Pemprov Gelar Jalan Sehat Anti Narkotika

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Sedunia tahun ini menggelar jalan sehat bersama. Kegiatan yang dilepas Komandan Korem 131 Santiago Kol. Inf Robert Lumempouw ini mengambil start dan finis di halaman Kantor Gubernur, diikuti unsur TNI/Polri serta PNS dilingkungan Pemprov. Sulut, Jumat (25/06).

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kalakhar BNP Sulut Drs Jhon Latumeten mengatakan, peringatan hari anti narkotika internasional bagi Provinsi Sulut merupakan momentum yang strategis, mengingat kondisi geostrategis daerah ini berada di ujung utara negara RI yang merupakan salah satu dari Provinsi kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga Philipina, serta posisinya berada pada lintasan samudera pasifik yang sarat dengan politik global, dengan berbagai konsekwensi kerawanan seperti penyeludupan, lintasan teroris dan bukan tidak mungkin menjadi jalur trans crime narkoba.

Latumeten menjelaskan, berdasarkan data BNN tahun 2009 untuk tingkat kondisi peredaran Sulut berada di urutan 17 sedangkan untuk pengguna narkoba berada di posisi ke – 25. Indikator ini tentunya membuka mata kita untuk memberi perhatian khusus akan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seraya meningkatkan pengawasan dini terhadap masalah narkotika, ujarnya.

Kegiatan yang mengambil tema ”Hidup Sehat Tanpa Narkotika” itu Latumeten mengajak, segenap anak bangsa di daerah ini marilah kita perkokoh tekad dan komitmen untuk menyatakan perang terhadap narkoba.

Selain jalan sehat kegiatan hari anti narkoba di Sulut kali ini Panitia juga menggelar penyuluhan, teleconfrence serta bagi –bagi bunga melalui kampanye simpatik pada besok hari

Sarundajang Hadiri HUT Desa Toraget

Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menfghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 56 Desa Toraget Kec, Langowan Barat Minahasa, Kamis (24/06). Ulang Tahun yang dipusatkan di Balai Desa ini diperingati dalam suatu Ibadah syukur dipimpin Pdt F Lumintang, STh dilanjutkan dengan pemasangan lilin ulang tahun oleh Gubernur Sarundajang, pemerintah desa dan toko masyarakat.

Hukum Tua Desa Toraget M Kaligis menguraikan sekilas tentang desa toraget yang memiliki jumlah penduduk 1425 jiwa dengan 56,7 ha luas wilayah dan 75 persen mata pencaharian warganya berprofesi sebagai petani.

Gubernur Sarundajang mengatakan, masyarakat desa toraget patut mensyukuri berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ulang tahun desa yang boleh kita peringati saat ini merupakan wujud kecintaan Tuhan kepada masyarakat desa toraget.

Kepada generasi muda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Gubernur Sarundajang mengajak marilah kita bangun desa ini agar lebih maju dari sekarang. cDesa Toreget menurut Sarundajang dikenal sebagai daerah pertanian, Untuk itu kedepan kiranya dalam pengelolaan sektor petanian ini masyarakat terus mengikuti tehnologi pertanian yang ada agar hasil produksinya pertaniannya akan terus mengalami peningkatan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Gubernur Buka Konperensi Provinsi PGRI Sulut

Pengurus Daerah Kabupaten/Kota PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) se Sulawesi Utara, hari Rabu Malam, 23 Juni 2010 , memulai Konperensi Provinsi yang dilaksanakan di Hotel Sahid Manado. Penyelenggaraan Konperensi Provinsi ini adalah dalam rangka mengevaluasi Program Kerja Pengurus Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2005 – 2010 yang diketuai oleh Drs. Alvius Lomban, M.Si yang saat ini dipercayakan oleh Rakyat Sulawesi Utara untuk menjadi salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Utusan Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus untuk memilih Pengurus Provinsi yang baru yang akan melaksanakan tugasnya selama masa bakti yang akan ditetapkan oleh Konprov ini.
Ketika membuka Konperensi Provinsi PGRI ini Gubernur Sulawesi Utara mengingatkan peran strategis guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Sarundajang, maju mundurnya suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk dapat menguasai IPTEK adalah melalui proses pendidikan. Dalam proses pendidikan inilah Guru memegang peranan sentral dan sangat strategis untuk mengelola Proses Pembelajaran. Sebaik-baiknya bahan ajar, sarana dan prasarana pendidikan, proses transformasi Ilmu tidak akan optimal apabila kualitas gurunya kurang bagus. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat concern untuk meningkatkan kualitas para guru antara lain melalui pemberian beasiswa bagi 1000 guru di tahun 2009 dan ditahun 2010 ini akan ditingkatkan menjadi 2000 orang uantuk memperolah beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang minimal S1. Pembangunan pendidikan di Sulawesi Utara juga terus ditingkatkan dengan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBD. Gubernur mengingatkan para guru termasuk organisasi profesi guru untuk merespons perhatian pemerintah ini dengan komitmen peningkatan kinerja untuk memberikan yang terbaik bagi proses pendidikan generasi muda di Sulawesi Utara menuju Sulut yang semakin Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera.
Ketua Pengurus Provinsi PGRI Sulawesi Utara Drs. Alvius Lomban dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap Pendidikan pada umumnya, PGRI dan para guru di Sulut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI DR. Sulistiyo, M.Pd. Dalam rangka menghadapi Pemilukada di Sulawesi Utara, Ketua Umum PB PGRI memesankan kepada seluruh guru di Sulut untuk memilih Pemimpin yang benar-benar peduli terhadap pendidikan dan pengembangan kualitas serta kesejahteraan guru.

SHS : Canangkan Denlu Menjadi Model Kampung Hijau

Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dalam acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mencanangkan Kelurahan Dendengan Luar (Denlu) Kec, Tikala Manado sebagai ”Model Kampung Hijau”.

Kegiatan yang dipusatkan di Lingkungan I dan III di kelurahan Denlu itu Kamis, (24/06) di tandai dengan penyerahan hadiah lomba kebersihan bagi pemenang oleh Gubernur serta penanaman bibit pohon yang dilakukan Gubernur Sarundajang bersama Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, Penjabat Walikota Manado Robby Mamuaja bersama Ibu Otty Mamuaja Lumentut.

Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sulut Ny Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dan keterpanggilan kita untuk sama-sama menyelamatkan bumi ini dari berbagai resiko lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Karena itu First Lady Sulut ini memberikan apresiasi kepada mereka yang senantiasa mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan demi keselamatan bumi dan masa depan Sulawesi Utara dan Indonesia, ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sarundajang menyebutkan, sampai saat ini kerusakan lingkungan masih saja terus terjadi di sana sini. Karena itu Ia mengimbau masyarakat berhenti merusak lingkungan. Tetapi sebaliknya marilah kita mencintai lingkungan itu sebagai anugerah dari pemberian Tuhan kepada kita.

Karenanya di ingatkan, bahwa Ancaman pemanasan global (global warming) yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, sehingga hampir semua negara termasuk Indonesia dan Sulut mengalami bencana alam kondisi ini lebih diperparah dengan maraknya eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga menimbulkan berbagai musibah yang merugikan masyarakat, tidak hanya harta benda bahkan nyawa sekalipun.

Karena itu Sarundajang menyampaikan terima kasih kepada TP PKK Sulut dan BLH Sulut yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terselengara dengan baik

SHS : Kabupaten/Kota Wajib Laksanakan Pelayanan SIAK

Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengingatkan, kepada seluruh jajaran Pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota se – Sulut mulai saat ini diwajibkan melaksanakan pelayanan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada masyarakat.

Apabila masih terdapat Kab/Ko yang belum melaksanakan SIAK jangan harap bisa menerima dana stimulan dari APBN – Perubahan Tahun 2010. Dana tersebut direncanakan akan disalurkan mulai bulan Juli 2010 ini, jelas Sarundajang kepada wartawan di Kantor Gubernur, Kamis (24/06).

Gubernur Menyebutkan, program SIAK ini tahun depan secara serentak sudah dilaksanakan di seluruh tanah air. Untuk itu Sarundajang mengimbau bagi Kabupaten/Kota di Sulut yang belum melakukan konfersi data untuk melaksanakan SIAK saat ini juga harus melaksanakannya, sebab tahun 2010 merupakan persiapan sedangan tahun 2011 nanti sudah merupakan pelaksanaan secara nasional.

Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut. Drs Roy M Tumiwa, MPd menambahkan di Provinsi Sulut hingga kini masih terdapat lima Kabupaten/Kota yang belum melaksanakannya hal ini kendalanya memang berbeda- beda karena itu diharapkan kesungguhan dari ssetiap pimpinan daerah dalam mengatasi kendala tersebut, harapnya.

Namun di akuinya memasuki bulan Juli nanti seluruh Kabupaten/Kota di Sulut sudah siap melaksanakannya. Tumiwa menyebutkan, program ini sangat menguntungkan bagi daerah dalam mengkonversi data dari manual menjadi data elektronik.

Dengan adanya data elektronik ini akan mempermuda apabila ada warga masyarakat yang akan melakukan pengurusan VISA atau Paspor. Serta setiap warga negara melalui program ini dapat terinventarisasi semuanya

Sarundajang Hadiri Perkemahan Rohani P/R KGPM

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang membagi pengalaman hidupnya dengan para Pemuda dan Remaja KGPM yang saat itu sedang mengadakan perkemahan rohani di Desa Ampreng Kec, Langowan Barat Minahasa.

Gubernur hasil pilihan rakyat pertama di Sulut ini mengungkapkan pengalaman hidupnya yang meniti karier pendidikan sekolah dasar (SD) di Desa Motoboy Kecil di Kota-Kotamobagu serta menempuh ilmu SMP di Kota Tomohon serta menamatkan pendidikan SMA di kota kelahirannya Langowan.

Sementara sosok sarundajang muda melanjutkan study pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado hingga selaleai. Selesai sekolah sosok Sarundajang memasuki ladang pengabdian yang baru menjadi seorang birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, sekaligus menjadi Dosen Fisip Unsrat di usia 23 Tahun

Di Usia yang masih relatif muda (27 Thn) kala itu SHS dipercayakan menjadi Karo Pemerintahan Setda Provinsi Sulut, Usia 31 Tahun dipercayakan sebagai Sekda Kabupaten Minahasa selanjutnya menjadi Walikota Bitung hampir 17 tahun lamanya. Usai menjabat Walikota Bitung Sarundajang dipercayakan menjadi Ketua KAPET Manado Bitung. Selanjutnya ditarik ke Depdagri sebagai Staf Ahli Mendagri kemudian diangkat menjadi Irjen Depdagri selama empat tahun.

Disamping selaku Irjen Sarundajang dipercayakan Presiden Megawati untuk menjadi Penjabat Gubernur Maluku Utara dan Maluku sekaligus penguasa darurat sipil di dua daerah bertikai itu. SHS selama bertugas di Maluku Utara dan Maluku dianggap berhasil mendamaikan konflik horisontal yang terjadi diantgara dua pelagandong tersebut. Namun sebelum bertugas di dua Provinsi Maluku itu SHS pernah bertugas di Aceh Pasca bencana Sunami dan berhasil meredahkan pertikaian antar suku dayak dengan madura di Kalsel.

Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai seorang birokrat, SHS dipercayakan oleh masyarakat Sulut dalam Pilkada langsung 2005 lalu, Sebagai Gubernur Sulut pertama hasil pilihan rakyat.

Sarundajang mengajak, agar pemuda remaja KGPM kiranya mampu menjadi pelopor perdamaian, sekaligus meningatkan tiga hal penting yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen pemuda dan rejama di Sulut yakni, pemanasan bumi (global warming), benturan peradaban dan peneterasi ekonomi dunia (pasar bebas).

Korengkeng : Pemda Wajib Urus Perumahan Rakayat

Gubernur Sulut SH Sarundajang melalui Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Drs Jefrry Korengkeng Msi mengatakan sebagai jawaban akan tuntutan percepatan pembangunan perumahan di Sulut maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk meresponsnya secara positif dukungan kebijakan dan alokasi program perumahan rakyat.

Sejalan dengan itu, maka Pemerintah Provinsi Sulut terus berupaya bertindak proaktif untuk menjembatani sinergitas pusat dan daerah selaku pelaku dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Gubernur selaku kepala daerah Provinsi sekaligus kedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penyerahan urusan perumahan sebagai urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menuntut pemerintah untuk memastiksan bahwa daerah mampu mengatur dan mengurus urusan tersebut agar dapat memenuhi standart lasyanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat yang ditetapkan melalui Permenpera No. 22/2008 Tentang SPM Bidang Perumahan Rakayat Daerah Provinsi/Kab/Ko.

Hal itu disampaikan Korengkeng saat membuka Bimtek Dekonsentrasi Lingkup Kementrian Perumahan Rakyat tahun 2010 di Swiss Bellhotel Maleosan Manado, Selasa (22/06). Untuk itu guna meningkatkan efektifitas dibidang perumahan rakyat, diperlukan sinergitas antara aparat terkait dalam menunjang program dekonsentrasi ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan pola pada sistem yang telah ditetapkan, ujarnya.

Karena itu Korengkeng mengharapkan kiranya kegiatan ini menjadi sangat relefan dengan realitas kebutuhan perumahan bagi masyarakat Sulut, di mana pembangunan perumahan memiliki dimensi yang amat luas dalam konteks peningkatan kesejahteraan rakyat Sulut.

Sementara Kabag Program Biro Perencanaan dan Monitoring Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Nastra Tarigan ST. MM menyebutkan, kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2010 ini. Namun bagi Provinsi Sulut merupakan kegiatan yang kelima setelah Provinsi DKI Jakarta, Bali Bangka dan Belitung.

Kabag Kemasyarakatan Drs Ferdinand Polii melaporkan, kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari dan diikuti para Kabag Pemerintahan, Kadis PU dan Ketua Bapeda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selama mengikuti Bimtek ini nantinya para peserta akan menerima materi dari pejabat Kementerian Perumahan Rakyat