dan orang lain.
Selama study di luar negeri (Belanda) Sam Ratulangi muda bersama rekan –rekan mahasiswa indonesia di Belanda telah berjuang untuk Indonesia. sekembalinya di tanah air Om Sam terus melakukan perjuangannya bersama para tokoh nasional lainnya untuk mengisi kemerdekaan RI.
Saat itu Om Sam sering mendapat perlakuan tidak baik dari belanda, beliau sering di buang ke daerah –daerah terpencil. Namun dengan semangat pantang menyerah toleh Tondano ini terus melakukan perlawanan kepada Belanda, ujar Ny Uki Ratulangi.
Ny Uki juga berterima kasih karena perjuangan Om Sam hingga kini telah menjadi motivator bagi kemajuan pendidikan di Sulut bahkan nasional.
Gubernur Sarundajang, mengatakan ketokohan Sam Ratulangi tidak lagi menjadi milik keluarga tetapi sudah menjadi milik banyak orang. Banyak buah pikiran Sam Ratulangi telah menjadi inspirator para pemikir di tanah air. Bahkan saya sendiri yang saat ini sedang mengambil program Doktor di Universitas Gadjah mada mengambil judul skirbsinya dari buah pikiran Om Sam, kata Gubernur.
Karena itu di peringatan ke – 61 wafatnya DR Sam Ratulangi kali ini marilah kita semua terus berdoa agar perjuangan Sam Ratulangi akan terus terpatri di lubuk hati sanubari kita semua, jelasnya.
Usai memberikan sambutan Gubernur bersama undangan lainnya melihat langsung foto – foto dokumenter Sam Ratulangi mulai masa dari kecilnya bersekolah di Tondano, masa perjuangan bersama tokoh nasional dan Presiden RI Soekarno hingga foto wafatnya Sam Ratulangi yang meninggal dunia di Jakarta dibawah ke kampung halamannya Tondano melalui kapal SWARTENHONDT dari pelabuhan Manado.
Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengakui, bagi pelajar dan mahasiswa yang mau memiliki ketajaman berpikir dan kemampuan analisis hendaknya harus menguasasi mata pelajaran matematika. Sebab matematika merupakan ilmu dasar dari pengembangan sains (basic of science) dan sangat berguna dalam setiap aspek kehidupan.
Pengakuan Sarundajang itu disampaikannya saat membuka Konferensi Nasional Matematika ke – 15 dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia yang digelar Universitas Negeri Manado (Unima) di Hotel Sutanraja Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut, Rabu, (340/06).
Menurut Gubernur, ada sebagian orang menganggab mata pelajaran matematika merupakan ilmu yang sulit dan membosankan, karena lebih bersifat abstrak dan hanya berisi hafalan dari sekian banyak rumus sehingga menimbulkan antipati untuk mempelajarinya, mitos demikian dikatakan Sarundajang harus di hilangkang.
sebaliknya justeru kalau kita menguasai matematika otak kita akan lebih cerdas serta kemampuan analisisnya akan lebih tajam sehingga tidak membosankan, Sambil memberi contoh bahwa Sam Ratulangi salah seorang tokoh nasional yang berasal dari Sulut merupakan satu-satunya DR Matematika pertama yang dimiliki Indonesia pada waktu itu, ujar Sarundajang.
Contoh lain yang diangkat Sarundajang seperti Albert Einstein, tokoh fisika terbesar abad ke - 20 menyatakan bahwa matematika adalah senjata utama dirinya dalam merumuskan konsep relativitasnya yang sangat terkenal itu.
Diakhir sambutannya Gubernur Sarundajang mengharapkan kiranya hasil dari konferensi dan kongres ini akan memberikan kontribusi positif bagi upaya menggairahkan minat pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari matematika.
Presiden Himpunan Matematika Indonesia Prof. DR Widodo menyebutkan seminar-seminar matematika kiranya terus digalakan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke tingkat nasional. Ia juga menyebutkan Konferensi Nasional kali ini akan memilih pengurus baru.
Sementara Rektor Unima DR Ph E.A Tuerah Msi DEA menambahkan, tema pelaksanaan dua kegiatan berskala nasional ini yakni matematika hidup untuk menghidupkan ilmu lain
Pengakuan Sarundajang itu disampaikannya saat membuka Konferensi Nasional Matematika ke – 15 dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia yang digelar Universitas Negeri Manado (Unima) di Hotel Sutanraja Watutumou Kec. Kalawat Kab. Minut, Rabu, (340/06).
Menurut Gubernur, ada sebagian orang menganggab mata pelajaran matematika merupakan ilmu yang sulit dan membosankan, karena lebih bersifat abstrak dan hanya berisi hafalan dari sekian banyak rumus sehingga menimbulkan antipati untuk mempelajarinya, mitos demikian dikatakan Sarundajang harus di hilangkang.
sebaliknya justeru kalau kita menguasai matematika otak kita akan lebih cerdas serta kemampuan analisisnya akan lebih tajam sehingga tidak membosankan, Sambil memberi contoh bahwa Sam Ratulangi salah seorang tokoh nasional yang berasal dari Sulut merupakan satu-satunya DR Matematika pertama yang dimiliki Indonesia pada waktu itu, ujar Sarundajang.
Contoh lain yang diangkat Sarundajang seperti Albert Einstein, tokoh fisika terbesar abad ke - 20 menyatakan bahwa matematika adalah senjata utama dirinya dalam merumuskan konsep relativitasnya yang sangat terkenal itu.
Diakhir sambutannya Gubernur Sarundajang mengharapkan kiranya hasil dari konferensi dan kongres ini akan memberikan kontribusi positif bagi upaya menggairahkan minat pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari matematika.
Presiden Himpunan Matematika Indonesia Prof. DR Widodo menyebutkan seminar-seminar matematika kiranya terus digalakan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke tingkat nasional. Ia juga menyebutkan Konferensi Nasional kali ini akan memilih pengurus baru.
Sementara Rektor Unima DR Ph E.A Tuerah Msi DEA menambahkan, tema pelaksanaan dua kegiatan berskala nasional ini yakni matematika hidup untuk menghidupkan ilmu lain
Jumat, 25 Juni 2010
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Sedunia tahun ini menggelar jalan sehat bersama. Kegiatan yang dilepas Komandan Korem 131 Santiago Kol. Inf Robert Lumempouw ini mengambil start dan finis di halaman Kantor Gubernur, diikuti unsur TNI/Polri serta PNS dilingkungan Pemprov. Sulut, Jumat (25/06).
Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kalakhar BNP Sulut Drs Jhon Latumeten mengatakan, peringatan hari anti narkotika internasional bagi Provinsi Sulut merupakan momentum yang strategis, mengingat kondisi geostrategis daerah ini berada di ujung utara negara RI yang merupakan salah satu dari Provinsi kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga Philipina, serta posisinya berada pada lintasan samudera pasifik yang sarat dengan politik global, dengan berbagai konsekwensi kerawanan seperti penyeludupan, lintasan teroris dan bukan tidak mungkin menjadi jalur trans crime narkoba.
Latumeten menjelaskan, berdasarkan data BNN tahun 2009 untuk tingkat kondisi peredaran Sulut berada di urutan 17 sedangkan untuk pengguna narkoba berada di posisi ke – 25. Indikator ini tentunya membuka mata kita untuk memberi perhatian khusus akan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seraya meningkatkan pengawasan dini terhadap masalah narkotika, ujarnya.
Kegiatan yang mengambil tema ”Hidup Sehat Tanpa Narkotika” itu Latumeten mengajak, segenap anak bangsa di daerah ini marilah kita perkokoh tekad dan komitmen untuk menyatakan perang terhadap narkoba.
Selain jalan sehat kegiatan hari anti narkoba di Sulut kali ini Panitia juga menggelar penyuluhan, teleconfrence serta bagi –bagi bunga melalui kampanye simpatik pada besok hari
Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kalakhar BNP Sulut Drs Jhon Latumeten mengatakan, peringatan hari anti narkotika internasional bagi Provinsi Sulut merupakan momentum yang strategis, mengingat kondisi geostrategis daerah ini berada di ujung utara negara RI yang merupakan salah satu dari Provinsi kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga Philipina, serta posisinya berada pada lintasan samudera pasifik yang sarat dengan politik global, dengan berbagai konsekwensi kerawanan seperti penyeludupan, lintasan teroris dan bukan tidak mungkin menjadi jalur trans crime narkoba.
Latumeten menjelaskan, berdasarkan data BNN tahun 2009 untuk tingkat kondisi peredaran Sulut berada di urutan 17 sedangkan untuk pengguna narkoba berada di posisi ke – 25. Indikator ini tentunya membuka mata kita untuk memberi perhatian khusus akan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seraya meningkatkan pengawasan dini terhadap masalah narkotika, ujarnya.
Kegiatan yang mengambil tema ”Hidup Sehat Tanpa Narkotika” itu Latumeten mengajak, segenap anak bangsa di daerah ini marilah kita perkokoh tekad dan komitmen untuk menyatakan perang terhadap narkoba.
Selain jalan sehat kegiatan hari anti narkoba di Sulut kali ini Panitia juga menggelar penyuluhan, teleconfrence serta bagi –bagi bunga melalui kampanye simpatik pada besok hari
Kamis, 24 Juni 2010
Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menfghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 56 Desa Toraget Kec, Langowan Barat Minahasa, Kamis (24/06). Ulang Tahun yang dipusatkan di Balai Desa ini diperingati dalam suatu Ibadah syukur dipimpin Pdt F Lumintang, STh dilanjutkan dengan pemasangan lilin ulang tahun oleh Gubernur Sarundajang, pemerintah desa dan toko masyarakat.
Hukum Tua Desa Toraget M Kaligis menguraikan sekilas tentang desa toraget yang memiliki jumlah penduduk 1425 jiwa dengan 56,7 ha luas wilayah dan 75 persen mata pencaharian warganya berprofesi sebagai petani.
Gubernur Sarundajang mengatakan, masyarakat desa toraget patut mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ulang tahun desa yang boleh kita peringati saat ini merupakan wujud kecintaan Tuhan kepada masyarakat desa toraget.
Kepada generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Gubernur Sarundajang mengajak marilah kita bangun desa ini agar lebih maju dari sekarang. cDesa Toreget menurut Sarundajang dikenal sebagai daerah pertanian, Untuk itu kedepan kiranya dalam pengelolaan sektor petanian ini masyarakat terus mengikuti tehnologi pertanian yang ada agar hasil produksinya pertaniannya akan terus mengalami peningkatan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Hukum Tua Desa Toraget M Kaligis menguraikan sekilas tentang desa toraget yang memiliki jumlah penduduk 1425 jiwa dengan 56,7 ha luas wilayah dan 75 persen mata pencaharian warganya berprofesi sebagai petani.
Gubernur Sarundajang mengatakan, masyarakat desa toraget patut mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ulang tahun desa yang boleh kita peringati saat ini merupakan wujud kecintaan Tuhan kepada masyarakat desa toraget.
Kepada generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Gubernur Sarundajang mengajak marilah kita bangun desa ini agar lebih maju dari sekarang. cDesa Toreget menurut Sarundajang dikenal sebagai daerah pertanian, Untuk itu kedepan kiranya dalam pengelolaan sektor petanian ini masyarakat terus mengikuti tehnologi pertanian yang ada agar hasil produksinya pertaniannya akan terus mengalami peningkatan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Pengurus Daerah Kabupaten/Kota PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) se Sulawesi Utara, hari Rabu Malam, 23 Juni 2010 , memulai Konperensi Provinsi yang dilaksanakan di Hotel Sahid Manado. Penyelenggaraan Konperensi Provinsi ini adalah dalam rangka mengevaluasi Program Kerja Pengurus Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2005 – 2010 yang diketuai oleh Drs. Alvius Lomban, M.Si yang saat ini dipercayakan oleh Rakyat Sulawesi Utara untuk menjadi salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus untuk memilih Pengurus Provinsi yang baru yang akan melaksanakan tugasnya selama masa bakti yang akan ditetapkan oleh Konprov ini.
Ketika membuka Konperensi Provinsi PGRI ini Gubernur Sulawesi Utara mengingatkan peran strategis guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Sarundajang, maju mundurnya suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk dapat menguasai IPTEK adalah melalui proses pendidikan. Dalam proses pendidikan inilah Guru memegang peranan sentral dan sangat strategis untuk mengelola Proses Pembelajaran. Sebaik-baiknya bahan ajar, sarana dan prasarana pendidikan, proses transformasi Ilmu tidak akan optimal apabila kualitas gurunya kurang bagus. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat concern untuk meningkatkan kualitas para guru antara lain melalui pemberian beasiswa bagi 1000 guru di tahun 2009 dan ditahun 2010 ini akan ditingkatkan menjadi 2000 orang uantuk memperolah beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang minimal S1. Pembangunan pendidikan di Sulawesi Utara juga terus ditingkatkan dengan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBD. Gubernur mengingatkan para guru termasuk organisasi profesi guru untuk merespons perhatian pemerintah ini dengan komitmen peningkatan kinerja untuk memberikan yang terbaik bagi proses pendidikan generasi muda di Sulawesi Utara menuju Sulut yang semakin Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera.
Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sulawesi Utara Drs. Alvius Lomban dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap Pendidikan pada umumnya, PGRI dan para guru di Sulut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI DR. Sulistiyo, M.Pd. Dalam rangka menghadapi Pemilukada di Sulawesi Utara, Ketua Umum PB PGRI memesankan kepada seluruh guru di Sulut untuk memilih Pemimpin yang benar-benar peduli terhadap pendidikan dan pengembangan kualitas serta kesejahteraan guru.
Ketika membuka Konperensi Provinsi PGRI ini Gubernur Sulawesi Utara mengingatkan peran strategis guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Sarundajang, maju mundurnya suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk dapat menguasai IPTEK adalah melalui proses pendidikan. Dalam proses pendidikan inilah Guru memegang peranan sentral dan sangat strategis untuk mengelola Proses Pembelajaran. Sebaik-baiknya bahan ajar, sarana dan prasarana pendidikan, proses transformasi Ilmu tidak akan optimal apabila kualitas gurunya kurang bagus. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat concern untuk meningkatkan kualitas para guru antara lain melalui pemberian beasiswa bagi 1000 guru di tahun 2009 dan ditahun 2010 ini akan ditingkatkan menjadi 2000 orang uantuk memperolah beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang minimal S1. Pembangunan pendidikan di Sulawesi Utara juga terus ditingkatkan dengan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBD. Gubernur mengingatkan para guru termasuk organisasi profesi guru untuk merespons perhatian pemerintah ini dengan komitmen peningkatan kinerja untuk memberikan yang terbaik bagi proses pendidikan generasi muda di Sulawesi Utara menuju Sulut yang semakin Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera.
Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sulawesi Utara Drs. Alvius Lomban dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap Pendidikan pada umumnya, PGRI dan para guru di Sulut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI DR. Sulistiyo, M.Pd. Dalam rangka menghadapi Pemilukada di Sulawesi Utara, Ketua Umum PB PGRI memesankan kepada seluruh guru di Sulut untuk memilih Pemimpin yang benar-benar peduli terhadap pendidikan dan pengembangan kualitas serta kesejahteraan guru.
Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dalam acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mencanangkan Kelurahan Dendengan Luar (Denlu) Kec, Tikala Manado sebagai ”Model Kampung Hijau”.
Kegiatan yang dipusatkan di Lingkungan I dan III di kelurahan Denlu itu Kamis, (24/06) di tandai dengan penyerahan hadiah lomba kebersihan bagi pemenang oleh Gubernur serta penanaman bibit pohon yang dilakukan Gubernur Sarundajang bersama Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Penjabat Walikota Manado Robby Mamuaja bersama Ibu Otty Mamuaja Lumentut.
Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sulut Ny Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dan keterpanggilan kita untuk sama-sama menyelamatkan bumi ini dari berbagai resiko lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan.
Karena itu First Lady Sulut ini memberikan apresiasi kepada mereka yang senantiasa mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan demi keselamatan bumi dan masa depan Sulawesi Utara dan Indonesia, ujarnya.
Sementara itu Gubernur Sarundajang menyebutkan, sampai saat ini kerusakan lingkungan masih saja terus terjadi di sana sini. Karena itu Ia mengimbau masyarakat berhenti merusak lingkungan. Tetapi sebaliknya marilah kita mencintai lingkungan itu sebagai anugerah dari pemberian Tuhan kepada kita.
Karenanya di ingatkan, bahwa Ancaman pemanasan global (global warming) yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, sehingga hampir semua negara termasuk Indonesia dan Sulut mengalami bencana alam kondisi ini lebih diperparah dengan maraknya eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga menimbulkan berbagai musibah yang merugikan masyarakat, tidak hanya harta benda bahkan nyawa sekalipun.
Karena itu Sarundajang menyampaikan terima kasih kepada TP PKK Sulut dan BLH Sulut yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terselengara dengan baik
Kegiatan yang dipusatkan di Lingkungan I dan III di kelurahan Denlu itu Kamis, (24/06) di tandai dengan penyerahan hadiah lomba kebersihan bagi pemenang oleh Gubernur serta penanaman bibit pohon yang dilakukan Gubernur Sarundajang bersama Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Penjabat Walikota Manado Robby Mamuaja bersama Ibu Otty Mamuaja Lumentut.
Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sulut Ny Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dan keterpanggilan kita untuk sama-sama menyelamatkan bumi ini dari berbagai resiko lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan.
Karena itu First Lady Sulut ini memberikan apresiasi kepada mereka yang senantiasa mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan demi keselamatan bumi dan masa depan Sulawesi Utara dan Indonesia, ujarnya.
Sementara itu Gubernur Sarundajang menyebutkan, sampai saat ini kerusakan lingkungan masih saja terus terjadi di sana sini. Karena itu Ia mengimbau masyarakat berhenti merusak lingkungan. Tetapi sebaliknya marilah kita mencintai lingkungan itu sebagai anugerah dari pemberian Tuhan kepada kita.
Karenanya di ingatkan, bahwa Ancaman pemanasan global (global warming) yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, sehingga hampir semua negara termasuk Indonesia dan Sulut mengalami bencana alam kondisi ini lebih diperparah dengan maraknya eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga menimbulkan berbagai musibah yang merugikan masyarakat, tidak hanya harta benda bahkan nyawa sekalipun.
Karena itu Sarundajang menyampaikan terima kasih kepada TP PKK Sulut dan BLH Sulut yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terselengara dengan baik
Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengingatkan, kepada seluruh jajaran Pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota se – Sulut mulai saat ini diwajibkan melaksanakan pelayanan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada masyarakat.
Apabila masih terdapat Kab/Ko yang belum melaksanakan SIAK jangan harap bisa menerima dana stimulan dari APBN – Perubahan Tahun 2010. Dana tersebut direncanakan akan disalurkan mulai bulan Juli 2010 ini, jelas Sarundajang kepada wartawan di Kantor Gubernur, Kamis (24/06).
Gubernur Menyebutkan, program SIAK ini tahun depan secara serentak sudah dilaksanakan di seluruh tanah air. Untuk itu Sarundajang mengimbau bagi Kabupaten/Kota di Sulut yang belum melakukan konfersi data untuk melaksanakan SIAK saat ini juga harus melaksanakannya, sebab tahun 2010 merupakan persiapan sedangan tahun 2011 nanti sudah merupakan pelaksanaan secara nasional.
Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut. Drs Roy M Tumiwa, MPd menambahkan di Provinsi Sulut hingga kini masih terdapat lima Kabupaten/Kota yang belum melaksanakannya hal ini kendalanya memang berbeda- beda karena itu diharapkan kesungguhan dari ssetiap pimpinan daerah dalam mengatasi kendala tersebut, harapnya.
Namun di akuinya memasuki bulan Juli nanti seluruh Kabupaten/Kota di Sulut sudah siap melaksanakannya. Tumiwa menyebutkan, program ini sangat menguntungkan bagi daerah dalam mengkonversi data dari manual menjadi data elektronik.
Dengan adanya data elektronik ini akan mempermuda apabila ada warga masyarakat yang akan melakukan pengurusan VISA atau Paspor. Serta setiap warga negara melalui program ini dapat terinventarisasi semuanya
Apabila masih terdapat Kab/Ko yang belum melaksanakan SIAK jangan harap bisa menerima dana stimulan dari APBN – Perubahan Tahun 2010. Dana tersebut direncanakan akan disalurkan mulai bulan Juli 2010 ini, jelas Sarundajang kepada wartawan di Kantor Gubernur, Kamis (24/06).
Gubernur Menyebutkan, program SIAK ini tahun depan secara serentak sudah dilaksanakan di seluruh tanah air. Untuk itu Sarundajang mengimbau bagi Kabupaten/Kota di Sulut yang belum melakukan konfersi data untuk melaksanakan SIAK saat ini juga harus melaksanakannya, sebab tahun 2010 merupakan persiapan sedangan tahun 2011 nanti sudah merupakan pelaksanaan secara nasional.
Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut. Drs Roy M Tumiwa, MPd menambahkan di Provinsi Sulut hingga kini masih terdapat lima Kabupaten/Kota yang belum melaksanakannya hal ini kendalanya memang berbeda- beda karena itu diharapkan kesungguhan dari ssetiap pimpinan daerah dalam mengatasi kendala tersebut, harapnya.
Namun di akuinya memasuki bulan Juli nanti seluruh Kabupaten/Kota di Sulut sudah siap melaksanakannya. Tumiwa menyebutkan, program ini sangat menguntungkan bagi daerah dalam mengkonversi data dari manual menjadi data elektronik.
Dengan adanya data elektronik ini akan mempermuda apabila ada warga masyarakat yang akan melakukan pengurusan VISA atau Paspor. Serta setiap warga negara melalui program ini dapat terinventarisasi semuanya
Rabu, 23 Juni 2010
Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang membagi pengalaman hidupnya dengan para Pemuda dan Remaja KGPM yang saat itu sedang mengadakan perkemahan rohani di Desa Ampreng Kec, Langowan Barat Minahasa.
Gubernur hasil pilihan rakyat pertama di Sulut ini mengungkapkan pengalaman hidupnya yang meniti karier pendidikan sekolah dasar (SD) di Desa Motoboy Kecil di Kota-Kotamobagu serta menempuh ilmu SMP di Kota Tomohon serta menamatkan pendidikan SMA di kota kelahirannya Langowan.
Sementara sosok sarundajang muda melanjutkan study pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado hingga selaleai. Selesai sekolah sosok Sarundajang memasuki ladang pengabdian yang baru menjadi seorang birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, sekaligus menjadi Dosen Fisip Unsrat di usia 23 Tahun
Di Usia yang masih relatif muda (27 Thn) kala itu SHS dipercayakan menjadi Karo Pemerintahan Setda Provinsi Sulut, Usia 31 Tahun dipercayakan sebagai Sekda Kabupaten Minahasa selanjutnya menjadi Walikota Bitung hampir 17 tahun lamanya. Usai menjabat Walikota Bitung Sarundajang dipercayakan menjadi Ketua KAPET Manado Bitung. Selanjutnya ditarik ke Depdagri sebagai Staf Ahli Mendagri kemudian diangkat menjadi Irjen Depdagri selama empat tahun.
Disamping selaku Irjen Sarundajang dipercayakan Presiden Megawati untuk menjadi Penjabat Gubernur Maluku Utara dan Maluku sekaligus penguasa darurat sipil di dua daerah bertikai itu. SHS selama bertugas di Maluku Utara dan Maluku dianggap berhasil mendamaikan konflik horisontal yang terjadi diantgara dua pelagandong tersebut. Namun sebelum bertugas di dua Provinsi Maluku itu SHS pernah bertugas di Aceh Pasca bencana Sunami dan berhasil meredahkan pertikaian antar suku dayak dengan madura di Kalsel.
Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai seorang birokrat, SHS dipercayakan oleh masyarakat Sulut dalam Pilkada langsung 2005 lalu, Sebagai Gubernur Sulut pertama hasil pilihan rakyat.
Sarundajang mengajak, agar pemuda remaja KGPM kiranya mampu menjadi pelopor perdamaian, sekaligus meningatkan tiga hal penting yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen pemuda dan rejama di Sulut yakni, pemanasan bumi (global warming), benturan peradaban dan peneterasi ekonomi dunia (pasar bebas).
Gubernur hasil pilihan rakyat pertama di Sulut ini mengungkapkan pengalaman hidupnya yang meniti karier pendidikan sekolah dasar (SD) di Desa Motoboy Kecil di Kota-Kotamobagu serta menempuh ilmu SMP di Kota Tomohon serta menamatkan pendidikan SMA di kota kelahirannya Langowan.
Sementara sosok sarundajang muda melanjutkan study pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado hingga selaleai. Selesai sekolah sosok Sarundajang memasuki ladang pengabdian yang baru menjadi seorang birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, sekaligus menjadi Dosen Fisip Unsrat di usia 23 Tahun
Di Usia yang masih relatif muda (27 Thn) kala itu SHS dipercayakan menjadi Karo Pemerintahan Setda Provinsi Sulut, Usia 31 Tahun dipercayakan sebagai Sekda Kabupaten Minahasa selanjutnya menjadi Walikota Bitung hampir 17 tahun lamanya. Usai menjabat Walikota Bitung Sarundajang dipercayakan menjadi Ketua KAPET Manado Bitung. Selanjutnya ditarik ke Depdagri sebagai Staf Ahli Mendagri kemudian diangkat menjadi Irjen Depdagri selama empat tahun.
Disamping selaku Irjen Sarundajang dipercayakan Presiden Megawati untuk menjadi Penjabat Gubernur Maluku Utara dan Maluku sekaligus penguasa darurat sipil di dua daerah bertikai itu. SHS selama bertugas di Maluku Utara dan Maluku dianggap berhasil mendamaikan konflik horisontal yang terjadi diantgara dua pelagandong tersebut. Namun sebelum bertugas di dua Provinsi Maluku itu SHS pernah bertugas di Aceh Pasca bencana Sunami dan berhasil meredahkan pertikaian antar suku dayak dengan madura di Kalsel.
Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai seorang birokrat, SHS dipercayakan oleh masyarakat Sulut dalam Pilkada langsung 2005 lalu, Sebagai Gubernur Sulut pertama hasil pilihan rakyat.
Sarundajang mengajak, agar pemuda remaja KGPM kiranya mampu menjadi pelopor perdamaian, sekaligus meningatkan tiga hal penting yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen pemuda dan rejama di Sulut yakni, pemanasan bumi (global warming), benturan peradaban dan peneterasi ekonomi dunia (pasar bebas).
Gubernur Sulut SH Sarundajang melalui Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Drs Jefrry Korengkeng Msi mengatakan sebagai jawaban akan tuntutan percepatan pembangunan perumahan di Sulut maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk meresponsnya secara positif dukungan kebijakan dan alokasi program perumahan rakyat.
Sejalan dengan itu, maka Pemerintah Provinsi Sulut terus berupaya bertindak proaktif untuk menjembatani sinergitas pusat dan daerah selaku pelaku dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Gubernur selaku kepala daerah Provinsi sekaligus kedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi.
Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penyerahan urusan perumahan sebagai urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menuntut pemerintah untuk memastiksan bahwa daerah mampu mengatur dan mengurus urusan tersebut agar dapat memenuhi standart lasyanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat yang ditetapkan melalui Permenpera No. 22/2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakayat Daerah Provinsi/Kab/Ko.
Hal itu disampaikan Korengkeng saat membuka Bimtek Dekonsentrasi Lingkup Kementrian Perumahan Rakyat tahun 2010 di Swiss Bellhotel Maleosan Manado, Selasa (22/06). Untuk itu guna meningkatkan efektifitas dibidang perumahan rakyat, diperlukan sinergitas antara aparat terkait dalam menunjang program dekonsentrasi ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan pola pada sistem yang telah ditetapkan, ujarnya.
Karena itu Korengkeng mengharapkan kiranya kegiatan ini menjadi sangat relefan dengan realitas kebutuhan perumahan bagi masyarakat Sulut, di mana pembangunan perumahan memiliki dimensi yang amat luas dalam konteks peningkatan kesejahteraan rakyat Sulut.
Sementara Kabag Program Biro Perencanaan dan Monitoring Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Nastra Tarigan ST. MM menyebutkan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2010 ini. Namun bagi Provinsi Sulut merupakan kegiatan yang kelima setelah Provinsi DKI Jakarta, Bali Bangka dan Belitung.
Kabag Kemasyarakatan Drs Ferdinand Polii melaporkan, kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari dan diikuti para Kabag Pemerintahan, Kadis PU dan Ketua Bapeda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selama mengikuti Bimtek ini nantinya para peserta akan menerima materi dari pejabat Kementerian Perumahan Rakyat
Sejalan dengan itu, maka Pemerintah Provinsi Sulut terus berupaya bertindak proaktif untuk menjembatani sinergitas pusat dan daerah selaku pelaku dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Gubernur selaku kepala daerah Provinsi sekaligus kedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi.
Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penyerahan urusan perumahan sebagai urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menuntut pemerintah untuk memastiksan bahwa daerah mampu mengatur dan mengurus urusan tersebut agar dapat memenuhi standart lasyanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat yang ditetapkan melalui Permenpera No. 22/2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakayat Daerah Provinsi/Kab/Ko.
Hal itu disampaikan Korengkeng saat membuka Bimtek Dekonsentrasi Lingkup Kementrian Perumahan Rakyat tahun 2010 di Swiss Bellhotel Maleosan Manado, Selasa (22/06). Untuk itu guna meningkatkan efektifitas dibidang perumahan rakyat, diperlukan sinergitas antara aparat terkait dalam menunjang program dekonsentrasi ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan pola pada sistem yang telah ditetapkan, ujarnya.
Karena itu Korengkeng mengharapkan kiranya kegiatan ini menjadi sangat relefan dengan realitas kebutuhan perumahan bagi masyarakat Sulut, di mana pembangunan perumahan memiliki dimensi yang amat luas dalam konteks peningkatan kesejahteraan rakyat Sulut.
Sementara Kabag Program Biro Perencanaan dan Monitoring Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Nastra Tarigan ST. MM menyebutkan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2010 ini. Namun bagi Provinsi Sulut merupakan kegiatan yang kelima setelah Provinsi DKI Jakarta, Bali Bangka dan Belitung.
Kabag Kemasyarakatan Drs Ferdinand Polii melaporkan, kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari dan diikuti para Kabag Pemerintahan, Kadis PU dan Ketua Bapeda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selama mengikuti Bimtek ini nantinya para peserta akan menerima materi dari pejabat Kementerian Perumahan Rakyat
Sebuah kapal riset Amerika Serikat (AS) dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), Okeanos Explorer,tiba di Pelabuhan Bitung,pada hari minggu (20/06) kemarin.
Kedatangan kapal riset AS tersebut di Daerah Bumi Nyiur Melambai diterima secara resmi oleh Gubernur Sulaweai Utara Sinyo Harry Sarundajang Bersama Muspida Sulut dan Sekot Bitung Drs Max Lomban di Dermaga Pelabuhan Samudera Bitung, Rabu (23/06). Dubes AS Untuk Indonesia H E Cameroon Hume mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyambutan yang diberikan baik Pemprov Sulut maupun Pemkot Bitung. Begitu pula dengan Gubernur Sarundajang juga menyampaikan terima kasih ata kunjungan Dubes Cameroon Hume dan Konjen AS di Surabaya Caryn Mc Lelland yang secara langsung menghadiri acara penyambutan ini, ujanya.
Saarundajang menyebutkan selama satu bulan setengah berada di perairan Sulut mereka akan melakukan penelitian berbagai terumbuh karang termasuk biota laut lainnya yang ada di dasar laut di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sementara hasil penelitian mereka akan berikan kepada kita. Apa saja yang mereka nanti temukan di dasar laut semua informasi itu akan mereka berikan kepada kita, termasuk apabila dalam penelitan nanti terdapat kandung minyak, katanya.
Sementara Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Sulut Ir Xandra Maya Lalu MSI menyebutkan, penelitian dari NOAA ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian DKP. Dijadwalkan kapal Okeanos Explorer akan berangkat menuju perairan Nusa Utara pada Kamis pagi (24/06). kapal Okeanos selama melakukan penelitian di perairan Sulut mereka akan didampingi satu kapal penelitian dari BPPT dan satu lagi dari Baruna Jaya IV, jelas Xandra Maya.
Xandra maya menambahkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 lalu. yang dijabarkan dalam bentuk kerjasama kemitraan jangka panjang RI-AS untuk bersama memajukan Ilmiah Kelautan, Teknologi dan Pendidikan, yang penting bagi ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan di bumi ini.
Eksplorasi bersama ini merepresentasikan berbagai inisiatif yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara yang memiliki karakteristik sebagai sama-sama memiliki wilayah kelautan yang sangat luas di dunia Ekspedisi international ini adalah yang pertama dilakukan oleh Okeanos Explorer bersama-sama dgn kapal peneliti indonesia untuk mengeksplorasi wilayah laut dalam yang belum pernah disibak kerahasiaannya, jelas Jubir Pemprov. Drs Roy M Tumiwa, MPd.
Hasilnya akan langsung dirimkan dari kapal, dengan waktu tunda dalam hitungan real time berupa tampilan gambar-gambar hidup dan data lainnya secara langsung kepada para pakar ilmiah, peneliti dan ilmuwan yang menonton dari ke-dua Pusat Komando Penelitian (Expedition Command Center / ECC) di daratan Jakarta dan Seattle.
Tumiwa menambahkan, Dipilihnya Provinsi Sulawesi Utara terutama perairan sangihe dan talaud di karenakan
saat berlangsung acara WOC pada pertengahan Mei 2009 mereka tertarik untuk mengetahui lebih dalam keberadaan gunung bawah laut (Mahagentang) dan areal volkano lainnya yang berada dikedalaman serta biota-biota laut yang mampu bertahan hidup di areal yang mempunyai suhu tinggi.
Dalam kesempatan kunjungan ini sekitar pertengahan juli nanti, akan diresmi kan ECC oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP)- Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta disaksikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan
para mitra peneliti dari institusi riset ilmiah lainnya.
Kesempatan itu Gubernur sarundajang Dubes AS Cameroon Hume, Muspida Sulut dan Sekot Bitung Drs M Lomban diberi waktu untuk melihat langsung kondisi kapal penelitian dari NOAA tersebut
Kedatangan kapal riset AS tersebut di Daerah Bumi Nyiur Melambai diterima secara resmi oleh Gubernur Sulaweai Utara Sinyo Harry Sarundajang Bersama Muspida Sulut dan Sekot Bitung Drs Max Lomban di Dermaga Pelabuhan Samudera Bitung, Rabu (23/06). Dubes AS Untuk Indonesia H E Cameroon Hume mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyambutan yang diberikan baik Pemprov Sulut maupun Pemkot Bitung. Begitu pula dengan Gubernur Sarundajang juga menyampaikan terima kasih ata kunjungan Dubes Cameroon Hume dan Konjen AS di Surabaya Caryn Mc Lelland yang secara langsung menghadiri acara penyambutan ini, ujanya.
Saarundajang menyebutkan selama satu bulan setengah berada di perairan Sulut mereka akan melakukan penelitian berbagai terumbuh karang termasuk biota laut lainnya yang ada di dasar laut di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sementara hasil penelitian mereka akan berikan kepada kita. Apa saja yang mereka nanti temukan di dasar laut semua informasi itu akan mereka berikan kepada kita, termasuk apabila dalam penelitan nanti terdapat kandung minyak, katanya.
Sementara Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Sulut Ir Xandra Maya Lalu MSI menyebutkan, penelitian dari NOAA ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian DKP. Dijadwalkan kapal Okeanos Explorer akan berangkat menuju perairan Nusa Utara pada Kamis pagi (24/06). kapal Okeanos selama melakukan penelitian di perairan Sulut mereka akan didampingi satu kapal penelitian dari BPPT dan satu lagi dari Baruna Jaya IV, jelas Xandra Maya.
Xandra maya menambahkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 lalu. yang dijabarkan dalam bentuk kerjasama kemitraan jangka panjang RI-AS untuk bersama memajukan Ilmiah Kelautan, Teknologi dan Pendidikan, yang penting bagi ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan di bumi ini.
Eksplorasi bersama ini merepresentasikan berbagai inisiatif yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara yang memiliki karakteristik sebagai sama-sama memiliki wilayah kelautan yang sangat luas di dunia Ekspedisi international ini adalah yang pertama dilakukan oleh Okeanos Explorer bersama-sama dgn kapal peneliti indonesia untuk mengeksplorasi wilayah laut dalam yang belum pernah disibak kerahasiaannya, jelas Jubir Pemprov. Drs Roy M Tumiwa, MPd.
Hasilnya akan langsung dirimkan dari kapal, dengan waktu tunda dalam hitungan real time berupa tampilan gambar-gambar hidup dan data lainnya secara langsung kepada para pakar ilmiah, peneliti dan ilmuwan yang menonton dari ke-dua Pusat Komando Penelitian (Expedition Command Center / ECC) di daratan Jakarta dan Seattle.
Tumiwa menambahkan, Dipilihnya Provinsi Sulawesi Utara terutama perairan sangihe dan talaud di karenakan
saat berlangsung acara WOC pada pertengahan Mei 2009 mereka tertarik untuk mengetahui lebih dalam keberadaan gunung bawah laut (Mahagentang) dan areal volkano lainnya yang berada dikedalaman serta biota-biota laut yang mampu bertahan hidup di areal yang mempunyai suhu tinggi.
Dalam kesempatan kunjungan ini sekitar pertengahan juli nanti, akan diresmi kan ECC oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP)- Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta disaksikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan
para mitra peneliti dari institusi riset ilmiah lainnya.
Kesempatan itu Gubernur sarundajang Dubes AS Cameroon Hume, Muspida Sulut dan Sekot Bitung Drs M Lomban diberi waktu untuk melihat langsung kondisi kapal penelitian dari NOAA tersebut
Selasa, 22 Juni 2010
Kepala Badan Kepegawaian RI Drs Eddy Topo Ashari mengakui lahirnya Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan hasil terobosan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Sarundajang dinilai merupakan salah seorang Gubernur yang banyak memiliki inovasi –inovasi dalam memajukan daerahnya guna mensejahterakan rakyatnya, kali ini dilakukannya bagi kalagan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulut.
Pernyataan menarik Eddy Topo Ashari itu disampaikannya saat melakukan peluncuran KPE di ruang Mapalus, Selasa (22/06). Kegiatan yang dihadiri Muspida Sulut, para Bupati/Walikota se – Sulut, serta Kepala Bank Sulut Jeffry Wurangian ini, menurut Ashari baru Provinsi Sulut yang melakukan kerjasama KPE dengan BKN RI, mudah –mudahan provinsi lain dapat mengikuti terobosan yang sangat baik ini, ujarnya.
Gubernur Sarundajang mengatakan, KPE ini bersifat multiguna artinya dapat berfungsi sebagai ATM, kartu kredit, Jamkesda, belanja dan untuk penarikan gaji bagi PNS yang bersangkutan. Untuk itu Sarundajang mengimbau agar kartu ini bisa lebih bermanfaat, kiranya dapat dipergunakannya sesuai dengan kebutuhan.
Sarundajang mengakui, dengan adanya KPE ini akan lebih mempercepat layanan akan kebutuhan PNS, sebab dengan smart kart ini akan lebih menjamin kebutuhan PNS serta jumlah PNS yang ada. Sambil menambahkan agar kartu ini dapat disimpan dengan baik agar tidak hilang.
Sementara Dirut Bank Sulut Jeffy Wurangian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Sarundajang yang telah melakukan terobosan ini dengan BKN RI. Mestinya kami yang harus melakukannya, Namun Pak Sarundajang dengan inovasi yang tinggi lebih dahulu melakukannya. Wurangina menyebutkan, KPE ini berlaku di setiap ATM Bank Sulut yang ada di mana saja serta di ATM bersama.
Kepala BKD Provinsi Sulut Drs Mecky Onibala menyebutkan, KPE bertujuan untuk memberi kemudahan pada PNS untuk memperoleh layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, data pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun
Pernyataan menarik Eddy Topo Ashari itu disampaikannya saat melakukan peluncuran KPE di ruang Mapalus, Selasa (22/06). Kegiatan yang dihadiri Muspida Sulut, para Bupati/Walikota se – Sulut, serta Kepala Bank Sulut Jeffry Wurangian ini, menurut Ashari baru Provinsi Sulut yang melakukan kerjasama KPE dengan BKN RI, mudah –mudahan provinsi lain dapat mengikuti terobosan yang sangat baik ini, ujarnya.
Gubernur Sarundajang mengatakan, KPE ini bersifat multiguna artinya dapat berfungsi sebagai ATM, kartu kredit, Jamkesda, belanja dan untuk penarikan gaji bagi PNS yang bersangkutan. Untuk itu Sarundajang mengimbau agar kartu ini bisa lebih bermanfaat, kiranya dapat dipergunakannya sesuai dengan kebutuhan.
Sarundajang mengakui, dengan adanya KPE ini akan lebih mempercepat layanan akan kebutuhan PNS, sebab dengan smart kart ini akan lebih menjamin kebutuhan PNS serta jumlah PNS yang ada. Sambil menambahkan agar kartu ini dapat disimpan dengan baik agar tidak hilang.
Sementara Dirut Bank Sulut Jeffy Wurangian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Sarundajang yang telah melakukan terobosan ini dengan BKN RI. Mestinya kami yang harus melakukannya, Namun Pak Sarundajang dengan inovasi yang tinggi lebih dahulu melakukannya. Wurangina menyebutkan, KPE ini berlaku di setiap ATM Bank Sulut yang ada di mana saja serta di ATM bersama.
Kepala BKD Provinsi Sulut Drs Mecky Onibala menyebutkan, KPE bertujuan untuk memberi kemudahan pada PNS untuk memperoleh layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, data pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun
Senin, 21 Juni 2010
Kunjungan kerja Tim Komisi VI DPR-RI yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang di ketuai oleh Ir. Agus Hermanto, MM diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Ir. S. R. Mokodongan mewakili Gubernur Sulut di ruangan WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/6). Kunjungan kerja ini direncanakan akan berlangsung dari tanggal 21- 25 Juni 2010.
Maksud kunjungan Tim Komisi VI DPR-RI untuk memperoleh gambaran tentang realisasi rencana yang sudah dilaksanakan di Pemprov Sulut khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan Komisi VI yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN dan Investasi.
Mokodongan menyampaikan bahwa Geoposisi yang sangat strategis serta dukungan potensi Sumber Daya Alam, maka dapatlah dilihat bahwa daerah Sulut sangatlah tepat dan pantas untuk dijadikan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Selain itu Pemerintah Provinsi terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan sektor perekonomian dan pembangunan melalui program yang menitikberatkan pada sektor argo kompleks sesuai rencana strategis daerah.
Lanjut Mokodongan, geliat ekonomi yang cukup positif diperkuat oleh stabilitas dan keamanan daerah yang terkendali. Pemerintah Prov. Sulut menyadari bahwa untuk mencapai kemajuan tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan lokal, akan tetapi diperlukan dukungan dan topangan, serta jalinan kerjasama dengan semua unsur baik dalam skala nasional maupun global.
Menjadi harapan pemerintah dan masyarakat Sulut, kiranya kunjungan kerja komisi VI DPR-RI akan makin memberikan harapan bagi percepatan pengembangan perekonomian daerah. Dalam moment tersebut beberapa kepala SKPD antara lain Kadis Perindusrian dan perdagangan, Kadis ESDM, Kadis Pariwisata serta Kepala Kapet Manado Bitung. yang hadir memberikan usulan untuk peningkatan serta kesejahteraan masyarakat Sulut.
Maksud kunjungan Tim Komisi VI DPR-RI untuk memperoleh gambaran tentang realisasi rencana yang sudah dilaksanakan di Pemprov Sulut khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan Komisi VI yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN dan Investasi.
Mokodongan menyampaikan bahwa Geoposisi yang sangat strategis serta dukungan potensi Sumber Daya Alam, maka dapatlah dilihat bahwa daerah Sulut sangatlah tepat dan pantas untuk dijadikan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Selain itu Pemerintah Provinsi terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan sektor perekonomian dan pembangunan melalui program yang menitikberatkan pada sektor argo kompleks sesuai rencana strategis daerah.
Lanjut Mokodongan, geliat ekonomi yang cukup positif diperkuat oleh stabilitas dan keamanan daerah yang terkendali. Pemerintah Prov. Sulut menyadari bahwa untuk mencapai kemajuan tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan lokal, akan tetapi diperlukan dukungan dan topangan, serta jalinan kerjasama dengan semua unsur baik dalam skala nasional maupun global.
Menjadi harapan pemerintah dan masyarakat Sulut, kiranya kunjungan kerja komisi VI DPR-RI akan makin memberikan harapan bagi percepatan pengembangan perekonomian daerah. Dalam moment tersebut beberapa kepala SKPD antara lain Kadis Perindusrian dan perdagangan, Kadis ESDM, Kadis Pariwisata serta Kepala Kapet Manado Bitung. yang hadir memberikan usulan untuk peningkatan serta kesejahteraan masyarakat Sulut.
Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut Drs Roy M Tumiwa, MPd membuka Pertemuan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konsolidasi Data Guna Mendukung Pemutahiran Data Kependudukan Tahun 2010.
Kegiatan yang berlangsung di hotel Sahid Kawanua Manado, Senin (21/06) menurut Kabag Pemerintahan Drs Lucky Taju Msi, diikuti Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan terutama menyangkut data base kependudukan di masing - masing Kabupaten/kota, jelas Taju.
Tumiwa mengharapkan peserta yang mengikuti kegiatan ini kiranya dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini selain dianggap penting dan urgen juga memerlukan penanganan serius dari anda sekalian selaku petugas pengelola data base di Kabupaten/kota masing –masing.
Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dan berkewenangan dalam membina aparat pemerintah Kabupaten/kota, khususnya menyangkut pembinaan dibidang administrasi kependudukan (adminiduk). Sebab sama halnya pemerintah pusat melakukan hal demikian bagi Pemprov Sulut.
Diakuinya dewasa ini masih sangat sulit mendapatkan data akurat menyangkut kependudukan di tingakt desa dan kecamatan hal itu lebih disebabkan SDM petugas pengelola data masih sangat lemah seperti data menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian, kata Tumiwa.
Sementara Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Ditjen Adminduk Endang Basyumi menyebutkan, bulan juli 2010 seluruh pemerintah kabupaten/kota akan memperoleh dana pemutahiran data kependudukan melalui anggaran dekonsentrasi, ujarnya
Kegiatan yang berlangsung di hotel Sahid Kawanua Manado, Senin (21/06) menurut Kabag Pemerintahan Drs Lucky Taju Msi, diikuti Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan terutama menyangkut data base kependudukan di masing - masing Kabupaten/kota, jelas Taju.
Tumiwa mengharapkan peserta yang mengikuti kegiatan ini kiranya dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini selain dianggap penting dan urgen juga memerlukan penanganan serius dari anda sekalian selaku petugas pengelola data base di Kabupaten/kota masing –masing.
Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dan berkewenangan dalam membina aparat pemerintah Kabupaten/kota, khususnya menyangkut pembinaan dibidang administrasi kependudukan (adminiduk). Sebab sama halnya pemerintah pusat melakukan hal demikian bagi Pemprov Sulut.
Diakuinya dewasa ini masih sangat sulit mendapatkan data akurat menyangkut kependudukan di tingakt desa dan kecamatan hal itu lebih disebabkan SDM petugas pengelola data masih sangat lemah seperti data menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian, kata Tumiwa.
Sementara Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Ditjen Adminduk Endang Basyumi menyebutkan, bulan juli 2010 seluruh pemerintah kabupaten/kota akan memperoleh dana pemutahiran data kependudukan melalui anggaran dekonsentrasi, ujarnya
Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Sistem Eprocurement Sebagai Proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Melalui Terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSI) di Lingkungan Pemprov. Sulut, dibuka pelaksanaannya oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jefrry Korengkeng MSi, mewakili Gubernur SH Sarundajang, di ruang Huyula, Senin (21/06).
Sosialisasi yang dihadiri Deputy Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Himawan Adinegoro, Nanang Faridsyam dari KPK – RI, dan Karo Hubungan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Kekayaan Negara Sekretariat Wapres Ir Ismawati Hartawati, MM itu menurut Korengkeng kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab bagi pengelola pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemprov. Sulut.
Dikatakan, peran sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan elemen penting dan strategis seiring dengan berkembangnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas serta kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Karena itu berbagai upaya dalam mewujudkan sistem pengadaan publik yang efisien dan transparan telah dilakukan, namun diakuinya sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala khususnya yang terkait dengan ketersedian dan kesiapan infrasturktur pengadaan dan mahalnya biaya pengadaan, ujarnya.
Korengkeng menyebutkan kendala bagi pengelola pengadaan barang dan jasa diakuinya lebih disebabkan karena faktor manusianya yakni SDM yang pada umumnya belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ada, jelasnya.
Karena itu Korengkeng berharap pegawai yang dipercayakan pimpinan untuk menangani pengadaan barang dan jasa kiranya dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini diangab penting dalam meningkatkan SDM.
Sebumnya Karo Pembangunan Dra Femmy Suluh Msi menyebutkan, sosialisasi ini diikuti seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemprov Sulut. Sedangkan para pembicara berasal dari unsur KPK-RI, Sekretariat Negara dan Sekretariat Wapres RI
Sosialisasi yang dihadiri Deputy Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Himawan Adinegoro, Nanang Faridsyam dari KPK – RI, dan Karo Hubungan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Kekayaan Negara Sekretariat Wapres Ir Ismawati Hartawati, MM itu menurut Korengkeng kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab bagi pengelola pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemprov. Sulut.
Dikatakan, peran sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan elemen penting dan strategis seiring dengan berkembangnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas serta kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Karena itu berbagai upaya dalam mewujudkan sistem pengadaan publik yang efisien dan transparan telah dilakukan, namun diakuinya sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala khususnya yang terkait dengan ketersedian dan kesiapan infrasturktur pengadaan dan mahalnya biaya pengadaan, ujarnya.
Korengkeng menyebutkan kendala bagi pengelola pengadaan barang dan jasa diakuinya lebih disebabkan karena faktor manusianya yakni SDM yang pada umumnya belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ada, jelasnya.
Karena itu Korengkeng berharap pegawai yang dipercayakan pimpinan untuk menangani pengadaan barang dan jasa kiranya dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini diangab penting dalam meningkatkan SDM.
Sebumnya Karo Pembangunan Dra Femmy Suluh Msi menyebutkan, sosialisasi ini diikuti seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemprov Sulut. Sedangkan para pembicara berasal dari unsur KPK-RI, Sekretariat Negara dan Sekretariat Wapres RI
Kamis, 17 Juni 2010
Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa Rahmat Mokodongan Ketika menghadiri Pengangkatan dan Pelantikan Advokad Baru Kongres Advokad Indonesia (KAI) Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Ritzy Manado Kamis 17 Juni 2010. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, Profesi Advokad merupakan Profesi yang Bebas, mandiri dan bertanggungjawab. Namun demikian Gubernur mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus diikuti dengan tanggungjawab masing-masing advokad dan organisasi profesi yang menaunginya untuk melaksanakan profesinya dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan secara bertanggungjawab.
Dengan mengenakan toga hitam khas pengacara, 38 orang advokad atau pengacara baru yang akan berpraktek di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Utara dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kongres Advokad Indonesia (KAI) DR. Tommy Sihotang
Setelah mengucapkan janji advokad yang antara lain menyatakan bahwa dalam menjalankan profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan, para advokad baru ini dilantik dan diambil sumpahnya sesuai dengan agama masing-masing.
Gubernur juga mengharapkan kepada seluruh advokad yang berpraktek di Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi pelopor upaya penegakan hukum dan juga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum dengan melaksanakan profesinya secara profesional dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dengan mengenakan toga hitam khas pengacara, 38 orang advokad atau pengacara baru yang akan berpraktek di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Utara dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kongres Advokad Indonesia (KAI) DR. Tommy Sihotang
Setelah mengucapkan janji advokad yang antara lain menyatakan bahwa dalam menjalankan profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan, para advokad baru ini dilantik dan diambil sumpahnya sesuai dengan agama masing-masing.
Gubernur juga mengharapkan kepada seluruh advokad yang berpraktek di Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi pelopor upaya penegakan hukum dan juga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum dengan melaksanakan profesinya secara profesional dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
Jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Provinsi Sulut menggelar apel korpri dihalaman Kantor Gubernur Sulut, Kamis (17/6) Bertindak selaku Pembina Upacara Plt. Sekprov. Ir Siswa Rahmat Mokodongan serta diikuti para pejabat eselon II, III dan IV serta seluruh staf yang berkantor di gedung putih.
Mokodongan mengatakan, seluruh jajaran Korpri agar dapat memahami essensi keberadaan mereka serta hakekat atau maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan Korpri sehingga dapat menyatukan kalangan pegawai negeri sipil kedalam satu kelembagaan yang memiliki visi dan misi yang berorientasi kepada pengabdian secara umum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Saya berharap, agar segenap anggota Korpri di daerah ini agar bekerja dalam bingkai ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ujarnya. Mokodongan menambahkan, seluruh elemen Korpri harus jujur, sadar dan bangga bahwa apa yang menjadi hak rakyat berikanlah kepada rakyat.
Untuk itu diingatkan agar anggota Korpri dilingkup Pemprov Sulut kiranya mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan karakter masyarakat, untuk menjadi stabilisator dan katalisator bagi terciptanya kondisi yang aman, tertib dan damai dilingkungan masyarakat sekitar, jelasnya.
Mokodongan mengatakan, seluruh jajaran Korpri agar dapat memahami essensi keberadaan mereka serta hakekat atau maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan Korpri sehingga dapat menyatukan kalangan pegawai negeri sipil kedalam satu kelembagaan yang memiliki visi dan misi yang berorientasi kepada pengabdian secara umum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Saya berharap, agar segenap anggota Korpri di daerah ini agar bekerja dalam bingkai ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ujarnya. Mokodongan menambahkan, seluruh elemen Korpri harus jujur, sadar dan bangga bahwa apa yang menjadi hak rakyat berikanlah kepada rakyat.
Untuk itu diingatkan agar anggota Korpri dilingkup Pemprov Sulut kiranya mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan karakter masyarakat, untuk menjadi stabilisator dan katalisator bagi terciptanya kondisi yang aman, tertib dan damai dilingkungan masyarakat sekitar, jelasnya.
Jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Provinsi Sulut menggelar apel korpri dihalaman Kantor Gubernur Sulut, Kamis (17/6) Bertindak selaku Pembina Upacara Plt. Sekprov. Ir Siswa Rahmat Mokodongan serta diikuti para pejabat eselon II, III dan IV serta seluruh staf yang berkantor di gedung putih.
Mokodongan mengatakan, seluruh jajaran Korpri agar dapat memahami essensi keberadaan mereka serta hakekat atau maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan Korpri sehingga dapat menyatukan kalangan pegawai negeri sipil kedalam satu kelembagaan yang memiliki visi dan misi yang berorientasi kepada pengabdian secara umum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Saya berharap, agar segenap anggota Korpri di daerah ini agar bekerja dalam bingkai ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ujarnya. Mokodongan menambahkan, seluruh elemen Korpri harus jujur, sadar dan bangga bahwa apa yang menjadi hak rakyat berikanlah kepada rakyat.
Untuk itu diingatkan agar anggota Korpri dilingkup Pemprov Sulut kiranya mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan karakter masyarakat, untuk menjadi stabilisator dan katalisator bagi terciptanya kondisi yang aman, tertib dan damai dilingkungan masyarakat sekitar, jelasnya.
Mokodongan mengatakan, seluruh jajaran Korpri agar dapat memahami essensi keberadaan mereka serta hakekat atau maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan Korpri sehingga dapat menyatukan kalangan pegawai negeri sipil kedalam satu kelembagaan yang memiliki visi dan misi yang berorientasi kepada pengabdian secara umum bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Saya berharap, agar segenap anggota Korpri di daerah ini agar bekerja dalam bingkai ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ujarnya. Mokodongan menambahkan, seluruh elemen Korpri harus jujur, sadar dan bangga bahwa apa yang menjadi hak rakyat berikanlah kepada rakyat.
Untuk itu diingatkan agar anggota Korpri dilingkup Pemprov Sulut kiranya mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan karakter masyarakat, untuk menjadi stabilisator dan katalisator bagi terciptanya kondisi yang aman, tertib dan damai dilingkungan masyarakat sekitar, jelasnya.
Rabu, 16 Juni 2010
Plt. Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa Rahmat Mokodongan MSi saat melakukan kunjungan silahturahmi di jajaran Dinas Pertanian Sulut mendapat sambutan luar biasa dari pegawai yang berkantor di Desa Kalasey itu, silahturahmi yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu turut dihadiri Kadis Pertenaian dan Peternakan Ir Herry Rotinsulu Msi dan seluruh UPTD, Rabu (16/6).
Mokodongan mengatakan, saya ini memiliki besic pertanian, karena saat pengangkatan pegawai pertama kali ditempatkan di Suku Dinas Pertanian jalan 17 Agustus sekarang menjadi Kantor Badan Kesbang Pol dan Linmas.
Karena itu bagi saya dunia pertanian sudah tak asing lagi sebab beberapa kali dipercayakan sebagai Kadis pertanian baik di Bitung maupun di Bol-mong. Dan setelah saya kembali ke Provinsi sebagai Plt. Sekprov. ternyata masih banyak teman-teman lama saya yang hingga kini masih tetap eksis bertugas di instansi ini, ujarnya.
Mokodongan menyampaikan tujuan kunjungan silahturahmi ini yang sudah ia lakukan beberapa hari terakhir ini di beberapa instansi lingkup Provinsi Sulut dalam rangka lebih mempererat hubungan antara pimpinan dengan yang dipimpinnya.
Ia menyebutkan, sebagai anggota korpri dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat seyogyanya harusa mengetahui hak dan klewajibannya. Jangan hanya menuntut haknya saja tetapi kewajibannya terutama dalam melayani rakyat menjadi terabaikan.
Untuk itu melalui pertemuan kali ini Mokodongan mengharapkan para pegawai yang ada di dinas pertanian dapat meningkatkan kinerjanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) oleh pimpinan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, karena itu buktikan dalam tugasnya sehari-hari. Kegiatan kunjungna ke SKPD ini telah berlangsung sejak haru Senin dimulai dengan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan dan akan berlanjut ke semua SKPD di lingkungan Pemprov Sulut
Mokodongan mengatakan, saya ini memiliki besic pertanian, karena saat pengangkatan pegawai pertama kali ditempatkan di Suku Dinas Pertanian jalan 17 Agustus sekarang menjadi Kantor Badan Kesbang Pol dan Linmas.
Karena itu bagi saya dunia pertanian sudah tak asing lagi sebab beberapa kali dipercayakan sebagai Kadis pertanian baik di Bitung maupun di Bol-mong. Dan setelah saya kembali ke Provinsi sebagai Plt. Sekprov. ternyata masih banyak teman-teman lama saya yang hingga kini masih tetap eksis bertugas di instansi ini, ujarnya.
Mokodongan menyampaikan tujuan kunjungan silahturahmi ini yang sudah ia lakukan beberapa hari terakhir ini di beberapa instansi lingkup Provinsi Sulut dalam rangka lebih mempererat hubungan antara pimpinan dengan yang dipimpinnya.
Ia menyebutkan, sebagai anggota korpri dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat seyogyanya harusa mengetahui hak dan klewajibannya. Jangan hanya menuntut haknya saja tetapi kewajibannya terutama dalam melayani rakyat menjadi terabaikan.
Untuk itu melalui pertemuan kali ini Mokodongan mengharapkan para pegawai yang ada di dinas pertanian dapat meningkatkan kinerjanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) oleh pimpinan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, karena itu buktikan dalam tugasnya sehari-hari. Kegiatan kunjungna ke SKPD ini telah berlangsung sejak haru Senin dimulai dengan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan dan akan berlanjut ke semua SKPD di lingkungan Pemprov Sulut
Selasa, 15 Juni 2010
Acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Karo Pembangunan Setda Provinsi Sulut berlangsung hari ini, Selasa (15/6) yang dilaksanakan diruang Huyula. Sertijab tersebut disaksikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulut, Drs. Ferdinand Mewengkang MM mewakili Gubernur SHS.
Mewengkang mengatakan, pelaksanaan acara serah terima jabatan ini merupakan manifestasi dari sebuah penataan birokrasi, serta tindak lanjut dari pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural Eselon II pada tanggal 11 Juni 2010, berdasarkan SK Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/82/2010 tanggal 10 Juni 2010. Ini merupakan hal yang wajar dalam rangka kesinambungan roda pemerintahan, terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi secara internal dan kinerja pemerintah secara utuh.
Untuk itu, pejabat yang baru diharapkan mampu melanjutkan berbagai kebijakan dan program positif dan visioner yang telah dilaksanakan oleh pejabat lama. Disamping itu diingatkan agar dalam melaksankan tugas dan tanggug jawabnya pejabat baru senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga terhindar dari bias dan konsekuensi hukum.
Mewengkang menyampaikan ucapan selamat bertugas dan berkarya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut yang baru, Drs. M. M. Onibala, dan kepada Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut yang baru, Dra. Femmy Suluh, M.Si serta J. R. Korengkeng, SH, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Sulawesi Utara.
Mewengkang mengatakan, pelaksanaan acara serah terima jabatan ini merupakan manifestasi dari sebuah penataan birokrasi, serta tindak lanjut dari pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural Eselon II pada tanggal 11 Juni 2010, berdasarkan SK Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/82/2010 tanggal 10 Juni 2010. Ini merupakan hal yang wajar dalam rangka kesinambungan roda pemerintahan, terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi secara internal dan kinerja pemerintah secara utuh.
Untuk itu, pejabat yang baru diharapkan mampu melanjutkan berbagai kebijakan dan program positif dan visioner yang telah dilaksanakan oleh pejabat lama. Disamping itu diingatkan agar dalam melaksankan tugas dan tanggug jawabnya pejabat baru senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga terhindar dari bias dan konsekuensi hukum.
Mewengkang menyampaikan ucapan selamat bertugas dan berkarya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut yang baru, Drs. M. M. Onibala, dan kepada Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut yang baru, Dra. Femmy Suluh, M.Si serta J. R. Korengkeng, SH, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Sulawesi Utara.
Acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Karo Pembangunan Setda Provinsi Sulut berlangsung hari ini, Selasa (15/6) yang dilaksanakan diruang Huyula. Sertijab tersebut disaksikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulut, Drs. Ferdinand Mewengkang MM mewakili Gubernur SHS.
Mewengkang mengatakan, pelaksanaan acara serah terima jabatan ini merupakan manifestasi dari sebuah penataan birokrasi, serta tindak lanjut dari pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural Eselon II pada tanggal 11 Juni 2010, berdasarkan SK Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/82/2010 tanggal 10 Juni 2010. Ini merupakan hal yang wajar dalam rangka kesinambungan roda pemerintahan, terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi secara internal dan kinerja pemerintah secara utuh.
Untuk itu, pejabat yang baru diharapkan mampu melanjutkan berbagai kebijakan dan program positif dan visioner yang telah dilaksanakan oleh pejabat lama. Disamping itu diingatkan agar dalam melaksankan tugas dan tanggug jawabnya pejabat baru senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga terhindar dari bias dan konsekuensi hukum.
Mewengkang menyampaikan ucapan selamat bertugas dan berkarya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut yang baru, Drs. M. M. Onibala, dan kepada Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut yang baru, Dra. Femmy Suluh, M.Si serta J. R. Korengkeng, SH, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Sulawesi Utara.
Mewengkang mengatakan, pelaksanaan acara serah terima jabatan ini merupakan manifestasi dari sebuah penataan birokrasi, serta tindak lanjut dari pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural Eselon II pada tanggal 11 Juni 2010, berdasarkan SK Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/82/2010 tanggal 10 Juni 2010. Ini merupakan hal yang wajar dalam rangka kesinambungan roda pemerintahan, terutama untuk meningkatkan kinerja organisasi secara internal dan kinerja pemerintah secara utuh.
Untuk itu, pejabat yang baru diharapkan mampu melanjutkan berbagai kebijakan dan program positif dan visioner yang telah dilaksanakan oleh pejabat lama. Disamping itu diingatkan agar dalam melaksankan tugas dan tanggug jawabnya pejabat baru senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga terhindar dari bias dan konsekuensi hukum.
Mewengkang menyampaikan ucapan selamat bertugas dan berkarya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut yang baru, Drs. M. M. Onibala, dan kepada Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut yang baru, Dra. Femmy Suluh, M.Si serta J. R. Korengkeng, SH, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Sulawesi Utara.
Jumat, 11 Juni 2010
Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kunjungannya kali ini, Menpera meresmikan 2000 Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sehat Sederhana RsH yang dibangun oleh Developer bekerjasama dengan Badan Pengurus KORPRI Sulawesi Utara. Rumah-rumah ini keseluruhannya telah laku terjual kepada para PNS di lingkungan Pemprov Sulut yang mendapatkannya dengan memanfaatkan dana Tabungan Perumahan yang selama ini disisihkan dan melalui Bapertarum.
Dalam sambutannya Menteri mengatakan bahwa oleh PBB, Rumah sudah ditetapkan menjadi salah satu hak azasi manusia. Oleh karena itu pemerintah disemua negara berupaya memfasilitasi agar seluruh rakyatnya memiliki rumah tinggal yang layak huni. Menteri juga menyatakan bahwa pemerintah sedang dan terus mengkaji kebijakan pembangunan perumahan terutama bagi kelas menengah ke bawah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan mekanisme yang lebih mudah dana harga yang lebih terjangkau sehingga diharapkan memiliki rumah bukan lagi menjadi hal yang terlalu memberatkan bagi rakyat terutama golongan yang berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk itu, menurut Menteri Pemerintah akan mengembangkan Pola Fasilitas Likuiditas sebagai salah satu bentuk intervensi untuk menyediakan rumah yyang terjangkau tetapi juga dapat tetap menguntungkan pihak pengembang. Di tahun-tahun mendatang Pemerintah akan berupaya menekan tingkat bunga pembelian rumah menjadi di bawah 9%. Dengan demikian pemerintah tidak lagi akan mensubsidi sebab tingkat bunga 9% adalah tingkat bungan yang sesuai dengan ketentuan.
Gubernur Sulawesi Utara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Setdaprov Sulut Drs. F. Mewengkang, MM mengatakan bahwa program pembangunan perumahan yang sehat merupakan bagian kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan kualitas manusia. Melalui rumah dan lingkungan yang sehat, dapat dikembangkan sumber daya manusia yang sehat yang diharapkan akan membangun Sulawesi Utara yang semakin maju, berbudaya dan berdaya saing.
Dalam sambutannya Menteri mengatakan bahwa oleh PBB, Rumah sudah ditetapkan menjadi salah satu hak azasi manusia. Oleh karena itu pemerintah disemua negara berupaya memfasilitasi agar seluruh rakyatnya memiliki rumah tinggal yang layak huni. Menteri juga menyatakan bahwa pemerintah sedang dan terus mengkaji kebijakan pembangunan perumahan terutama bagi kelas menengah ke bawah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan mekanisme yang lebih mudah dana harga yang lebih terjangkau sehingga diharapkan memiliki rumah bukan lagi menjadi hal yang terlalu memberatkan bagi rakyat terutama golongan yang berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk itu, menurut Menteri Pemerintah akan mengembangkan Pola Fasilitas Likuiditas sebagai salah satu bentuk intervensi untuk menyediakan rumah yyang terjangkau tetapi juga dapat tetap menguntungkan pihak pengembang. Di tahun-tahun mendatang Pemerintah akan berupaya menekan tingkat bunga pembelian rumah menjadi di bawah 9%. Dengan demikian pemerintah tidak lagi akan mensubsidi sebab tingkat bunga 9% adalah tingkat bungan yang sesuai dengan ketentuan.
Gubernur Sulawesi Utara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Setdaprov Sulut Drs. F. Mewengkang, MM mengatakan bahwa program pembangunan perumahan yang sehat merupakan bagian kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan kualitas manusia. Melalui rumah dan lingkungan yang sehat, dapat dikembangkan sumber daya manusia yang sehat yang diharapkan akan membangun Sulawesi Utara yang semakin maju, berbudaya dan berdaya saing.
Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang terbilang mengalami berbagai kemajuan dalam hal penanganan masyarakat miskin di daerah ini.
Buktinya walaupun Perda menyangkut penanganan masalah kemiskinan ini belum ada tetapi, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengantisipasinya dengan Surat Keputuan Gubernur untuk membentuk tim penanggulangan kemiskinan ini. SK Gubernur tersebut sudah sejak tahun 2009 lalu,
Tim ini menurut Gubernur Sarundajang setiap bulan melakukan pertemuan sekaligus koordinasi guna memantapkan program kerja yang ada. Selain itu guna menunjang program jamkesmas dan BOS sebagaimana program yang telah dibulirkan pemerintah pusat, maka Pemprov Sulut juga melalui dana APBD membentuk jamkesda dan bosda. Program ini tujuannya sebagai pendamping dari kedua program tersebuyt itu, jelas Sarundajang.
Kesempatan itu Sarundajang juga menyambut baik kunjungan Tim Panja RUU Kemiskinan Komisi VIII yang mau mencari berbagai bahan masukan untuk menyempurnakan RUU tersebut menjadi UU.
Tim Panja RUU Fakir Miskin Komisi VIII yang terdiri enam orang ini yang dipimpim ketua tim H Gondo Radityo Gambiro, menyebutkan, Selama dua hari didaerah ini mereka akan mencari berbagai bahan masukan sekaligus menghimpun berbagai masukan yang diperolehnya baik dari pemerintah provinsi Maupun kabupaten/kota, ujar Gambiro.
Diketahui bahwa angka kemiskinan yang ada di Sulut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dari 11, 42 persen di tahun 2007 menjadi 9,21 di tahun 2009 lalu dan pada tahun 2010 ini Sarundajang berkeyakinan angka kemiskinan di Sulut akan terus menurun, jelasnya.
Sedangkan Jamkesda pada tahun 2009 berkisar Rp. 1,5 M ditahun 2010 ini mencapai 3,5 M begitu pula dengan Bosda untuk tashun 2010 ini berjumlah Rp. 9,3 M, tambah Sarundajang
Buktinya walaupun Perda menyangkut penanganan masalah kemiskinan ini belum ada tetapi, Pemerintah Provinsi Sulut telah mengantisipasinya dengan Surat Keputuan Gubernur untuk membentuk tim penanggulangan kemiskinan ini. SK Gubernur tersebut sudah sejak tahun 2009 lalu,
Tim ini menurut Gubernur Sarundajang setiap bulan melakukan pertemuan sekaligus koordinasi guna memantapkan program kerja yang ada. Selain itu guna menunjang program jamkesmas dan BOS sebagaimana program yang telah dibulirkan pemerintah pusat, maka Pemprov Sulut juga melalui dana APBD membentuk jamkesda dan bosda. Program ini tujuannya sebagai pendamping dari kedua program tersebuyt itu, jelas Sarundajang.
Kesempatan itu Sarundajang juga menyambut baik kunjungan Tim Panja RUU Kemiskinan Komisi VIII yang mau mencari berbagai bahan masukan untuk menyempurnakan RUU tersebut menjadi UU.
Tim Panja RUU Fakir Miskin Komisi VIII yang terdiri enam orang ini yang dipimpim ketua tim H Gondo Radityo Gambiro, menyebutkan, Selama dua hari didaerah ini mereka akan mencari berbagai bahan masukan sekaligus menghimpun berbagai masukan yang diperolehnya baik dari pemerintah provinsi Maupun kabupaten/kota, ujar Gambiro.
Diketahui bahwa angka kemiskinan yang ada di Sulut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dari 11, 42 persen di tahun 2007 menjadi 9,21 di tahun 2009 lalu dan pada tahun 2010 ini Sarundajang berkeyakinan angka kemiskinan di Sulut akan terus menurun, jelasnya.
Sedangkan Jamkesda pada tahun 2009 berkisar Rp. 1,5 M ditahun 2010 ini mencapai 3,5 M begitu pula dengan Bosda untuk tashun 2010 ini berjumlah Rp. 9,3 M, tambah Sarundajang
Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang melantik tiga pejabat struktural Eselon II dilingkungan Pemprov Sulut. Ke tiga pejabat tersebut masing – masing Drs Jeffry Korengkeng sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs Mecky Onibala selaku Kepala BKD dan Dra Femmy Suluh dipercayakan sebagai Karo Pembangunan Setda Prov. Sulut.
Pelantikan ketiga pejabat itu didasari Keputusan Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/82/2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemprov Sulut Tertanggal 11 Juni 2010.
Diketahui Korengkeng mengisi jabatan lowong yang ditinggalkan Drs HR Makagansa, Msi yang saat ini sebagai Kadis Diknas Prov. Sulut. Sedangkan Onibala menggantikan jabatan yang ditinggalkan Jefrry Korengkeng. Begitu pula dengan Dra Femmy Suluh Msi yang mendapat promosi jabatan dari Sekretaris Dinas Budpar kini sebagai Karo Pembangunan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Onibala.
Gubernur Sarundajang mengatakan, pelantikan pejabat eselon dua dilingkungan Pemprov Sulut merupakan suatu hal yang biasa karena semua itu bertujuan demi kepentingan organisasi itu sendiri.
Oleh karena itu pelantikan kali ini kiranya dapat dimaknai sebagai suatu pembenahan sekaligus pemantapan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Menjelang pelaksanaan Pemilukada Gubernur Sulut yang tinggal dua bulan lagi Sarundajang minta menjadi suatu kewajiban seorang birokrat untuk menyampai – nyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilukada merupakan sarana demokrasi guna memilih pimpinan daerah yang akan memimpin daerah ini selama lima tahun kedepan.
Karenanya Sarundajang berharap biarlah pemilukada di daerah ini akan berlangsung dalam suasana aman, damai dan lancar
Pelantikan ketiga pejabat itu didasari Keputusan Gubernur Sulut No. 821.2/BKD/SK/82/2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemprov Sulut Tertanggal 11 Juni 2010.
Diketahui Korengkeng mengisi jabatan lowong yang ditinggalkan Drs HR Makagansa, Msi yang saat ini sebagai Kadis Diknas Prov. Sulut. Sedangkan Onibala menggantikan jabatan yang ditinggalkan Jefrry Korengkeng. Begitu pula dengan Dra Femmy Suluh Msi yang mendapat promosi jabatan dari Sekretaris Dinas Budpar kini sebagai Karo Pembangunan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Onibala.
Gubernur Sarundajang mengatakan, pelantikan pejabat eselon dua dilingkungan Pemprov Sulut merupakan suatu hal yang biasa karena semua itu bertujuan demi kepentingan organisasi itu sendiri.
Oleh karena itu pelantikan kali ini kiranya dapat dimaknai sebagai suatu pembenahan sekaligus pemantapan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Menjelang pelaksanaan Pemilukada Gubernur Sulut yang tinggal dua bulan lagi Sarundajang minta menjadi suatu kewajiban seorang birokrat untuk menyampai – nyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilukada merupakan sarana demokrasi guna memilih pimpinan daerah yang akan memimpin daerah ini selama lima tahun kedepan.
Karenanya Sarundajang berharap biarlah pemilukada di daerah ini akan berlangsung dalam suasana aman, damai dan lancar
Kamis, 10 Juni 2010
Dalam rangka mendapatkan informasi dan maksud tentang program Percepatan Pembangunan Masyarakat Desa, Tim Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 9 orang yang diketuai oleh Edi Siswoyo, SE selaku Wakil Ketua I Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau berkunjung ke Bumi Nyiur Melambai diterima oleh Kepala KesBangPol dan Linmas Provinsi Sulawesi Utara , Arnold Polii, Msi mewakili Gubernur Sulut diruangan rapat WOC, Kamis (10/6).
SHS dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Arnold Polii, Msi, menyatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai sector produktif untuk memacu bergeraknya aktivitas perekonomian dan pembangunan melalui berbagai program unggulan yang menitikberatkan pada sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah.
SHS juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kunjungan ini yakni, pemerinth Provinsi Sulawesi Utara dengan mengacu pada visi yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, realitas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara terlihat dari aspek kualitas sumber daya manusia terutama sumber daya pendidikan, Sulut memiliki Human Development Indeks (HDI) ke 2 setelah DKI Jakarta dengan nilai 74,4 secara nasional dan buta aksara yang berada pada peringkat 1 terendah secara nasional atau 99,3%.
Selain itu, percepatan pembangunan masyarakat desa maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menempuh berbagai program yang merupakan kebijakkan inovatif, diantaranya secara kontinyu menyelenggarakan pameran dan promosi pembangunan desa sebagai wahana evaluasi terhadap fluktuasi perkembangan desa dan mengoptimalkan pelaksaan monitoring evaluasi bulan bhakti gotong royong. Kemudian mengacu pada salah satu elemen pembangunan desa yaitu pengembangan lembaga ekonomi pedesaan maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis yaitu meningkatkan keterampilan usaha industri kerajinan pedesaan yang dilakukan melalui program- program pelatihan dan penyuluhan.
SHS menambahkan berbagai langkah kerja dan terobosan kreatif ini, merupakan bentuk jawaban dan tanggungjawab yang telah dipercayakan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi landasan untuk terus membangun Sulawesi Utara yang semakin maju, terdepan dan semakin dikenal dunia.
Dalam kunjungan itu, ada sesi tanya jawab serta penyerahan cenderamata sebagai kenang- kenangan dari Tim Komisi I DPRD Povinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
SHS dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Arnold Polii, Msi, menyatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai sector produktif untuk memacu bergeraknya aktivitas perekonomian dan pembangunan melalui berbagai program unggulan yang menitikberatkan pada sektor agro kompleks sesuai rencana strategis daerah.
SHS juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kunjungan ini yakni, pemerinth Provinsi Sulawesi Utara dengan mengacu pada visi yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, realitas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara terlihat dari aspek kualitas sumber daya manusia terutama sumber daya pendidikan, Sulut memiliki Human Development Indeks (HDI) ke 2 setelah DKI Jakarta dengan nilai 74,4 secara nasional dan buta aksara yang berada pada peringkat 1 terendah secara nasional atau 99,3%.
Selain itu, percepatan pembangunan masyarakat desa maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menempuh berbagai program yang merupakan kebijakkan inovatif, diantaranya secara kontinyu menyelenggarakan pameran dan promosi pembangunan desa sebagai wahana evaluasi terhadap fluktuasi perkembangan desa dan mengoptimalkan pelaksaan monitoring evaluasi bulan bhakti gotong royong. Kemudian mengacu pada salah satu elemen pembangunan desa yaitu pengembangan lembaga ekonomi pedesaan maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis yaitu meningkatkan keterampilan usaha industri kerajinan pedesaan yang dilakukan melalui program- program pelatihan dan penyuluhan.
SHS menambahkan berbagai langkah kerja dan terobosan kreatif ini, merupakan bentuk jawaban dan tanggungjawab yang telah dipercayakan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi landasan untuk terus membangun Sulawesi Utara yang semakin maju, terdepan dan semakin dikenal dunia.
Dalam kunjungan itu, ada sesi tanya jawab serta penyerahan cenderamata sebagai kenang- kenangan dari Tim Komisi I DPRD Povinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kunjungan Tim Komisi D DPRD Provinsi Riau berjumlah 18 orang yang pimpin oleh Syarif Hidayat dan ketua rombongan selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Almainis, Spd serta KaDis Sosial, KaDis Kesehatan, KaDis Pariwisata, KaDis Diknas Provinsi Riau dan Direktur RS Riau ke kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (10/6) diterima oleh Kepala Dinas Sosial, Ir. Ricky Toemanduk mewakili Gubernur Sulut, S. H. Sarundajang.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan tentang program unggulan dalam bidang kesehatan, sosial dan pembangunan masyarakat desa.
SHS melalui sambutan tertulisnya disampaikan oleh KaDis Sosial, Ir. Ricky Toemanduk mangatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus bekerja keras dan bekerja cerdas dalam memberikan sentuhan- sentuhan melalui program pembangunan nasional yang difokuskan pada pengembangan Triple Track Strategy, yaitu Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job. Selain itu, berbagai program unggulan terus dilanjutkan yakni Program Revitalisasi pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.
Lanjut SHS, pada sektor kesehatan telah memberikan hasil signifikan, antara lain dengan pencapaian angka harapan hidup (Expectation Of Life) masyarakat Sulawesi Utara yang mencapai 74 tahun. Sulawesi Utara juga telah dinyatakan bebas Flu Burung dan untuk kasus gizi kurang di Sulawesi Utara masih relative kecil yaitu 8,5% atau masih jauh lebih rendah dari rata- rata nasional sebesar 20%. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya secara bertahap untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan implementasi program Jamkesmas dan Kamkesda guna mensukseskan visi kesehatan Indonesia menuju Sulawesi Utara Sehat 2010.
Kemudian pada sektor kesejahteraan sosial, pemerintah telah memberikan perlindungan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar, pemberian santunan kepada orang lanjut usia, pemberian santunan kepada penyandang cacat eks kusta, santunan anak- anak cacat, tuna susial dan korban penyalahgunaan napza
SHS berharap, berbagai upaya dan usaha konstruktif lebih memacu dan memicu bergeraknya semua lini pembangunan di Sulawesi Utara di tiap tahunnya serta pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya dalam memperlebar jaringan kerjasama, khususnya di bidang layanan kesehatan, sosial maupun pembangunan masyarakat desa.
Akhir dari kunjungan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Komisi D Provinsi Riau saling memberikan cenderamata sebagai kenang- kenangan.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan tentang program unggulan dalam bidang kesehatan, sosial dan pembangunan masyarakat desa.
SHS melalui sambutan tertulisnya disampaikan oleh KaDis Sosial, Ir. Ricky Toemanduk mangatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus bekerja keras dan bekerja cerdas dalam memberikan sentuhan- sentuhan melalui program pembangunan nasional yang difokuskan pada pengembangan Triple Track Strategy, yaitu Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job. Selain itu, berbagai program unggulan terus dilanjutkan yakni Program Revitalisasi pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.
Lanjut SHS, pada sektor kesehatan telah memberikan hasil signifikan, antara lain dengan pencapaian angka harapan hidup (Expectation Of Life) masyarakat Sulawesi Utara yang mencapai 74 tahun. Sulawesi Utara juga telah dinyatakan bebas Flu Burung dan untuk kasus gizi kurang di Sulawesi Utara masih relative kecil yaitu 8,5% atau masih jauh lebih rendah dari rata- rata nasional sebesar 20%. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya secara bertahap untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan implementasi program Jamkesmas dan Kamkesda guna mensukseskan visi kesehatan Indonesia menuju Sulawesi Utara Sehat 2010.
Kemudian pada sektor kesejahteraan sosial, pemerintah telah memberikan perlindungan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar, pemberian santunan kepada orang lanjut usia, pemberian santunan kepada penyandang cacat eks kusta, santunan anak- anak cacat, tuna susial dan korban penyalahgunaan napza
SHS berharap, berbagai upaya dan usaha konstruktif lebih memacu dan memicu bergeraknya semua lini pembangunan di Sulawesi Utara di tiap tahunnya serta pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya dalam memperlebar jaringan kerjasama, khususnya di bidang layanan kesehatan, sosial maupun pembangunan masyarakat desa.
Akhir dari kunjungan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Tim Komisi D Provinsi Riau saling memberikan cenderamata sebagai kenang- kenangan.
Rabu, 09 Juni 2010
Manado yang merupakan daerah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara patut berbangga dengan diraihnya beberapa penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di istana Negara yang antara lain Penghargaan Adipura kategori Kota sedang terbersih.
Penghargaan ini merupakan kesekian kalinya Kota Manado sebagai kota terbersih yang telah diraih oleh masyarakat di kota manado .
Gubernur Sulawesi Utara S.H.Sarundajang saat menerima Rombongan Adipura kategori kota sedang terbersih diindonesia yang dipimpin langsung oleh penjabat walikota manado Drs.R.Mamuaja sangat terkesan dan bangga atas keberhasilan kota manado Mamuaja mengatakan keberhasilan yang diperoleh tak terlepas dari Gubernur Sulut S.H.Sarundajang. Dalam sambutanya SHS mengatakan semua keberhasil yang telah diraih untuk selalu dipertahankan SHS mengingatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat dikota manado untuk menjaga lingkunganya terutama masalah sampah agar penangananya dilakukan dengan baik hingga ke tempat akhir pembuangan sampah selain itu juga SHS mengingatkatkan kepada jajaran pemerintah kota Manado untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah-sampah karena akan merusak iklim-emisi / pemanasan bumi dan akan berbahaya terhadap kelangsungan hidup manusia .
Penghargaan lingkungan terbaik seindonesia dan status lingkungan hidup daerah serta alokasi dana lingkungan hidup terbaik juga telah diraih disampaing Adipura menandakan perhatian Pemerintah dan terutama masyarakat manado sangat tinggi terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan dikota manado.selain itu juga SHS menyampaikan terima kasih juga kepada SMA Negeri 7 Manado atas penghargaan yang telah diraih berupa Adiwiyata kategori sekolah yang bernuansa lingkungan.
Selesai dilepas SHS Penghargaan Adipura diarak mengelilingi kota manado, rombongan yang dipimpin langsung Penjabat Walikota Manado didampingi oleh para asisten sekot manado, para kaban,kadis,staf ahli,camat,lurah, hingga para kepala lingkungan dan tak ketinggalan para petugas kebersihan dan masyarakat kota manado.
Penghargaan ini merupakan kesekian kalinya Kota Manado sebagai kota terbersih yang telah diraih oleh masyarakat di kota manado .
Gubernur Sulawesi Utara S.H.Sarundajang saat menerima Rombongan Adipura kategori kota sedang terbersih diindonesia yang dipimpin langsung oleh penjabat walikota manado Drs.R.Mamuaja sangat terkesan dan bangga atas keberhasilan kota manado Mamuaja mengatakan keberhasilan yang diperoleh tak terlepas dari Gubernur Sulut S.H.Sarundajang. Dalam sambutanya SHS mengatakan semua keberhasil yang telah diraih untuk selalu dipertahankan SHS mengingatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat dikota manado untuk menjaga lingkunganya terutama masalah sampah agar penangananya dilakukan dengan baik hingga ke tempat akhir pembuangan sampah selain itu juga SHS mengingatkatkan kepada jajaran pemerintah kota Manado untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah-sampah karena akan merusak iklim-emisi / pemanasan bumi dan akan berbahaya terhadap kelangsungan hidup manusia .
Penghargaan lingkungan terbaik seindonesia dan status lingkungan hidup daerah serta alokasi dana lingkungan hidup terbaik juga telah diraih disampaing Adipura menandakan perhatian Pemerintah dan terutama masyarakat manado sangat tinggi terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan dikota manado.selain itu juga SHS menyampaikan terima kasih juga kepada SMA Negeri 7 Manado atas penghargaan yang telah diraih berupa Adiwiyata kategori sekolah yang bernuansa lingkungan.
Selesai dilepas SHS Penghargaan Adipura diarak mengelilingi kota manado, rombongan yang dipimpin langsung Penjabat Walikota Manado didampingi oleh para asisten sekot manado, para kaban,kadis,staf ahli,camat,lurah, hingga para kepala lingkungan dan tak ketinggalan para petugas kebersihan dan masyarakat kota manado.
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sulut Drs Edwin Silangen MS atas nama Gubernur Sinyo Harry Sarundajang melantik sekaligus mengambil sumpah Drs Benny Kalonta menjadi Sekretaris Dipenda Sulut. Pelantikan yang berlangsung di kantor pusat Dipenda Sulut itu didasari Keputusan Gubernur No. 821.2/BKD/SK/81/2010 tanggal 26 Mei 2010.
Silangen mengatakan, pelantikan pejabat eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut merupakan suatu hal yang biasa. Hal itu dimaksudkan agar jalannya roda pemerintahan berlangsung dinamis, Ujarnya.
Disisi lain mantan Karo Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut ini menyebutkan, bahwa pelantikan kali ini merupakan pengisian jabatan lowong dimana pejabat lama Drs Rein Kalangi telah pensiun sejak tiga bulan lalu sehingga harus diisi oleh pejabat yang baru.
Karena ini merupakan suatu kepercayaan pimpinan makanya Benny Kalonta diharapkan dapat membuktikannya kepercayaan ini dalam bentuk kinerjanya sehari – hari, karena setiap saat pimpinan akan menilainya.
Silangen juga mengatakan, Dipenda merupakan instansi yang diserahi tugas selaku pengumpul pendapatan daerah (patda). Ia bersyukur hingga saat ini bahwa sampai dengan bulan Mei kita telah mencapai 45 % capaian patda atau melebihi dari target lima bulan lalu, hal itu karena adanya kerja keras dari setiap UPTD yang ada.
Ia menambahkan penerimaan APBD dari setiap UPTD yang ada di ketahuinya masih dipegang UTD Tomohon, di susul UPTD Airmadidi, Amurang, Tondano, Kotamobagu, Bitung, UPTD Manado dan UPTD Tahuna, rata- rata penerimaannya berada pada kisaran 41 – 49 % capaiannya
Silangen mengatakan, pelantikan pejabat eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut merupakan suatu hal yang biasa. Hal itu dimaksudkan agar jalannya roda pemerintahan berlangsung dinamis, Ujarnya.
Disisi lain mantan Karo Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut ini menyebutkan, bahwa pelantikan kali ini merupakan pengisian jabatan lowong dimana pejabat lama Drs Rein Kalangi telah pensiun sejak tiga bulan lalu sehingga harus diisi oleh pejabat yang baru.
Karena ini merupakan suatu kepercayaan pimpinan makanya Benny Kalonta diharapkan dapat membuktikannya kepercayaan ini dalam bentuk kinerjanya sehari – hari, karena setiap saat pimpinan akan menilainya.
Silangen juga mengatakan, Dipenda merupakan instansi yang diserahi tugas selaku pengumpul pendapatan daerah (patda). Ia bersyukur hingga saat ini bahwa sampai dengan bulan Mei kita telah mencapai 45 % capaian patda atau melebihi dari target lima bulan lalu, hal itu karena adanya kerja keras dari setiap UPTD yang ada.
Ia menambahkan penerimaan APBD dari setiap UPTD yang ada di ketahuinya masih dipegang UTD Tomohon, di susul UPTD Airmadidi, Amurang, Tondano, Kotamobagu, Bitung, UPTD Manado dan UPTD Tahuna, rata- rata penerimaannya berada pada kisaran 41 – 49 % capaiannya
Senin, 07 Juni 2010
Ditengah cuaca hujan yang mengguyur Kabupaten Minahasa Tenggara pada hari Minggu 7 Juni 2010 , Gubernur Sulawesi Utara Drs. Sinyo Harry Sarundajang bersama Ibu dan rombongan meninjau langsung empat desa yang pada hari Jumat dilanda Banjir Kiriman dari Hulu Sungai yang mengalir di tengah Desa Makalu, Makalu Selatan, Tatengesan I, dan Tatengesan Kecamatan Pusomaen Mitra. Gubernur bersama ibu dan rombongan para Kepala SKPD meninjau rumah-rumah penduduk yang tergenang air yang malam sebelumnya juga digenangi lumpur akibat luapan air disertai lumpur pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2010. Gubernur yang seyogyanya menghadiri acara di beberapa desa lainnya di Kecamatan Tombatu, Touluaan Selatan dan Ratahan memilih untuk terlebih dahulu melihat langsung kondisi masyarakat di empat desa tersebut yang sebahagian masih ditampung di tempat pengungsian. Menurut Hukum Tua Desa Makalu Selatan Eddy Pananginan, jumlah rumah di desanya yang terkena luapan air kurang lebih 169 rumah disamping 57 rumah di desa Tatengesan I, 162 rumah di Makalu dan kurang lebih 120 rumah di Tatengesan.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara yang menerjunkan para Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung melakukan tindakan darurat dengan membangun barak penampungan serta menyalurkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan kunjungannya, Gubernur menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan pakaian kepada para korban dan segera menginstruksikan para Kepala SKPD terkait untuk melakukan langkah penanggulangan akibat bencana, membantu rehabilitasi rumah penduduk, dan rehabilitasi tanggul yang rusak di sepanjang aliran sungai tersebut. Ketika bertemu dengan para korban di tenda penampungan, Gubernur menyapa dan memberikan dorongan semangat untuk tetap menjalani kehidupan dengan selalu bersyukur dan memandang setiap peristiwa bencana sebagai bahan introspeksi semua pihak terutama dalam mengelola alam ciptaan Tuhan.
Setelah mengunjungi korban bencana, Gubernur melanjutkan perjalanan dan beribadah bersama Jemaat GMIM Imanuel Wawali-Pasan dalam rangka HUT Jemaat yang ke-49. Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, S.Th. Dari Wawali Gubernur melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kecamatan Touluaan Selatan tepatnya di Desa Kalait. Dengan melalui jalan yang sebahagiannya masih dalam kondisi rusak, Gubernur dan rombongan tiba di Desa Kalait dan mengikuti Ibadah Syukur yang dipimpin bersama oleh Bamag Kecamatan Touluaan Selatan. Kunjungan Gubernur ke Desa Kalait ini disambut dengan sangat antusias oleh warga yang telah lama menantikan kunjungan beliau. Gubernur menyatakan bahwa perbaikan jalan menuju Desa Kalait akan dibantu oleh Pemprov . Sesudah itu Rombongan Gubernur menghadiri Ibadah Pentahbisan Gedung Gereja Baptis Ranoketang Atas. Dalam Ibadah pentahbisan tersebut, Gubernur dan Ibu didoakan secara bersama oleh Seluruh Pendeta, Gembala dan Hamba Tuhan di Kecamatan Tombatu untuk melaksanakan tugas dan untuk mempersiapkan diri mengikuti Pemilukada Gubernur pada Bulan Agustus nanti. Selanjutnya Gubernur dan Rombongan menghadiri Ibadah Syukur HUT Desa Betelen Kecamatan Tombatu yang ke-25 dan diakhiri dengan Ibadah Syukur di Desa Lobu. Dalam setiap kesempatan memberikan sambutan, Gubernur selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap memelihara semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas orang warga Minahasa Tenggara. Gubernur juga mengingatkan bahwa banyak kearifan lokal yang bernilai positif yang tumbuh dan harus dilestarikan di desa-desa dan wilayah yang dikunjunginya. Kearifan lokal ini merupakan potensi yang dapat mempersatukan dan memotivasi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan diri menuju pada peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka Pemilukada yang akan berlangsung di Sulawesi Utara pada Bulan Agustus, Gubernur meminta masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan dan menghindari setiap bentuk perpecahan hanya karena perbedaan pilihan dan pandangan dalam pemilukada. “Pemilukada hanya merupakan sarana untuk mencari pemimpin, jangan sampai mengakibatkan perpecahan. Masyarakat sudah semakin cerdas untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk membawa daerah ini pada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan”, demikian Gubernur Sulawesi Utara.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara yang menerjunkan para Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung melakukan tindakan darurat dengan membangun barak penampungan serta menyalurkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan kunjungannya, Gubernur menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan pakaian kepada para korban dan segera menginstruksikan para Kepala SKPD terkait untuk melakukan langkah penanggulangan akibat bencana, membantu rehabilitasi rumah penduduk, dan rehabilitasi tanggul yang rusak di sepanjang aliran sungai tersebut. Ketika bertemu dengan para korban di tenda penampungan, Gubernur menyapa dan memberikan dorongan semangat untuk tetap menjalani kehidupan dengan selalu bersyukur dan memandang setiap peristiwa bencana sebagai bahan introspeksi semua pihak terutama dalam mengelola alam ciptaan Tuhan.
Setelah mengunjungi korban bencana, Gubernur melanjutkan perjalanan dan beribadah bersama Jemaat GMIM Imanuel Wawali-Pasan dalam rangka HUT Jemaat yang ke-49. Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Meiva Salindeho-Lintang, S.Th. Dari Wawali Gubernur melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kecamatan Touluaan Selatan tepatnya di Desa Kalait. Dengan melalui jalan yang sebahagiannya masih dalam kondisi rusak, Gubernur dan rombongan tiba di Desa Kalait dan mengikuti Ibadah Syukur yang dipimpin bersama oleh Bamag Kecamatan Touluaan Selatan. Kunjungan Gubernur ke Desa Kalait ini disambut dengan sangat antusias oleh warga yang telah lama menantikan kunjungan beliau. Gubernur menyatakan bahwa perbaikan jalan menuju Desa Kalait akan dibantu oleh Pemprov . Sesudah itu Rombongan Gubernur menghadiri Ibadah Pentahbisan Gedung Gereja Baptis Ranoketang Atas. Dalam Ibadah pentahbisan tersebut, Gubernur dan Ibu didoakan secara bersama oleh Seluruh Pendeta, Gembala dan Hamba Tuhan di Kecamatan Tombatu untuk melaksanakan tugas dan untuk mempersiapkan diri mengikuti Pemilukada Gubernur pada Bulan Agustus nanti. Selanjutnya Gubernur dan Rombongan menghadiri Ibadah Syukur HUT Desa Betelen Kecamatan Tombatu yang ke-25 dan diakhiri dengan Ibadah Syukur di Desa Lobu. Dalam setiap kesempatan memberikan sambutan, Gubernur selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap memelihara semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas orang warga Minahasa Tenggara. Gubernur juga mengingatkan bahwa banyak kearifan lokal yang bernilai positif yang tumbuh dan harus dilestarikan di desa-desa dan wilayah yang dikunjunginya. Kearifan lokal ini merupakan potensi yang dapat mempersatukan dan memotivasi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan diri menuju pada peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka Pemilukada yang akan berlangsung di Sulawesi Utara pada Bulan Agustus, Gubernur meminta masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan dan menghindari setiap bentuk perpecahan hanya karena perbedaan pilihan dan pandangan dalam pemilukada. “Pemilukada hanya merupakan sarana untuk mencari pemimpin, jangan sampai mengakibatkan perpecahan. Masyarakat sudah semakin cerdas untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk membawa daerah ini pada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan”, demikian Gubernur Sulawesi Utara.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulut, Drs. Ferdinand Mewengkang, MM bertindak selaku Inspektur Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di halaman kantor gubernur, Senin (7/6).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat eselon II maupun III ini berlangsung dengan hikmat. Gubernur Sarundajang dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Mewengkang, mengatakan apel kerja merupakan momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam segala lini, sehingga kita mampu mengindentifikasi berbagai keberhasilan, kekurangan, ataupun distorsi yang terjadi dalam tugas dan pelayanan, baik dalam konteks kelembagaan maupun peran kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga secara otomatis memberikan ruang bagi konsolidasi organisasi serta pemantapan kesiapan jajaran aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas kedepan.
SHS juga menyebutkan bahwa birokrasi yang kita gerakkan bersama saat ini dan kedepan adalah birokrasi yang canggih namun resistensi terhadap pembiasan yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam bertindak terutama dalam pelayanan public dan kemampuan untuk menjaga citra bagi ruang dan jaringan kemitraan yang sudah dibangun.
Selain itu, SHS mengingatkan komitmen- komitmen sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yakni konsisten terhadap visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan sikap ikhlas dan jujur serta memupuk pengetahuan, kompetensi, semangat, motivasi, ketekunan dan kesabaran.
Dalam apel kerja tersebut, Mewengkang selaku Inspektur apel kerja didampingi oleh Kepala TASPEN dan Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan Tabungan Pensiun kepada para PNS yang telah memasuki masa pensiun.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat eselon II maupun III ini berlangsung dengan hikmat. Gubernur Sarundajang dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Mewengkang, mengatakan apel kerja merupakan momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam segala lini, sehingga kita mampu mengindentifikasi berbagai keberhasilan, kekurangan, ataupun distorsi yang terjadi dalam tugas dan pelayanan, baik dalam konteks kelembagaan maupun peran kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga secara otomatis memberikan ruang bagi konsolidasi organisasi serta pemantapan kesiapan jajaran aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugas kedepan.
SHS juga menyebutkan bahwa birokrasi yang kita gerakkan bersama saat ini dan kedepan adalah birokrasi yang canggih namun resistensi terhadap pembiasan yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam bertindak terutama dalam pelayanan public dan kemampuan untuk menjaga citra bagi ruang dan jaringan kemitraan yang sudah dibangun.
Selain itu, SHS mengingatkan komitmen- komitmen sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yakni konsisten terhadap visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan sikap ikhlas dan jujur serta memupuk pengetahuan, kompetensi, semangat, motivasi, ketekunan dan kesabaran.
Dalam apel kerja tersebut, Mewengkang selaku Inspektur apel kerja didampingi oleh Kepala TASPEN dan Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan Tabungan Pensiun kepada para PNS yang telah memasuki masa pensiun.
Kamis, 03 Juni 2010
Gubernur Sulawesi Urata Drs Sinyo Harry Sarundajang yang turut didampingi Kapolda Sulut Brigjen Hertian A Junus melakukan peresmian lapangan tembak Satuan Birgadi Mobil Polda (Brimobda) Sulut di kompleks Mako Brimobda Mapanget manado, Kamis (3/6).
Sebelumnya Waka Polri Komjen (Pol) Yusuf Manggabarani telah melakukan peninjauan terhadap lapangan tembak tersebut sekaligus meningalkan bantuan sebesar Rp. 100 Juta untuk menunjang infrastruktur lapangan tembak tersebut, sebelum bertolak menuju Tomohon bersama Wakapolda Kombes Carlo Tewu.
Lapangan tembak tersebut di beri nama James Nixon Timpolas, mendiang adalah anggota Brimoda Sulut yang gugur dalam latihan antiteror jelang pelaksanaan Sail Bunaken Agustus tahun 2009 lalu di perairan Bitung.
Peresmian tersebut ditandai dengan latihan menembak yang dilakukan langhsung Gubernur SHS. Kasad Biromoda Sulut dihadapan Wakapolri mengatakan, lapangan tembak ini dibangun dalam rangka menunjang kesiapan tugas Polri khususnya anggota brimobda Sulut dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai salah satu aparat keamanan negara, ujarnya
Sebelumnya Waka Polri Komjen (Pol) Yusuf Manggabarani telah melakukan peninjauan terhadap lapangan tembak tersebut sekaligus meningalkan bantuan sebesar Rp. 100 Juta untuk menunjang infrastruktur lapangan tembak tersebut, sebelum bertolak menuju Tomohon bersama Wakapolda Kombes Carlo Tewu.
Lapangan tembak tersebut di beri nama James Nixon Timpolas, mendiang adalah anggota Brimoda Sulut yang gugur dalam latihan antiteror jelang pelaksanaan Sail Bunaken Agustus tahun 2009 lalu di perairan Bitung.
Peresmian tersebut ditandai dengan latihan menembak yang dilakukan langhsung Gubernur SHS. Kasad Biromoda Sulut dihadapan Wakapolri mengatakan, lapangan tembak ini dibangun dalam rangka menunjang kesiapan tugas Polri khususnya anggota brimobda Sulut dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagai salah satu aparat keamanan negara, ujarnya
Rabu, 02 Juni 2010
Kekaguman berbagai daerah di tanah air menyangkut keberhasilan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara dalam menggelar tiga even internasional World Ocean Converence dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit serta Sail Bunaken pada pertengahan tahun 2009 lalu rupanya hingga saat ini masih terus bergaung di seanteru nusantara.
Kali ini kekaguman ini datang dari Komisi A DPR Kota Surakarta (Solo) yang berjumlah 7 orang dipimpin Ketua Komisi J R Sukasno dan Pemkot Solo diwakili Kadis Infokom Kota Solo yang memang tujuan kedatangan kali ini di Sulut hanya ingin mengetahui langsung sejauh mana peran pemprov Sulut dalam melaksanakan tiga even internasional yang dinilai telah berhasil sekaligus mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional, ujar Sukasno.
Memang tujuan utama kami ke daerah bumi nyiur melambai selain ingin mengetahui peran Pemprov dalam menyukseskan tiga even internasional itu serta kami juga akan menikmati keindahan alam bawah laut di taman nasional bunaken, kata sukasno lagi.
Pertemuan yang dipimpin Kadis Kebudayaan dan Pariwisata DR drh. F Rotinsulu ini berlangsung dalam suasana kekeluarggaan. Ia menjelaskan pelaksanaan even internasional yang digelar di daerah ini diakuinya tak lepas dari kepercayaan pemerintahan SBY yang telah merekomendasikan ide lokal Gubernur SH Sarundajang lewat keppresnya untuk menggelar even dunia di Sulut.
Rotinsulu menyebutkan selama berlangsungnya even WOC/CTI Summit dan Sail Bunaken telah mendapat dukungan dunia internasional buktinya hajatan itu dihadiri sedikitnya 6000 peserta yang berasal dari 82 negara partisipan serta CTI Summit juga turut dihadiri enam kepala negara masing- masing, PM Salomon Island Derek Sikua, PM Papua New Guinea Michael Somare, PM Malaysia Najib Tun Abdulk Razak, Presiden Timor Leste Ramos Horta, Presiden Philipina Gloria machapagal Aroyo dan Presiden SBY.
Rotinsulu menambahkan, Pasca perhelatan WOC/CTI Summit dan Sail Bunaken kini Sulut telah menjadi salah satu daerah tujuan Meeting, Incentive, Converence dan Exebition (MICE), Begitu pula dengan peran wartawan dalam menyukseskan tiga even tersebut dinilai sangatlah besar perannya
Kali ini kekaguman ini datang dari Komisi A DPR Kota Surakarta (Solo) yang berjumlah 7 orang dipimpin Ketua Komisi J R Sukasno dan Pemkot Solo diwakili Kadis Infokom Kota Solo yang memang tujuan kedatangan kali ini di Sulut hanya ingin mengetahui langsung sejauh mana peran pemprov Sulut dalam melaksanakan tiga even internasional yang dinilai telah berhasil sekaligus mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional, ujar Sukasno.
Memang tujuan utama kami ke daerah bumi nyiur melambai selain ingin mengetahui peran Pemprov dalam menyukseskan tiga even internasional itu serta kami juga akan menikmati keindahan alam bawah laut di taman nasional bunaken, kata sukasno lagi.
Pertemuan yang dipimpin Kadis Kebudayaan dan Pariwisata DR drh. F Rotinsulu ini berlangsung dalam suasana kekeluarggaan. Ia menjelaskan pelaksanaan even internasional yang digelar di daerah ini diakuinya tak lepas dari kepercayaan pemerintahan SBY yang telah merekomendasikan ide lokal Gubernur SH Sarundajang lewat keppresnya untuk menggelar even dunia di Sulut.
Rotinsulu menyebutkan selama berlangsungnya even WOC/CTI Summit dan Sail Bunaken telah mendapat dukungan dunia internasional buktinya hajatan itu dihadiri sedikitnya 6000 peserta yang berasal dari 82 negara partisipan serta CTI Summit juga turut dihadiri enam kepala negara masing- masing, PM Salomon Island Derek Sikua, PM Papua New Guinea Michael Somare, PM Malaysia Najib Tun Abdulk Razak, Presiden Timor Leste Ramos Horta, Presiden Philipina Gloria machapagal Aroyo dan Presiden SBY.
Rotinsulu menambahkan, Pasca perhelatan WOC/CTI Summit dan Sail Bunaken kini Sulut telah menjadi salah satu daerah tujuan Meeting, Incentive, Converence dan Exebition (MICE), Begitu pula dengan peran wartawan dalam menyukseskan tiga even tersebut dinilai sangatlah besar perannya
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
