Kapal Okeanos Explorer Kunjungi Sulut

Sebuah kapal riset Amerika Serikat (AS) dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), Okeanos Explorer,tiba di Pelabuhan Bitung,pada hari minggu (20/06) kemarin.

Kedatangan kapal riset AS tersebut di Daerah Bumi Nyiur Melambai diterima secara resmi oleh Gubernur Sulaweai Utara Sinyo Harry Sarundajang Bersama Muspida Sulut dan Sekot Bitung Drs Max Lomban di Dermaga Pelabuhan Samudera Bitung, Rabu (23/06). Dubes AS Untuk Indonesia H E Cameroon Hume mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyambutan yang diberikan baik Pemprov Sulut maupun Pemkot Bitung. Begitu pula dengan Gubernur Sarundajang juga menyampaikan terima kasih ata kunjungan Dubes Cameroon Hume dan Konjen AS di Surabaya Caryn Mc Lelland yang secara langsung menghadiri acara penyambutan ini, ujanya.

Saarundajang menyebutkan selama satu bulan setengah berada di perairan Sulut mereka akan melakukan penelitian berbagai terumbuh karang termasuk biota laut lainnya yang ada di dasar laut di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sementara hasil penelitian mereka akan berikan kepada kita. Apa saja yang mereka nanti temukan di dasar laut semua informasi itu akan mereka berikan kepada kita, termasuk apabila dalam penelitan nanti terdapat kandung minyak, katanya.

Sementara Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Sulut Ir Xandra Maya Lalu MSI menyebutkan, penelitian dari NOAA ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian DKP. Dijadwalkan kapal Okeanos Explorer akan berangkat menuju perairan Nusa Utara pada Kamis pagi (24/06). kapal Okeanos selama melakukan penelitian di perairan Sulut mereka akan didampingi satu kapal penelitian dari BPPT dan satu lagi dari Baruna Jaya IV, jelas Xandra Maya.

Xandra maya menambahkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 lalu. yang dijabarkan dalam bentuk kerjasama kemitraan jangka panjang RI-AS untuk bersama memajukan Ilmiah Kelautan, Teknologi dan Pendidikan, yang penting bagi ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan di bumi ini.

Eksplorasi bersama ini merepresentasikan berbagai inisiatif yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara yang memiliki karakteristik sebagai sama-sama memiliki wilayah kelautan yang sangat luas di dunia Ekspedisi international ini adalah yang pertama dilakukan oleh Okeanos Explorer bersama-sama dgn kapal peneliti indonesia untuk mengeksplorasi wilayah laut dalam yang belum pernah disibak kerahasiaannya, jelas Jubir Pemprov. Drs Roy M Tumiwa, MPd.

Hasilnya akan langsung dirimkan dari kapal, dengan waktu tunda dalam hitungan real time berupa tampilan gambar-gambar hidup dan data lainnya secara langsung kepada para pakar ilmiah, peneliti dan ilmuwan yang menonton dari ke-dua Pusat Komando Penelitian (Expedition Command Center / ECC) di daratan Jakarta dan Seattle.

Tumiwa menambahkan, Dipilihnya Provinsi Sulawesi Utara terutama perairan sangihe dan talaud di karenakan
saat berlangsung acara WOC pada pertengahan Mei 2009 mereka tertarik untuk mengetahui lebih dalam keberadaan gunung bawah laut (Mahagentang) dan areal volkano lainnya yang berada dikedalaman serta biota-biota laut yang mampu bertahan hidup di areal yang mempunyai suhu tinggi.

Dalam kesempatan kunjungan ini sekitar pertengahan juli nanti, akan diresmi kan ECC oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP)- Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta disaksikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan
para mitra peneliti dari institusi riset ilmiah lainnya.

Kesempatan itu Gubernur sarundajang Dubes AS Cameroon Hume, Muspida Sulut dan Sekot Bitung Drs M Lomban diberi waktu untuk melihat langsung kondisi kapal penelitian dari NOAA tersebut

Eddy Ashari : KPE Hasil Terobosan Gubernur SHS

Kepala Badan Kepegawaian RI Drs Eddy Topo Ashari mengakui lahirnya Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan hasil terobosan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Sarundajang dinilai merupakan salah seorang Gubernur yang banyak memiliki inovasi –inovasi dalam memajukan daerahnya guna mensejahterakan rakyatnya, kali ini dilakukannya bagi kalagan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulut.

Pernyataan menarik Eddy Topo Ashari itu disampaikannya saat melakukan peluncuran KPE di ruang Mapalus, Selasa (22/06). Kegiatan yang dihadiri Muspida Sulut, para Bupati/Walikota se – Sulut, serta Kepala Bank Sulut Jeffry Wurangian ini, menurut Ashari baru Provinsi Sulut yang melakukan kerjasama KPE dengan BKN RI, mudah –mudahan provinsi lain dapat mengikuti terobosan yang sangat baik ini, ujarnya.

Gubernur Sarundajang mengatakan, KPE ini bersifat multiguna artinya dapat berfungsi sebagai ATM, kartu kredit, Jamkesda, belanja dan untuk penarikan gaji bagi PNS yang bersangkutan. Untuk itu Sarundajang mengimbau agar kartu ini bisa lebih bermanfaat, kiranya dapat dipergunakannya sesuai dengan kebutuhan.

Sarundajang mengakui, dengan adanya KPE ini akan lebih mempercepat layanan akan kebutuhan PNS, sebab dengan smart kart ini akan lebih menjamin kebutuhan PNS serta jumlah PNS yang ada. Sambil menambahkan agar kartu ini dapat disimpan dengan baik agar tidak hilang.

Sementara Dirut Bank Sulut Jeffy Wurangian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Sarundajang yang telah melakukan terobosan ini dengan BKN RI. Mestinya kami yang harus melakukannya, Namun Pak Sarundajang dengan inovasi yang tinggi lebih dahulu melakukannya. Wurangina menyebutkan, KPE ini berlaku di setiap ATM Bank Sulut yang ada di mana saja serta di ATM bersama.

Kepala BKD Provinsi Sulut Drs Mecky Onibala menyebutkan, KPE bertujuan untuk memberi kemudahan pada PNS untuk memperoleh layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, data pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun

Komisi VI DPR-RI kunjungi Sulut

Kunjungan kerja Tim Komisi VI DPR-RI yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang di ketuai oleh Ir. Agus Hermanto, MM diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Ir. S. R. Mokodongan mewakili Gubernur Sulut di ruangan WOC Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/6). Kunjungan kerja ini direncanakan akan berlangsung dari tanggal 21- 25 Juni 2010.

Maksud kunjungan Tim Komisi VI DPR-RI untuk memperoleh gambaran tentang realisasi rencana yang sudah dilaksanakan di Pemprov Sulut khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan Komisi VI yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN dan Investasi.

Mokodongan menyampaikan bahwa Geoposisi yang sangat strategis serta dukungan potensi Sumber Daya Alam, maka dapatlah dilihat bahwa daerah Sulut sangatlah tepat dan pantas untuk dijadikan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Selain itu Pemerintah Provinsi terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan sektor perekonomian dan pembangunan melalui program yang menitikberatkan pada sektor argo kompleks sesuai rencana strategis daerah.

Lanjut Mokodongan, geliat ekonomi yang cukup positif diperkuat oleh stabilitas dan keamanan daerah yang terkendali. Pemerintah Prov. Sulut menyadari bahwa untuk mencapai kemajuan tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan lokal, akan tetapi diperlukan dukungan dan topangan, serta jalinan kerjasama dengan semua unsur baik dalam skala nasional maupun global.

Menjadi harapan pemerintah dan masyarakat Sulut, kiranya kunjungan kerja komisi VI DPR-RI akan makin memberikan harapan bagi percepatan pengembangan perekonomian daerah. Dalam moment tersebut beberapa kepala SKPD antara lain Kadis Perindusrian dan perdagangan, Kadis ESDM, Kadis Pariwisata serta Kepala Kapet Manado Bitung. yang hadir memberikan usulan untuk peningkatan serta kesejahteraan masyarakat Sulut.

Tumiwa : Buka Bimtek Pemutahiran Data Kependudukan

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut Drs Roy M Tumiwa, MPd membuka Pertemuan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konsolidasi Data Guna Mendukung Pemutahiran Data Kependudukan Tahun 2010.

Kegiatan yang berlangsung di hotel Sahid Kawanua Manado, Senin (21/06) menurut Kabag Pemerintahan Drs Lucky Taju Msi, diikuti Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan terutama menyangkut data base kependudukan di masing - masing Kabupaten/kota, jelas Taju.

Tumiwa mengharapkan peserta yang mengikuti kegiatan ini kiranya dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini selain dianggap penting dan urgen juga memerlukan penanganan serius dari anda sekalian selaku petugas pengelola data base di Kabupaten/kota masing –masing.

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dan berkewenangan dalam membina aparat pemerintah Kabupaten/kota, khususnya menyangkut pembinaan dibidang administrasi kependudukan (adminiduk). Sebab sama halnya pemerintah pusat melakukan hal demikian bagi Pemprov Sulut.

Diakuinya dewasa ini masih sangat sulit mendapatkan data akurat menyangkut kependudukan di tingakt desa dan kecamatan hal itu lebih disebabkan SDM petugas pengelola data masih sangat lemah seperti data menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian, kata Tumiwa.

Sementara Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Ditjen Adminduk Endang Basyumi menyebutkan, bulan juli 2010 seluruh pemerintah kabupaten/kota akan memperoleh dana pemutahiran data kependudukan melalui anggaran dekonsentrasi, ujarnya

Korengkeng Buka Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Sistem Eprocurement Sebagai Proses Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Melalui Terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSI) di Lingkungan Pemprov. Sulut, dibuka pelaksanaannya oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jefrry Korengkeng MSi, mewakili Gubernur SH Sarundajang, di ruang Huyula, Senin (21/06).

Sosialisasi yang dihadiri Deputy Bidang Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Himawan Adinegoro, Nanang Faridsyam dari KPK – RI, dan Karo Hubungan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Kekayaan Negara Sekretariat Wapres Ir Ismawati Hartawati, MM itu menurut Korengkeng kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab bagi pengelola pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemprov. Sulut.

Dikatakan, peran sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan elemen penting dan strategis seiring dengan berkembangnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas serta kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa publik. Karena itu berbagai upaya dalam mewujudkan sistem pengadaan publik yang efisien dan transparan telah dilakukan, namun diakuinya sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala khususnya yang terkait dengan ketersedian dan kesiapan infrasturktur pengadaan dan mahalnya biaya pengadaan, ujarnya.

Korengkeng menyebutkan kendala bagi pengelola pengadaan barang dan jasa diakuinya lebih disebabkan karena faktor manusianya yakni SDM yang pada umumnya belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ada, jelasnya.

Karena itu Korengkeng berharap pegawai yang dipercayakan pimpinan untuk menangani pengadaan barang dan jasa kiranya dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini diangab penting dalam meningkatkan SDM.

Sebumnya Karo Pembangunan Dra Femmy Suluh Msi menyebutkan, sosialisasi ini diikuti seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemprov Sulut. Sedangkan para pembicara berasal dari unsur KPK-RI, Sekretariat Negara dan Sekretariat Wapres RI

Gubernur: Profesi Advokad, Profesi Bebas, Mandiri dan Bertanggungjawab

Demikian dikatakan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir. Siswa Rahmat Mokodongan Ketika menghadiri Pengangkatan dan Pelantikan Advokad Baru Kongres Advokad Indonesia (KAI) Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Ritzy Manado Kamis 17 Juni 2010. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, Profesi Advokad merupakan Profesi yang Bebas, mandiri dan bertanggungjawab. Namun demikian Gubernur mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus diikuti dengan tanggungjawab masing-masing advokad dan organisasi profesi yang menaunginya untuk melaksanakan profesinya dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan secara bertanggungjawab.

Dengan mengenakan toga hitam khas pengacara, 38 orang advokad atau pengacara baru yang akan berpraktek di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Utara dilantik oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kongres Advokad Indonesia (KAI) DR. Tommy Sihotang
Setelah mengucapkan janji advokad yang antara lain menyatakan bahwa dalam menjalankan profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan, para advokad baru ini dilantik dan diambil sumpahnya sesuai dengan agama masing-masing.

Gubernur juga mengharapkan kepada seluruh advokad yang berpraktek di Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi pelopor upaya penegakan hukum dan juga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum dengan melaksanakan profesinya secara profesional dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Mokodongan : Korpri Harus Jadi Agen Perubahan

Jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pemerintah Provinsi Sulut menggelar apel korpri dihalaman Kantor Gubernur Sulut, Kamis (17/6) Bertindak selaku Pembina Upacara Plt. Sekprov. Ir Siswa Rahmat Mokodongan serta diikuti para pejabat eselon II, III dan IV serta seluruh staf yang berkantor di gedung putih.

Mokodongan mengatakan, seluruh jajaran Korpri agar dapat memahami essensi keberadaan mereka serta hakekat atau maksud dan tujuan didirikannya kelembagaan Korpri sehingga dapat menyatukan kalangan pegawai negeri sipil kedalam satu kelembagaan yang memiliki visi dan misi yang berorientasi kepada pengabdian secara umum bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Saya berharap, agar segenap anggota Korpri di daerah ini agar bekerja dalam bingkai ketentuan yang berlaku serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ujarnya. Mokodongan menambahkan, seluruh elemen Korpri harus jujur, sadar dan bangga bahwa apa yang menjadi hak rakyat berikanlah kepada rakyat.

Untuk itu diingatkan agar anggota Korpri dilingkup Pemprov Sulut kiranya mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan karakter masyarakat, untuk menjadi stabilisator dan katalisator bagi terciptanya kondisi yang aman, tertib dan damai dilingkungan masyarakat sekitar, jelasnya.