RSS Feed
Twitter
Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-46 tahun 2010 terus dimatangkan persiapannya oleh Panitia Pelaksana yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulawesi Utara Jeffry Korengkeng, SH.M.Si. Peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara tahun ini memiliki nuansa khusus karena di Bulan September ini perjalanan sejarah Provinsi Sulawesi Utara juga akan ditandai dengan babak baru pemerintahan dengan akan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur ke-15 dan merupakan gubernur ke-2 yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung.
Setelah dilakukan rapat perdana pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 yang menghadirkan seluruh seksi dan SKPD terkait, pada hari Kamis 26 Agustus 2010 dilakukan lagi Rapat yang melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara. “ Kehadiran Pemerintah Kabupaten/Kota sangat penting karena Hari Ulang Tahun Provinsi untuk tahun ini akan dijadikan momentum untuk menumbuhkan kebanggaan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara sampai ke pelosok-pelosok di kabupaten/kota. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota juga akan melaksanakan kegiatan di kabupaten/kota masing-masing agar nuansa peringatan HUT Provinsi ini dapat dirasakan dan dinikmati serta dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara”. Demikian Ketua Panitia, Jeffry Korengkeng, SH.M.Si yang memimpin Rapat dengan didampingi oleh Sekretaris Panitia, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Drs. Marhaen R Tumiwa, M.Pd.
Kepala Bagian Humas Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut Ch. Sumampow, SH.M.Ed mengatakan rangkaian peringatan HUT ke-46 Provinsi Sulawesi Utara akan diawali dengan Jalan Sehat Massal yang akan diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulut dan Komponen masyarakat lainnya pada tanggal 3 September 2010. Kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan adalah Pameran Pembangunan yang akan melibatkan SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Perbankan dan unsur TNI/Polri, Lomba Pegawai Berprestasi dan Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB), Lomba Olahraga yang juga akan diisi dengan beberapa jenis olahraga tradisional seperti Gasing dan Putar Dodutu , Lomba Kesenian yang akan dilakukan di lokasi Stand Pameran Kayuwatu, Ziarah ke makan mantan Gubernur serta Pejuang Nasional DR. Sam Ratulangi dan Upacara Puncak yang akan dilakukan di halaman kantor Gubenur Sulut pada tanggal 23 September. Upacara kali ini juga akan mengikutsertakan perwakilan dari Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Sehubungan dengan itu dimintakan kepada seluruh SKPD Provinsi dan juga pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil bagian pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan stand pameran masing-masing untuk menampilkan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 5 tahun. Setelah pelaksanaan Upacara, akan dilaksanakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulut dalam rangka HUT ke-46 Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini para teladan dan yang berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Utara dan Nasional juga diharapkan hadir dan mengikuti Sudang tersebut.
Jumat, 27 Agustus 2010
Kamis, 26 Agustus 2010
Diketahui bersama, korupsi di Indonesia sudah sejak dulu telah menjadi masalah dalam sistem pemerintahan, Hal itu dikatakan Plt. Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja ketika membuka Workshop Sosialisasi Proyek ” The Suport To Indonesia’s Islands Of Integrity Program For Sulawesi (SIPS)” di Quality Hotel Manado, Kamis (26/08).
Sejak awal pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Namun demikian upaya pemberantasan korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena itu, fenomena korupsi masih saja mewarnai tata kelola dalam sistem pemerintahan di tanah air hingga saat ini, ujar Mamuaja.
Sosialisasi yang turut menghadirkan M Yasin salah seorang Wakil Ketua Bidang Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mamuaja mengakui korupsi bukan saja menjadi permasalahan di Indonesia, tetapi sudah merupakan permasalahan global di seluruh dunia. Saat ini Tidak ada satu pun negara yang dapat mengklaim bahwa pemerintahannya bebas dari korupsi. Justru yang ada adalah negara yang mampu menekan korupsi itu sendiri sampai pada tingkat terendah, jelasnya.
Sosialisasi yang turut pula di hadiri para Bupati/Walikota se- sulut ini, Mamuaja menyebutkan, pemprov. Sulut telah melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal pemprov telah berkomitmen untuk membangun suatu model pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Komitmen untuk membangun pemerintahan yang baik ini merupakan salah satu program prioritas pemprov sulut yang akan senantiasa diupayakan secara terus menerus melalui suatu langkah dan upaya nyata, jelas Mamuaja.
Aktualisasi dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi Mamuaja menyebutkan pula antara lain, melalui pencegahan secara dini terhadap berbagai perilaku korupsi dengan mengektifkan sistem pengawasan fungsional dan waskat. Dan bagi pegawai pemprov yang melakukan tindakan korupsi akan mendapat sanki tegas dari pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tambah Mamuaja
Sejak awal pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Namun demikian upaya pemberantasan korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena itu, fenomena korupsi masih saja mewarnai tata kelola dalam sistem pemerintahan di tanah air hingga saat ini, ujar Mamuaja.
Sosialisasi yang turut menghadirkan M Yasin salah seorang Wakil Ketua Bidang Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mamuaja mengakui korupsi bukan saja menjadi permasalahan di Indonesia, tetapi sudah merupakan permasalahan global di seluruh dunia. Saat ini Tidak ada satu pun negara yang dapat mengklaim bahwa pemerintahannya bebas dari korupsi. Justru yang ada adalah negara yang mampu menekan korupsi itu sendiri sampai pada tingkat terendah, jelasnya.
Sosialisasi yang turut pula di hadiri para Bupati/Walikota se- sulut ini, Mamuaja menyebutkan, pemprov. Sulut telah melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal pemprov telah berkomitmen untuk membangun suatu model pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Komitmen untuk membangun pemerintahan yang baik ini merupakan salah satu program prioritas pemprov sulut yang akan senantiasa diupayakan secara terus menerus melalui suatu langkah dan upaya nyata, jelas Mamuaja.
Aktualisasi dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi Mamuaja menyebutkan pula antara lain, melalui pencegahan secara dini terhadap berbagai perilaku korupsi dengan mengektifkan sistem pengawasan fungsional dan waskat. Dan bagi pegawai pemprov yang melakukan tindakan korupsi akan mendapat sanki tegas dari pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tambah Mamuaja
Permasalahan hutan di Indonesia bukan lagi hanya menjadi urusan domestik belaka, namun sudah menjadi keprihatian dunia internasional. Mereka menempatkan isu pelestarian hutan di tanah air kedalam bagian penting dari setiap proses negosiasi. Hal itu dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Jeffry Korengkeng SH, Msi ketika membuka Sosialisasi PP. No.10/2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan PP. No. 24/2010 tentang penggunaan kawasan hutan yang digelar Dinas Kehutan Provinsi Sulut di ruang mapaluse, Kamis (26/08).
Korengkeng, menyebutkan keprihatinan dunia internasional terhadap penanganan sekaligus permasalahan hutan yang terjadi selama ini di tanah air di akuinya lebih disebabkan akibat lemahnya penegakan hukum, tumpang tindinya aturan di bidang hukum serta adanya multi tafsir bidang hukum yang berbeda–beda serta kurangnya sosialisasi stake holders bidang kehutanan kepada masyarakat.
Di sadari bahwa perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi rakyat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup, dan sebaran yang proporsional. Dengan terbitnya PP menyangkut perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan, diharapkan akan memberikan kejelasan bagi pengguna atau pemanfaatan kawasan hutan serta kepastian hukum dan kepastian berusaha untuk kepentingan diluar kehutanan, ujar Korengkeng.
Untuk itu Pemprov Sulut memberi apresiasi yang tinggi kepada Kementrian Kehutanan, melalui Ditjen planologi kehutanan dan direktur perencanaan kawasan hutan yang telah menggelar sosialisasi didaerah ini. Pemprov memandang kegiatan ini sangat penting dan strategis bagi upaya kita bersama mewujudkan peruntukan fungsi dan pengunaan kawasan hutan dibumi nyiur melambai tercinta ini, tambah Korengkeng.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Setditjen planologi kehutanan Ir. M Ali Arsyad, MSc, Direktur Perencanaan kawasan hutan Ir Basoeki Karyaatmadja, MSc serta seluruh SKPD terkait se Provinsi Sulut
Korengkeng, menyebutkan keprihatinan dunia internasional terhadap penanganan sekaligus permasalahan hutan yang terjadi selama ini di tanah air di akuinya lebih disebabkan akibat lemahnya penegakan hukum, tumpang tindinya aturan di bidang hukum serta adanya multi tafsir bidang hukum yang berbeda–beda serta kurangnya sosialisasi stake holders bidang kehutanan kepada masyarakat.
Di sadari bahwa perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi rakyat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup, dan sebaran yang proporsional. Dengan terbitnya PP menyangkut perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan, diharapkan akan memberikan kejelasan bagi pengguna atau pemanfaatan kawasan hutan serta kepastian hukum dan kepastian berusaha untuk kepentingan diluar kehutanan, ujar Korengkeng.
Untuk itu Pemprov Sulut memberi apresiasi yang tinggi kepada Kementrian Kehutanan, melalui Ditjen planologi kehutanan dan direktur perencanaan kawasan hutan yang telah menggelar sosialisasi didaerah ini. Pemprov memandang kegiatan ini sangat penting dan strategis bagi upaya kita bersama mewujudkan peruntukan fungsi dan pengunaan kawasan hutan dibumi nyiur melambai tercinta ini, tambah Korengkeng.
Hadir dalam sosialisasi tersebut, Setditjen planologi kehutanan Ir. M Ali Arsyad, MSc, Direktur Perencanaan kawasan hutan Ir Basoeki Karyaatmadja, MSc serta seluruh SKPD terkait se Provinsi Sulut
Rabu, 25 Agustus 2010
Pelaksana Tugas Gubernur SulawesiUtara Drs. R.J. Mamuaja hari ini menerima Tim Canadian International Development Agency (CIDA) bersama Tim KPK di ruang kerja Gubernur. Kunjungan Tim ini adalah untuk melaporkan persiapan pelaksanaan Program yang dikemas dalam Cowater Project dalam rangka pemberian Technical Assistance yang difokuskan pada 3 kegiatan utama yaitu Penguatan pelaksanaan One Stop Service (Pelayanan Satu Atap), Proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, dan penguatan mekanisme penyelenggaraan pemberian insentif kinerja yang di Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dalam bentuk pemberian Tunjangan Kinerja Daerah.
Kegiatan ini adalah program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Program ini dilaksanakan dalam rangka upaya menuju penyelenggaraan Good Govenrnance and Clean Government yang saat ini sedang terus digiatkan.
Tim ini melaporkan kepada Bapak Plt. Gubernur tentang rencana penyelenggaraan Workshop yang akan dilakukan tanggal 26 Agustus 2010 di Hotel Quality. Workshop itu akan diikuti oleh Pemerintah 15 Kabupaten/Kota se Sulut dan Pemerintah Provinsi. Melalui worshop ini akan ditentukan 4 kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dari KPK dan CIDA ditambah Pemerintah Provinsi untuk dipilih menjadi Pilot Project pelaksanaan kegiatan tersebut dan nantinya akan dibantu oleh CIDA. Hasil pelaksanaan pilot project tersebut nantinya akan menjadi model bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal Pelayanan Satu Atar, Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik dan Penguatan Penyelenggaraan Pemberian Insentif Kinerja.
Tim ini terdiri dari Patricia Mc Cullagh (Head of CIDA), Willian Cartier (Project Director Cowater), Ted Robinson (Project Principle), Renaldy Marthin (dari CIDA) dan dari pihak KPK Doni Muhardiyansyah (Direktur Litbang KPK), dan Dian Patria.
Plt Gubernur menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada KPK dan CIDA atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini sekaligus menyatakan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara karena hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menuju Good Governance and Clean Government dan mempertahankan Opini WTP yang telah diraih. Pada kesempatan ini Plt. Gubernur meminta kepada tim ini untuk melihat langsung pelaksanaan One Stop Service di Kantor Pelayanan Satu Atap, juga di Samsat Manado, dan juga di Badan Kepegawaian Daerah untuk mengetahui mekanisme pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Kegiatan ini adalah program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Program ini dilaksanakan dalam rangka upaya menuju penyelenggaraan Good Govenrnance and Clean Government yang saat ini sedang terus digiatkan.
Tim ini melaporkan kepada Bapak Plt. Gubernur tentang rencana penyelenggaraan Workshop yang akan dilakukan tanggal 26 Agustus 2010 di Hotel Quality. Workshop itu akan diikuti oleh Pemerintah 15 Kabupaten/Kota se Sulut dan Pemerintah Provinsi. Melalui worshop ini akan ditentukan 4 kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dari KPK dan CIDA ditambah Pemerintah Provinsi untuk dipilih menjadi Pilot Project pelaksanaan kegiatan tersebut dan nantinya akan dibantu oleh CIDA. Hasil pelaksanaan pilot project tersebut nantinya akan menjadi model bagi kabupaten/kota yang lain dalam hal Pelayanan Satu Atar, Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik dan Penguatan Penyelenggaraan Pemberian Insentif Kinerja.
Tim ini terdiri dari Patricia Mc Cullagh (Head of CIDA), Willian Cartier (Project Director Cowater), Ted Robinson (Project Principle), Renaldy Marthin (dari CIDA) dan dari pihak KPK Doni Muhardiyansyah (Direktur Litbang KPK), dan Dian Patria.
Plt Gubernur menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada KPK dan CIDA atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini sekaligus menyatakan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara karena hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menuju Good Governance and Clean Government dan mempertahankan Opini WTP yang telah diraih. Pada kesempatan ini Plt. Gubernur meminta kepada tim ini untuk melihat langsung pelaksanaan One Stop Service di Kantor Pelayanan Satu Atap, juga di Samsat Manado, dan juga di Badan Kepegawaian Daerah untuk mengetahui mekanisme pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Senin, 23 Agustus 2010
Hari ini delegasi dari kurang lebih 15 negara Asean Regional Forum dan negara mitra Asia dan Eropah memulai Initial Planning Conference and Site Survey Disaster Relief Exercise (DIREx) 2011. Pertemuan ini akan berkangsung sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010 dan diisi dengan kegiatan-kegiatan peninjauan langsung ke lokasi tempat penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Alam yang menurut rencana akan dilaksanakan pada bulan Maret 2011. Delegasi peserta termasuk unsur TNI, Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi Badan SAR Nasional dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan kunjungan di lokasi sekitar pantai Wori, sampai ke pantai Desa Kimabajo, dan Kota Bitung juga Pulau Mantehage, Pulau Siladen dan Pulau Bunaken untuk melihat dari dekat tempat-tempat yang akan menjadi lokasi pelaksanaan DIREx tahun 2011.
Seperti diketahui Sulawesi Utara kembali mendapatkan kepercayaan dunia untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Alam (Disaster Relief) yang akan diikuti dengan kegiatan Latihan Penanggulangan/ Penanganan Bencana (tsunami, dll) dari udara, yang direncanakan dilaksanakan Bulan Maret 2010. Pertemuan awal perencanaan pelaksanaan kegiatan ini (Initial Planning and Site Survey) yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jepang dimaksudkan untuk memperkuat konsep-konsep penyelenggaraan latihan melalui berbagai masukan dari negara-negara peserta. Dengan demikian akan dapat dihasilkan konsep yang konkret dan relevan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas negara-negara peserta ARF negara-negara peserta ARF dalam bidang penanggulangan bencana.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Plt. Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. F. Mewengkang, MM di Grand Kawanua Convention Centre (GKCC) Kairagi Manado. Dalam sambutannya Plt. Gubernur mengatakan antara lain bahwa Pemerintah memberikan perhatian serius untuk penanganan dan penanggulangan bencana di tanah air. Hal ini ditandai dengan diterbitkannnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi penanggulangan Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Provinsi Sulawesi Utara sendiri merupakan daerah rawan bencana karena terletak pada posisi antara beberapa lempeng (patahan) dan juga terdapat beberapa gunung api yang masih aktif. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi yang tinggi kepada ARF yang termasuk pemerintah Jepang yang telah memprakarsai kegiatan ini. Pemprov Sulut akan mendukung sepenuhnya dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan iven internasional ini pada Bulan Maret 2011. Pengalaman sukses menyelenggarakan WOC, CTI Summit dan Sail Bunaken tahun 2009 diharapkan akan menjadi modal yang berharga untuk mengulangi sukses bagi penyelenggaraan Disaster Relief Conference and Exercise tahun 2011 mendatang.
Seperti diketahui Sulawesi Utara kembali mendapatkan kepercayaan dunia untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional mengenai Penanggulangan Bencana Alam (Disaster Relief) yang akan diikuti dengan kegiatan Latihan Penanggulangan/ Penanganan Bencana (tsunami, dll) dari udara, yang direncanakan dilaksanakan Bulan Maret 2010. Pertemuan awal perencanaan pelaksanaan kegiatan ini (Initial Planning and Site Survey) yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Jepang dimaksudkan untuk memperkuat konsep-konsep penyelenggaraan latihan melalui berbagai masukan dari negara-negara peserta. Dengan demikian akan dapat dihasilkan konsep yang konkret dan relevan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas negara-negara peserta ARF negara-negara peserta ARF dalam bidang penanggulangan bencana.
Pertemuan tersebut dibuka oleh Plt. Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. F. Mewengkang, MM di Grand Kawanua Convention Centre (GKCC) Kairagi Manado. Dalam sambutannya Plt. Gubernur mengatakan antara lain bahwa Pemerintah memberikan perhatian serius untuk penanganan dan penanggulangan bencana di tanah air. Hal ini ditandai dengan diterbitkannnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi penanggulangan Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Provinsi Sulawesi Utara sendiri merupakan daerah rawan bencana karena terletak pada posisi antara beberapa lempeng (patahan) dan juga terdapat beberapa gunung api yang masih aktif. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi yang tinggi kepada ARF yang termasuk pemerintah Jepang yang telah memprakarsai kegiatan ini. Pemprov Sulut akan mendukung sepenuhnya dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan iven internasional ini pada Bulan Maret 2011. Pengalaman sukses menyelenggarakan WOC, CTI Summit dan Sail Bunaken tahun 2009 diharapkan akan menjadi modal yang berharga untuk mengulangi sukses bagi penyelenggaraan Disaster Relief Conference and Exercise tahun 2011 mendatang.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Jeffry Korengkeng, SH, MSi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Bidang pembangunan dan Pengadaan barang/Jasa, Bidang keuangan, Bidang kekayaan, Bidang Kepegawaian dan Manajeman Pengawasan di jajaran Inspektorat (Banwas) Provinsi Sulut.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Banwas Provinsi. Sulut, Senin (23/08) dihadiri Kabanwas Drs M.C Kairupan MSi dan para pejabat eselon III dan IV. Korengkeng mengatakan, di era paradigma baru saat ini gerak dan kegiatan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan sebagai suatu siklus mekanisme pemerintahan diharapkan berjalan seimbang.
Karenanya tugas dan tangung jawab yang dibebankan kepada kita masing-masing haruslah dilaksanakan dengan lebih baik dan benar serta tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kinerja kita harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan apabila akuntabilitas kinerja kita dapat diterima oleh masyarakat, maka kredibilitas pemerintah akan meningkat dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita juga akan semakin besar, Kata korengkeng.
Karenanya melalui bimtek kali ini saya berharap para peserta dapat mengikutinya dengan sungguh–sungguh untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan penguasaan administrasi teknis pemeriksaan dibidang pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, bidang keuangan, bidang kekayaan, bidang kepegawaian dan manajemen pengawasan antara aparatur pengawasan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar memiliki kesamaan persepsi, katanya.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Banwas Provinsi. Sulut, Senin (23/08) dihadiri Kabanwas Drs M.C Kairupan MSi dan para pejabat eselon III dan IV. Korengkeng mengatakan, di era paradigma baru saat ini gerak dan kegiatan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan sebagai suatu siklus mekanisme pemerintahan diharapkan berjalan seimbang.
Karenanya tugas dan tangung jawab yang dibebankan kepada kita masing-masing haruslah dilaksanakan dengan lebih baik dan benar serta tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kinerja kita harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat dan apabila akuntabilitas kinerja kita dapat diterima oleh masyarakat, maka kredibilitas pemerintah akan meningkat dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita juga akan semakin besar, Kata korengkeng.
Karenanya melalui bimtek kali ini saya berharap para peserta dapat mengikutinya dengan sungguh–sungguh untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan penguasaan administrasi teknis pemeriksaan dibidang pembangunan dan pengadaan barang dan jasa, bidang keuangan, bidang kekayaan, bidang kepegawaian dan manajemen pengawasan antara aparatur pengawasan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar memiliki kesamaan persepsi, katanya.
Desa Makalehi Kec, Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulangdang dan Biaro (Sitaro) yang keluar sebagai juara satu pada lomba desa tingkat nasional tahun 2010 ini telah mendapat pengharggaan dari pemerintah pusat berupada trophy berlapis emas serta piagam penghargaan.
Penyerahan trophy pemenang itu dilakukan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Jeffry Korengkeng, SH Msi kepada Kapitalaung Desa makalehi Mount Kalebos di ruker Ke – Asistenan Satu Pemprov, Senin (23/08). Kegiatan yang turut disaksikan Sekda Sitaro Drs Jhon Paladung dan Kaban BPMD Ir Harvey Sendoh dan masyarakat makalehi yang tinggal di Manado.
Korengkeng mengatakan, Pemprov Sulut sangat mendukung setiap desa dan keluarahan di daerah ini untuk berani berkompetisi hingga ke tingkat nasional. Sama seperti desa makalehi. Keberhasilan yang diraih desa makalehi kiranya akan menjadi motifasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak desa ini.
Pemprov akan selalu mendukung setiap program yang akan dilakukan desa dan keluarahan di Sulawesi Utara. Apa yang dilakukan desa makalehi telah mengharumkan nama baik daerah ini di tingkat nasional. Berbeda dengan lomba desa dan kelurahan tahun lalu dimana Sulut berhasil keluar sebagai juara II baik baik desa maupun keluarahan. Tapi tahun ini walaupun Cuma satu tetapi keluar sebagai juara.
Kaban BPMD Harvey Sendoh menyebutkan lomba kelurahan tahun ini Sulut hanya berhasil sampai urutan 12 besar. Sedangkan untuk lomba desa. Desa Makalehi berhasil keluar sebagai juara I diikuti Desa Arjosari tanjung Sari Jogya dan Desa Samiran Boyolali Solo Jateng masing –masing sebagai juara II dan III.
Sekda Sitaro Drs Jhon Palandung mengatakan, keberhasilan desa makalehi menjadi juara I lomba desa tinggkat nasional berkat swadaya masyarakat sangat tinggi berbagai infra struktur pembangunan desa seperti jalan, jembatan, gedung sekolah serta infrastruktur lainnya merupakan swadaya murni masyarakat disamping kebersihan, ujarnya
Penyerahan trophy pemenang itu dilakukan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Jeffry Korengkeng, SH Msi kepada Kapitalaung Desa makalehi Mount Kalebos di ruker Ke – Asistenan Satu Pemprov, Senin (23/08). Kegiatan yang turut disaksikan Sekda Sitaro Drs Jhon Paladung dan Kaban BPMD Ir Harvey Sendoh dan masyarakat makalehi yang tinggal di Manado.
Korengkeng mengatakan, Pemprov Sulut sangat mendukung setiap desa dan keluarahan di daerah ini untuk berani berkompetisi hingga ke tingkat nasional. Sama seperti desa makalehi. Keberhasilan yang diraih desa makalehi kiranya akan menjadi motifasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak desa ini.
Pemprov akan selalu mendukung setiap program yang akan dilakukan desa dan keluarahan di Sulawesi Utara. Apa yang dilakukan desa makalehi telah mengharumkan nama baik daerah ini di tingkat nasional. Berbeda dengan lomba desa dan kelurahan tahun lalu dimana Sulut berhasil keluar sebagai juara II baik baik desa maupun keluarahan. Tapi tahun ini walaupun Cuma satu tetapi keluar sebagai juara.
Kaban BPMD Harvey Sendoh menyebutkan lomba kelurahan tahun ini Sulut hanya berhasil sampai urutan 12 besar. Sedangkan untuk lomba desa. Desa Makalehi berhasil keluar sebagai juara I diikuti Desa Arjosari tanjung Sari Jogya dan Desa Samiran Boyolali Solo Jateng masing –masing sebagai juara II dan III.
Sekda Sitaro Drs Jhon Palandung mengatakan, keberhasilan desa makalehi menjadi juara I lomba desa tinggkat nasional berkat swadaya masyarakat sangat tinggi berbagai infra struktur pembangunan desa seperti jalan, jembatan, gedung sekolah serta infrastruktur lainnya merupakan swadaya murni masyarakat disamping kebersihan, ujarnya
Laksamana Pertama (Laksama) Jahja Daniel Dharma alias John Lie salah satu putra terbaik Sulut yang dilahirkan dan dibesarkan di kanaka (kampung cina) kini Kelurahan Pinaesaan Kec, Wenang kota Manado, saat ini telah menjadi seorang ”Pahlawan Nasional”. Status kepahlawanan nasional John Lie diakuinya tak lepas dari rekomendasi yang diberikan Pemprov Sulut melalui LPK Kebangsaan Indonesia Bersatu ke pemerintah pusat.
Hal itu dikatakan Drs Eddy Kusuma dari LPK Kebangsaan Indonesia Bersatu, kepada Plt. Sekprov. Sulut Ir. S. R. Mokodongan, Msi di ruker Sekprov. Senin (23/08). Kusuma mengatakan, tujuan kedatangan di daerah ini tidak lain untuk memberi piagam penghargaan kepada Pemprov Sulut. Sebab tahun lalu pemprov telah mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar John Lie bisa menjadi ”Pahlawan Nasional”.
Pengharggaan ini diterima langsung Mokodongan yang diserahkan DR Adjie Susanto Ketua LPM Kebangsaan Indonesia Bersatu. Penyerahan pengharggaan ini turut disaksikan dua ponakan John Lie Rosa dan Lisa Lie.
Mokodongan membri apresiasi yang tinggi sekaligus ucapan terima kasih karena apa yang telah dilakukan Pemprov telah menjadi kenyataan bahwa putra terbaik Sulut bisa menjadi pahlawan nasional, sehingga pahlawan nasional asal Sulut ketambahan lagi, ujarnya.
Mokodongan mengatakan, jiwa kepahlawanan John Lie ini kiranya akan terus berkobar bagi kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara, jasa John Lie tak akan pernah lekang di hati sanubari kita, walau ia telah tiada namun perjuangannya akan selalu dikenang, katanya. Mokodongan menambahkan, Pemprov Sulut akan memperhatikan usulan LPK Kebangsaan Indonesia Bersatu agar nama John Lie dimasukan dalam situs Sulut, seperti pemberian nama jalan atau gedung bersejarah.
Eddy Kusuma menyebutkan, selain Sulut pengakuan agar Laksma John Lie bisa menjadi pahlawan nasional juga datang dari DKI Jakarta dan Sumut dan Aceh serta hampir 100 ormas mendukungnya. Alasannya John Lie yang tinggal di Jakarta ketika proklamasi 17 agustus 1945 Ia terpanggil untuk membela Indonesia. Tercata Ia bergabung dengan laskar rakyat (AL) dengan pangkat klasi 2 waktu itu dengan kapal Butlaw sering mengangkut bahan makanan berupa sayur mayur dari pelabuhan bilik labuan batu Sumut dan Aceh di bawah ke Singapura. Dari Singapura John Lie dinilai oleh pemerintah Indonesia sangat berani melakukan seludupan senjata ke Sumut guna membantu para pejuang Indonesia waktu itu.
Kusuma mengatakan, dengan demikian Sulut kembali ketambahan seorang pahlawan nasional setelah DR Sam Ratulangi, Wolter Robert Mongisidi dan Ibu Maria Walanda Maramis. Ia menambahkanpiuhaknya waktu dekat ini akan mengusulkan pemerintah pusat agar TB Simatupang, Hugeng Imam Santoso, Ali Sadikin dan Achmad Taher untuk mrnjadi pahlawan nasional
Hal itu dikatakan Drs Eddy Kusuma dari LPK Kebangsaan Indonesia Bersatu, kepada Plt. Sekprov. Sulut Ir. S. R. Mokodongan, Msi di ruker Sekprov. Senin (23/08). Kusuma mengatakan, tujuan kedatangan di daerah ini tidak lain untuk memberi piagam penghargaan kepada Pemprov Sulut. Sebab tahun lalu pemprov telah mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar John Lie bisa menjadi ”Pahlawan Nasional”.
Pengharggaan ini diterima langsung Mokodongan yang diserahkan DR Adjie Susanto Ketua LPM Kebangsaan Indonesia Bersatu. Penyerahan pengharggaan ini turut disaksikan dua ponakan John Lie Rosa dan Lisa Lie.
Mokodongan membri apresiasi yang tinggi sekaligus ucapan terima kasih karena apa yang telah dilakukan Pemprov telah menjadi kenyataan bahwa putra terbaik Sulut bisa menjadi pahlawan nasional, sehingga pahlawan nasional asal Sulut ketambahan lagi, ujarnya.
Mokodongan mengatakan, jiwa kepahlawanan John Lie ini kiranya akan terus berkobar bagi kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara, jasa John Lie tak akan pernah lekang di hati sanubari kita, walau ia telah tiada namun perjuangannya akan selalu dikenang, katanya. Mokodongan menambahkan, Pemprov Sulut akan memperhatikan usulan LPK Kebangsaan Indonesia Bersatu agar nama John Lie dimasukan dalam situs Sulut, seperti pemberian nama jalan atau gedung bersejarah.
Eddy Kusuma menyebutkan, selain Sulut pengakuan agar Laksma John Lie bisa menjadi pahlawan nasional juga datang dari DKI Jakarta dan Sumut dan Aceh serta hampir 100 ormas mendukungnya. Alasannya John Lie yang tinggal di Jakarta ketika proklamasi 17 agustus 1945 Ia terpanggil untuk membela Indonesia. Tercata Ia bergabung dengan laskar rakyat (AL) dengan pangkat klasi 2 waktu itu dengan kapal Butlaw sering mengangkut bahan makanan berupa sayur mayur dari pelabuhan bilik labuan batu Sumut dan Aceh di bawah ke Singapura. Dari Singapura John Lie dinilai oleh pemerintah Indonesia sangat berani melakukan seludupan senjata ke Sumut guna membantu para pejuang Indonesia waktu itu.
Kusuma mengatakan, dengan demikian Sulut kembali ketambahan seorang pahlawan nasional setelah DR Sam Ratulangi, Wolter Robert Mongisidi dan Ibu Maria Walanda Maramis. Ia menambahkanpiuhaknya waktu dekat ini akan mengusulkan pemerintah pusat agar TB Simatupang, Hugeng Imam Santoso, Ali Sadikin dan Achmad Taher untuk mrnjadi pahlawan nasional
Kamis, 19 Agustus 2010
Setelah sukses menggelar Tomohon International Flower Festival (TIFF), Kota Tomohon kembali dibanjiri oleh tamu-tamu baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Para tamu ini menjadi peserta Kompetisi Paduan Suara Internasional yang akan berlangsung tanggal 18 s.d. 21 Agustus 2010 di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Gubernur Sulawesi Utara Drs. R.J. Mamuaja dalam acara bertajuk “Open Ceremony Tomohon International Choir Festival (TIFF) 2010”. Para undangan yang hadir pada acara pembukaan termasuk Plt. Gubernur dan Plt. Walikota Tomohon Drs. Gerson Mamuaja dan beberapa pejabat Provinsi Sulawesi Utara seperti Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setdaprov Sulut Jeffry Korengkeng, SH.M.Si, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Utara Ir, Ricky Toemanduk, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata drh. F. Rorinsulu, Kepala Badan Kesbang dan Linmas Drs. Arnold Poli, SH.MAP, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Dra. Lynda Wantania, M.Si dan beberapa pejabat Pemkot Tomohon, dibuat terkesima dengan penampilan penampilan beberapa Paduan Suara mancanegara yang telah memiliki nama international seperti Artic Light Choir yang berkolaborasi dengan Paduan Suara UNIMA, Mini Male Choir dari Srilanka dan Capitol Glee Club Choir dari Filipina.
Dalam sambutannya Plt. Walikota Tomohon Drs. Gerson Mamuaja mengatakan iven ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan TIFF yang dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan Kota Tomohon kepada dunia sekaligus dalam rangka menunjang Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menjadikan daerah ini salah satu unggulan tujuan wiasata di Indonesia. Sebelumnya Artistic Director Tomohon International Choir Competition Professor André de Quadros yang juga Director School of Music Boston University Artistic Director, USA dalam sambutannya mengatakan Tomohon bukan saja memiliki bunga-bunga yang indah tetapi juga menyimpan potenmsi suara-suara yang indah. Ia menyampaikan terimakasih dan sangat terkesan dengan penyambutan yang penuh keramahtamahan dan persahabatan dari masyarakat Kota Tomohon yang telah diterima oleh seluruh delegasi.
Plt. Gubernur Sulawesi Utara menyambut gembira dan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Kegaiatn ini juga tentunya memberikan nuansa yang lebih meriah dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi ke-65 sekaligus merupakan media pengembangan dan promosi sektor pariwisata. Sebagai daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu dari ”The Five Main Tourism Destination” di Indonesia. Disamping itu juga daerah ini telah ditetapkan sebagai Tujuan Iven MICE (Meeting, Intensive, Conference and Exhibition) dan kegiatan ini tentunya sangat tepat untuk menunjang program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kompetisi paduan suara TICC diikuti oleh kurang lebih 38 peserta dari dalam negeri dan 1 peserta dari Swedia, 1 peserta dari Filipina, 1 peserta dari Srilanka.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Gubernur Sulawesi Utara Drs. R.J. Mamuaja dalam acara bertajuk “Open Ceremony Tomohon International Choir Festival (TIFF) 2010”. Para undangan yang hadir pada acara pembukaan termasuk Plt. Gubernur dan Plt. Walikota Tomohon Drs. Gerson Mamuaja dan beberapa pejabat Provinsi Sulawesi Utara seperti Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setdaprov Sulut Jeffry Korengkeng, SH.M.Si, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Utara Ir, Ricky Toemanduk, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata drh. F. Rorinsulu, Kepala Badan Kesbang dan Linmas Drs. Arnold Poli, SH.MAP, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Dra. Lynda Wantania, M.Si dan beberapa pejabat Pemkot Tomohon, dibuat terkesima dengan penampilan penampilan beberapa Paduan Suara mancanegara yang telah memiliki nama international seperti Artic Light Choir yang berkolaborasi dengan Paduan Suara UNIMA, Mini Male Choir dari Srilanka dan Capitol Glee Club Choir dari Filipina.
Dalam sambutannya Plt. Walikota Tomohon Drs. Gerson Mamuaja mengatakan iven ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan TIFF yang dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan Kota Tomohon kepada dunia sekaligus dalam rangka menunjang Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menjadikan daerah ini salah satu unggulan tujuan wiasata di Indonesia. Sebelumnya Artistic Director Tomohon International Choir Competition Professor André de Quadros yang juga Director School of Music Boston University Artistic Director, USA dalam sambutannya mengatakan Tomohon bukan saja memiliki bunga-bunga yang indah tetapi juga menyimpan potenmsi suara-suara yang indah. Ia menyampaikan terimakasih dan sangat terkesan dengan penyambutan yang penuh keramahtamahan dan persahabatan dari masyarakat Kota Tomohon yang telah diterima oleh seluruh delegasi.
Plt. Gubernur Sulawesi Utara menyambut gembira dan memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Kegaiatn ini juga tentunya memberikan nuansa yang lebih meriah dalam rangkaian peringatan HUT Proklamasi ke-65 sekaligus merupakan media pengembangan dan promosi sektor pariwisata. Sebagai daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu dari ”The Five Main Tourism Destination” di Indonesia. Disamping itu juga daerah ini telah ditetapkan sebagai Tujuan Iven MICE (Meeting, Intensive, Conference and Exhibition) dan kegiatan ini tentunya sangat tepat untuk menunjang program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kompetisi paduan suara TICC diikuti oleh kurang lebih 38 peserta dari dalam negeri dan 1 peserta dari Swedia, 1 peserta dari Filipina, 1 peserta dari Srilanka.
Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado memasuki gelombang pertama tahun akademik 2010/2011 berhasil menelorkan 990 sarjana dari berbagai strata pendidikan, seperti program diploma, sarjana, spesialis dan pasca serjana.
Wisuda yang berlangsung, di Hotel Sutan Raja Watutumou Kec, Kalawat Minut Kamis, (19/08) itu turut dihadiri Plt Gubernur Drs Robby Mamuaja, Plt. Sekprov Ir SR Mokodongan bersama Ibu dan sejumlah orang tua alumni.
Mamuaja mengatakan, tantangan perguruan tinggi dewasa ini semakin berat dan kompleks. Untuk bisa tetap survive, maka perguruan tinggi harus bisa menunjukan daya saingnya (Competitiveness). Disamping untuk memenuhi kebutuhan para sarjana yang memiliki kualifikasi khusus dalam memasuki arena kerja, juga terpanggil untuk selalu memiliki akar sosial dan kultural.
Tantangan profesional selalu memaksa kita untuk bersikap peka dan mengembangkan sensibilitas dengan realitas yang ada. Tantangan tersebut, senantiasa membayang – bayangi unsrat supaya kehadirannya bisa memberi multi makna bagi pendidikan daerah ini,ujarnya.
Karena itu Mamuaja menyebutkan, perlu dilakukan positioning university dalam bingkai aleading and enlighting university, yaitu sebuah universitas yang memiliki keunggulan dan membawa pencerahan serta tidak sepi dari kegiatan kreatif.
Di akhir sambutannya Mamuaja mengharapkan agar para wisudawan dapat mendedikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan harkat dan martabat masyarakat.Buktikan bahwa kehadiran saudara akan menjadi solusi (problem solving) dan bukan membawa persoalan baru (problem marker) dalam bursa kerja.
Rektor Unsrat Prof DR Donald Rumokoy SH MH menyebutkan, ke 990 wisudawan yang dilepas saat ini program diploma 15 orang dari empat fakultas, sarjana 813 orang dari 11 fakultas, spesialis 11 orang dan pasca sarjana 151 orang
Wisuda yang berlangsung, di Hotel Sutan Raja Watutumou Kec, Kalawat Minut Kamis, (19/08) itu turut dihadiri Plt Gubernur Drs Robby Mamuaja, Plt. Sekprov Ir SR Mokodongan bersama Ibu dan sejumlah orang tua alumni.
Mamuaja mengatakan, tantangan perguruan tinggi dewasa ini semakin berat dan kompleks. Untuk bisa tetap survive, maka perguruan tinggi harus bisa menunjukan daya saingnya (Competitiveness). Disamping untuk memenuhi kebutuhan para sarjana yang memiliki kualifikasi khusus dalam memasuki arena kerja, juga terpanggil untuk selalu memiliki akar sosial dan kultural.
Tantangan profesional selalu memaksa kita untuk bersikap peka dan mengembangkan sensibilitas dengan realitas yang ada. Tantangan tersebut, senantiasa membayang – bayangi unsrat supaya kehadirannya bisa memberi multi makna bagi pendidikan daerah ini,ujarnya.
Karena itu Mamuaja menyebutkan, perlu dilakukan positioning university dalam bingkai aleading and enlighting university, yaitu sebuah universitas yang memiliki keunggulan dan membawa pencerahan serta tidak sepi dari kegiatan kreatif.
Di akhir sambutannya Mamuaja mengharapkan agar para wisudawan dapat mendedikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan harkat dan martabat masyarakat.Buktikan bahwa kehadiran saudara akan menjadi solusi (problem solving) dan bukan membawa persoalan baru (problem marker) dalam bursa kerja.
Rektor Unsrat Prof DR Donald Rumokoy SH MH menyebutkan, ke 990 wisudawan yang dilepas saat ini program diploma 15 orang dari empat fakultas, sarjana 813 orang dari 11 fakultas, spesialis 11 orang dan pasca sarjana 151 orang
Rabu, 18 Agustus 2010
Walaupun seharinya disibukan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang tak ringan sebagai pengelolah keuangan daerah, namun Praseno Hadi, SE, AK yang seharinya sebagai Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulut, masih menyisihkan waktunya untuk kuliah S2 Program Magister Manajemen (MM) di Fakultas Ekonomi Unsrat Manado sejak 2001 lalu.
Ketika mewakili para lulusan pada acara pelepasan mahasiswa Si dan S2 Fakultas Ekonomi Unsrat yang turut dihadiri Plt Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja di Hotel Peninsula Manado, Rabu (18/08) kemarin.
Pak Pras sapaan akrabnya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada mantan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang dan Plt. Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja. Diakuinya berkat dorongan kedua beliau ini sehingga study S2 saya bisa selesai. Bahkan hari ini juga Praseno Hadi akan diwisuda bersama ratusan mahasiswa Unsrat di Hotel Sutan Raja Watutumou Minut.
Plt. Drs Robby J Mamuaja mengakui Fakultas Ekonomi Unsrat termasuk salah satu perguruan tinggi yang dinilai berhasil, karena para lulusannya telah banyak bekerja di berbagai bidang baik dilingkungan pemerintah baik pusat dan daerah maupun swasta yang ada di tanah air.
Mamuaja mengatakan, Pemprov. Sulut belum lama ini telah mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat. Bahkan Sulut merupakan satu-satunya propinsi di tanah air yang memperoleh predikat ini. Praseno Hadi yang merupakan alumnus Fekon Unsrat merupakan sosok dibalik suksesnya meraih predikat tersebut.
Namun begitu Mamuaja juga mengharapkan agar para lulusan kali ini jangan terlalu mengharapkan untuk menjadi seorang PNS. Walau tahun ini ada penerimaan CPNS tetapi yang dibutuhkan hanya sedikit sekali. Yang terpenting disini bagaimana para lulusan mampu mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperolehnya itu untuk mampu menciptakan lapangan kerjanya secara mandiri, ujarnya.
Ketika mewakili para lulusan pada acara pelepasan mahasiswa Si dan S2 Fakultas Ekonomi Unsrat yang turut dihadiri Plt Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja di Hotel Peninsula Manado, Rabu (18/08) kemarin.
Pak Pras sapaan akrabnya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada mantan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang dan Plt. Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja. Diakuinya berkat dorongan kedua beliau ini sehingga study S2 saya bisa selesai. Bahkan hari ini juga Praseno Hadi akan diwisuda bersama ratusan mahasiswa Unsrat di Hotel Sutan Raja Watutumou Minut.
Plt. Drs Robby J Mamuaja mengakui Fakultas Ekonomi Unsrat termasuk salah satu perguruan tinggi yang dinilai berhasil, karena para lulusannya telah banyak bekerja di berbagai bidang baik dilingkungan pemerintah baik pusat dan daerah maupun swasta yang ada di tanah air.
Mamuaja mengatakan, Pemprov. Sulut belum lama ini telah mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat. Bahkan Sulut merupakan satu-satunya propinsi di tanah air yang memperoleh predikat ini. Praseno Hadi yang merupakan alumnus Fekon Unsrat merupakan sosok dibalik suksesnya meraih predikat tersebut.
Namun begitu Mamuaja juga mengharapkan agar para lulusan kali ini jangan terlalu mengharapkan untuk menjadi seorang PNS. Walau tahun ini ada penerimaan CPNS tetapi yang dibutuhkan hanya sedikit sekali. Yang terpenting disini bagaimana para lulusan mampu mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperolehnya itu untuk mampu menciptakan lapangan kerjanya secara mandiri, ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulut dalam rangka memperingati HUT ke – 65 Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 2010, malam harinya menggelar acara resepsi Kenegaraan yang ditandai dengan Toast bersama di Gubernuran Bumi Beringin Manado.
Kegiatan yang dihadiri Plt. Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja, Mantan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang, unsur Muspida Sulut masing – masing bersama ibu juga turut dihadiri para pejabat eselon II dan eselon III baik Pemprov maupun Pemkot Manado boleh berlangsung meriah namun sederhana.
Mamuaja mengatakan, melalui peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke – 65 kali ini, saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan bahkan mengisi kemerdekaan bangsa ini.
Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah anugerah terindah dari Tuhan yang diperoleh melalui perjuangan para pahlawan kusuma bangsa dengan pengorbanan yang besar dan tetesan keringat, darah, serta air mata yang tidak ternilai harganya, sebagai totalitas pengabdian bagi republik tercinta ini, pungkas Mamuaja.
Khusus di daerah Bumi Nyiur Melambai, Mamuaja menyebutkan kita telah berhasil mengangkat daerah ini ke jenjang internasional lewat iven bertaraf global WOC/CTI Summit dan Sail Bunaken setahun yang lalu. Kita juga berhasil melaksanakan konsolidasi dan peningkatan kapasitas manajemen organisasi secara internal di jajaran Pemprov Sulut, serta mampu membina hubungan harmonis dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya di daerah ini. Kita juga berhasil melaksanakan pemilukada yang demokratis dan dinamis dan juga mencetak sejarah karena Desa Makalehi Kec, Sibar Kab. Sitaro telah merebut juara I lomba desa tingkat nasional.
Kegiatan yang dihadiri Plt. Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja, Mantan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang, unsur Muspida Sulut masing – masing bersama ibu juga turut dihadiri para pejabat eselon II dan eselon III baik Pemprov maupun Pemkot Manado boleh berlangsung meriah namun sederhana.
Mamuaja mengatakan, melalui peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke – 65 kali ini, saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan bahkan mengisi kemerdekaan bangsa ini.
Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah anugerah terindah dari Tuhan yang diperoleh melalui perjuangan para pahlawan kusuma bangsa dengan pengorbanan yang besar dan tetesan keringat, darah, serta air mata yang tidak ternilai harganya, sebagai totalitas pengabdian bagi republik tercinta ini, pungkas Mamuaja.
Khusus di daerah Bumi Nyiur Melambai, Mamuaja menyebutkan kita telah berhasil mengangkat daerah ini ke jenjang internasional lewat iven bertaraf global WOC/CTI Summit dan Sail Bunaken setahun yang lalu. Kita juga berhasil melaksanakan konsolidasi dan peningkatan kapasitas manajemen organisasi secara internal di jajaran Pemprov Sulut, serta mampu membina hubungan harmonis dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya di daerah ini. Kita juga berhasil melaksanakan pemilukada yang demokratis dan dinamis dan juga mencetak sejarah karena Desa Makalehi Kec, Sibar Kab. Sitaro telah merebut juara I lomba desa tingkat nasional.
Selasa, 17 Agustus 2010
Upacara Puncak detik - detik Proklamasi ke – 65 Kemerdekaan RI untuk tingkat Provinsi Sulut berlangsung dihalaman Kantor Gubernur, bertindak selaku Irup Plt. Gubernur Drs Robby J Mamuaja. Upacara tersebut turut dihadiri mantan Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang bersama Ibu Deetje Sarundajang Laoh Tambuwun, mantan Wagub Drs Abdulah Mokoginta, Mantan Plt Bupati Mitra Drs Albert Pontoh, unsur Muspida Sulut, pimpinan dan anggota Deprov dan para pejabat sipil dan TNI/Polri.
prosesi upacara peringatan HUT kemerdekaan RI kali ini berlangsung aman dan lancar Robby Mamuaja selaku Irup menyerahkan bendera merah putih kepada salah seorang pasukan pembawah bendera merah putih (Paskibraka) Sulut dan untuk dikibarkan. Usai upacara dilanjutkan pertemuan dengan para veteran daerah ini
prosesi upacara peringatan HUT kemerdekaan RI kali ini berlangsung aman dan lancar Robby Mamuaja selaku Irup menyerahkan bendera merah putih kepada salah seorang pasukan pembawah bendera merah putih (Paskibraka) Sulut dan untuk dikibarkan. Usai upacara dilanjutkan pertemuan dengan para veteran daerah ini
Sebanyak 950 narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan se Sulut dalam rangka memperingati HUT ke – 65 Kemerdekaan RI tahun 2010 telah mendapat pengurangan hukuman alias remisi umum I dan II dari Menkum dan HAM Patrialis Akbar.
Penyerahan surat keputusan remisi itu dilakukan Plt Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja dalam suatu upacara bendera di lapas kelas IIA Manado, kepada dua orang perwakilan napi yang mendapat remisi umum I yakni bebas dan remisi umum II yakni pengurangan hukuman, Selasa (17/08).
Mamuaja mengatakan, pemberian remisi merupakan salah satu program pembinaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada napi untuk segera dapat berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu Mamuaja menyebutkan, remisi juga merupakan satu instrument yang dapat memodifikasi perilaku napi itu sendiri, jelasnya.
Namun demikian jangan di salah artikan pemberian remisi dari pemerintah itu kepada warga binaan pemsyarakatan untuk suatu kemudahan sehingga bisa cepat bebas dari hukuman yang dijalaninya, tetapi yang terpenting disini agar seorang napi harus berkelakukan baik sehingga bisa memperoleh remisi tersebut.
Inilah remisi bagi penghuni lapas kabupaten/kota se – Sulut : lapas klas IIA Manado RU I 362 orang RU II 26 orang. lapas klas IIB Tondano RU I 123 orang RU II 7 orang. lapas klas IIB Tahun RU I 28 orang RU II 1 orang, lapas klas IIB Ulu Siau RU I 9 orang RU II tidak ada. Lapas klas IIB Bitung RU I 100 orang RU II 10 orang. Rutan klas IIA Manado RU I 37 orang RU II7 orang. Cab. Rutan Tagulandang RU I 12 orang RU II 1 orang. Cab. Rutan Enemawira RU I 11 orang RU II tidak ada. Cab. Rutan Tamako RU I 5 orang RU II2 orang. Rutan klas IIB Kotamobagu RU I 104 orang RU II2 orang. Cab. Rutan Lirung RU I 1 orang RU II tidak ada. Lapas anak klas IIB Tomohon RU I 55 orang RU II 2 orang. Cab. Rutan AmurangRU I 18 orang dan RU II tidak ada
Penyerahan surat keputusan remisi itu dilakukan Plt Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaja dalam suatu upacara bendera di lapas kelas IIA Manado, kepada dua orang perwakilan napi yang mendapat remisi umum I yakni bebas dan remisi umum II yakni pengurangan hukuman, Selasa (17/08).
Mamuaja mengatakan, pemberian remisi merupakan salah satu program pembinaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada napi untuk segera dapat berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu Mamuaja menyebutkan, remisi juga merupakan satu instrument yang dapat memodifikasi perilaku napi itu sendiri, jelasnya.
Namun demikian jangan di salah artikan pemberian remisi dari pemerintah itu kepada warga binaan pemsyarakatan untuk suatu kemudahan sehingga bisa cepat bebas dari hukuman yang dijalaninya, tetapi yang terpenting disini agar seorang napi harus berkelakukan baik sehingga bisa memperoleh remisi tersebut.
Inilah remisi bagi penghuni lapas kabupaten/kota se – Sulut : lapas klas IIA Manado RU I 362 orang RU II 26 orang. lapas klas IIB Tondano RU I 123 orang RU II 7 orang. lapas klas IIB Tahun RU I 28 orang RU II 1 orang, lapas klas IIB Ulu Siau RU I 9 orang RU II tidak ada. Lapas klas IIB Bitung RU I 100 orang RU II 10 orang. Rutan klas IIA Manado RU I 37 orang RU II7 orang. Cab. Rutan Tagulandang RU I 12 orang RU II 1 orang. Cab. Rutan Enemawira RU I 11 orang RU II tidak ada. Cab. Rutan Tamako RU I 5 orang RU II2 orang. Rutan klas IIB Kotamobagu RU I 104 orang RU II2 orang. Cab. Rutan Lirung RU I 1 orang RU II tidak ada. Lapas anak klas IIB Tomohon RU I 55 orang RU II 2 orang. Cab. Rutan AmurangRU I 18 orang dan RU II tidak ada
Tepat pukul 00.00 tanggal 17 Agustus 2010, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama unsur TNI dan Polri melakukan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado. Kegiatan ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 65 di Provinsi Sulawesi Utara. Acara yang berlangsung khikmad dan hanya diterangi oleh cahaya obor dan lampu seadanya tersebut, turut dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Utara Drs. R.J. Mamuaja bersama seluruh jajaran pejabat Eselon II Provinsi Sulawesi Utara.
Bertindak selaku Komandan Upacara adalah Mayor Laut (KH) F.A. Tamara, SH. Pasukan upacara terdiri dari masing-masing 1 Kompi Angkatan Darat, 1 Kompi Angkatan Laut, 1 Kompi Angkatan Udara dan 1 Kompi Kepolisian RI ditambah 1 kompi KORPRI dan pelajar SMA Pertiwi Kairagi yang bertugas menyalakan obor di pusara para pahlawan. Inspektur apacara adalah Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VIII Manado Laksamana Pertama Willem Rampangiley.
Acara diawali dengan Laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan Pembacaan Naskah Apel Kehormatan dan Renungan Suci oleh Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan Mengheningkan Cipta, Penyalaan Obor, Pembacaan Doa dan Penghormatan kepada Arwah Pahlawan.
Suasana renungan suci semakin hikmat ketika Inspektur Upacara membacakan Naskah Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang antara lain berisi pernyataan bahwa pada hari peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 tahun 2010 ini seluruh peserta upacara mengakui jasa-jasa dan karya bakti yang tulus yang telah dilakukan oleh para pahlawan kusuma bangsa dan pendahulu/tokoh-toloh negara , maupun daerah yang telah memperjuangkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah meletakkan dasar untuk pelaksanaan pembangunan yang memungkinkan Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Utara pada khususnya dapat mencapai kemajuan seperti yang dicapai saat ini. Acara ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Pdt. Tilaar dari Kanwil Kementrian Agama Sulawesi Utara.
Bertindak selaku Komandan Upacara adalah Mayor Laut (KH) F.A. Tamara, SH. Pasukan upacara terdiri dari masing-masing 1 Kompi Angkatan Darat, 1 Kompi Angkatan Laut, 1 Kompi Angkatan Udara dan 1 Kompi Kepolisian RI ditambah 1 kompi KORPRI dan pelajar SMA Pertiwi Kairagi yang bertugas menyalakan obor di pusara para pahlawan. Inspektur apacara adalah Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VIII Manado Laksamana Pertama Willem Rampangiley.
Acara diawali dengan Laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan Pembacaan Naskah Apel Kehormatan dan Renungan Suci oleh Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan Mengheningkan Cipta, Penyalaan Obor, Pembacaan Doa dan Penghormatan kepada Arwah Pahlawan.
Suasana renungan suci semakin hikmat ketika Inspektur Upacara membacakan Naskah Apel Kehormatan dan Renungan Suci yang antara lain berisi pernyataan bahwa pada hari peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 tahun 2010 ini seluruh peserta upacara mengakui jasa-jasa dan karya bakti yang tulus yang telah dilakukan oleh para pahlawan kusuma bangsa dan pendahulu/tokoh-toloh negara , maupun daerah yang telah memperjuangkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah meletakkan dasar untuk pelaksanaan pembangunan yang memungkinkan Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Utara pada khususnya dapat mencapai kemajuan seperti yang dicapai saat ini. Acara ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Pdt. Tilaar dari Kanwil Kementrian Agama Sulawesi Utara.
Senin, 16 Agustus 2010
Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (Paskibraka) Tahun 2010 yang akan bertugas selaku penggerek bendera merah putih (penaikan/penurunan) pada Upacara peringatan HUT ke – 65 Kemerdekaan RI 17 Agustus di halaman kantor gubernur sulut tanggal 17 Agustus 2010 hari ini, dilantik dan dikukuhkan Plt Gubernur Sulut Drs Robby J Mamuaya di ruang mapalus, Senin (16/08).
Dalam prosesi Pengukuhan ini setiap anggota Paskibraka mencium benderah merah putih sekaligus pemasangan pin benderah merah putih di setiap dada peserta oleh Plt. Gubernur Robby Mamuaja, Ketua Panitia Jeffy Korengkeng, SH Kadis Diknas Drs HR Makagansa, Muspida dan pelatih.
Sekkretaris Dinas Diknas Prov. Sulut Star Wowor menyebutkan, 30 anggota paskibraka tahun 2010 merupakan perutuasan dari 15 Kabupaten/Kota masing – masing daerah mengirimkan satu pasang (laki/perempuan).
Tujuan dan sasaran pembentukan paskibraka ini Wowor menambahkan, dalam rangka memupuk rasa kebangsaan, kecintaan dan turut memiliki bangsa dan negara dikalangan generasi muda dengan mengikutsertakan pemuda pada peringatan hari-hari bersejarah, seperti upacara 17 Agustus tahun 2010 ini, ujarnya.
Dalam prosesi Pengukuhan ini setiap anggota Paskibraka mencium benderah merah putih sekaligus pemasangan pin benderah merah putih di setiap dada peserta oleh Plt. Gubernur Robby Mamuaja, Ketua Panitia Jeffy Korengkeng, SH Kadis Diknas Drs HR Makagansa, Muspida dan pelatih.
Sekkretaris Dinas Diknas Prov. Sulut Star Wowor menyebutkan, 30 anggota paskibraka tahun 2010 merupakan perutuasan dari 15 Kabupaten/Kota masing – masing daerah mengirimkan satu pasang (laki/perempuan).
Tujuan dan sasaran pembentukan paskibraka ini Wowor menambahkan, dalam rangka memupuk rasa kebangsaan, kecintaan dan turut memiliki bangsa dan negara dikalangan generasi muda dengan mengikutsertakan pemuda pada peringatan hari-hari bersejarah, seperti upacara 17 Agustus tahun 2010 ini, ujarnya.
Provinsi Sulut diakuinya tak pernah sepi dari berbagai keberhasilan yang diraihnya. Buktinya salah satu agenda Sail Bunaken yakni lomba selam masal yang berlangsung di tugu boboca pantai malalayang Agustus 2009 lalu akhirnya telah mengharumkan nama Sulut di mata dunia internasional. Lomba tersebut tercatat dalam Guiness Book Of Record, memecahkan rekor internasional dari segi lamanya waktu penyelaman serta peserta sebanyak 5000 orang.
Guna mengenang kembali keberhasilan hajatan internasional itu, Pemprov Sulut bersama Lantamal VIII menggelar peringatan satu tahun pemecahan rekor selam massal itu ditempat yang sama diikuti sedikitnya 500 peserta baik dalam maupun luar negeri.
Kegiatan yang berlangsung, Senin pagi (16/08) turut dihadiri mantan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang, Plt Gubernur Drs Robby J Mamuaja, Dan Lantamal VII Laksma TNI Willem Rampangiley.
Mantan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang kesempatan itu tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dan Lantamal VIII bersama jajarannya yang telah memprakarsai terlaksananya peringatan setahun kegiatan ini.
Agenda ini secara terus menerus akan dilaksanakan setiap tahun, dan akan dijadikan ” Callender Of Event” bagi kemajuan pariwisata Sulut, jelas Sarundajang.
Peringatan setahun pemecahan rekor selam ini ditandai pula dengan berbagai kegiatan seperti seminar kelautan, pameran lukisan bahari, penanaman 150 bibit mangrove di NDC Molas, pelatihan selam, pengobatan Cuma-Cuma dan operasi katarak dan hernia serta lomba perahu, tambah Dan Lantamal VIII Laksma TNI Willem Rampangiley
Guna mengenang kembali keberhasilan hajatan internasional itu, Pemprov Sulut bersama Lantamal VIII menggelar peringatan satu tahun pemecahan rekor selam massal itu ditempat yang sama diikuti sedikitnya 500 peserta baik dalam maupun luar negeri.
Kegiatan yang berlangsung, Senin pagi (16/08) turut dihadiri mantan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang, Plt Gubernur Drs Robby J Mamuaja, Dan Lantamal VII Laksma TNI Willem Rampangiley.
Mantan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang kesempatan itu tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dan Lantamal VIII bersama jajarannya yang telah memprakarsai terlaksananya peringatan setahun kegiatan ini.
Agenda ini secara terus menerus akan dilaksanakan setiap tahun, dan akan dijadikan ” Callender Of Event” bagi kemajuan pariwisata Sulut, jelas Sarundajang.
Peringatan setahun pemecahan rekor selam ini ditandai pula dengan berbagai kegiatan seperti seminar kelautan, pameran lukisan bahari, penanaman 150 bibit mangrove di NDC Molas, pelatihan selam, pengobatan Cuma-Cuma dan operasi katarak dan hernia serta lomba perahu, tambah Dan Lantamal VIII Laksma TNI Willem Rampangiley
Rabu, 11 Agustus 2010
Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dalam menyambut datangnya bulan suci ramadhan 1431 hijriah tahun 2010 ini, tak lupa menyampaikan ucapan selamat berpuasa kepada seluruh umat muslim yang ada di daerah ini.
Pidato ucapan selamat Gubernur Sulut ini disampaikan Plt, Sekretaris Provinsi Sulut Ir SR Mokodongan, Msi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan 1431 hijriah, kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (11/08).
Sarundajang mengatakan, ibadah puasa merupakan sebuah perjuangan tulus nan mulia. Puasa bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan (muttaqin) dan sasarannya adalah menyucikan kembali rohani dari sikap mental yang sering kali mendorong jiwa kita untuk berprilaku menurut hawa nafsu yang tidak terkendali oleh iman.
Karenanya saya meyakini, dalam menyambut bulan suci yang penuh berkah dan rahmat ini, maka seluruh kaum muslimin dan muslimat di provinsi sulut telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin.
Sarundajang juga memberi pengharggaan yang tinggi kepada umat muslim yang telah turut mewarnai dinamika pembangunan di sulut, menyukseskan berbagai agenda pembangunan, baik yang berskala nasional, regional maupun lokal, termasuk suksesnya pemiluka gubernur dan bupati/walikota pada 3 agustus lalu.
Sarundajang berharap kiranya melalui bulan suci ramadhan kali ini umat muslim dapat tampil terdepan menjadi figur pelopor pemersatu bangsa yang membentengi diri dengan keyakinan iman yang kokoh dan nilai –nilai religius.
Diakhir pidatonya Sarundajang mengimbau kepada mereka yang tidak berpuasa kiranya dapat mewujudkan sikap toleransi yang tinggi sebagaimana yang selama ini telah terbina dengan baik di daerah bumi nyiur melambai ini
Pidato ucapan selamat Gubernur Sulut ini disampaikan Plt, Sekretaris Provinsi Sulut Ir SR Mokodongan, Msi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan 1431 hijriah, kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur, Rabu (11/08).
Sarundajang mengatakan, ibadah puasa merupakan sebuah perjuangan tulus nan mulia. Puasa bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan (muttaqin) dan sasarannya adalah menyucikan kembali rohani dari sikap mental yang sering kali mendorong jiwa kita untuk berprilaku menurut hawa nafsu yang tidak terkendali oleh iman.
Karenanya saya meyakini, dalam menyambut bulan suci yang penuh berkah dan rahmat ini, maka seluruh kaum muslimin dan muslimat di provinsi sulut telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin.
Sarundajang juga memberi pengharggaan yang tinggi kepada umat muslim yang telah turut mewarnai dinamika pembangunan di sulut, menyukseskan berbagai agenda pembangunan, baik yang berskala nasional, regional maupun lokal, termasuk suksesnya pemiluka gubernur dan bupati/walikota pada 3 agustus lalu.
Sarundajang berharap kiranya melalui bulan suci ramadhan kali ini umat muslim dapat tampil terdepan menjadi figur pelopor pemersatu bangsa yang membentengi diri dengan keyakinan iman yang kokoh dan nilai –nilai religius.
Diakhir pidatonya Sarundajang mengimbau kepada mereka yang tidak berpuasa kiranya dapat mewujudkan sikap toleransi yang tinggi sebagaimana yang selama ini telah terbina dengan baik di daerah bumi nyiur melambai ini
Selasa, 10 Agustus 2010
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Saulut Jefry Korengkeng SH, Msi selaku, Ketua Panitia Pelaksana HUT ke - 65 Proklamasi kemerdekaan RI dan HUT ke - 46 Provinsi Sulut di kantor Gubernur Sulkut, Selasa (10/08) mengumumkan hasil hasil tri lomba gerak jalan yakni gerak jalan 17 Km, 8 Km dan gerak jalan 45 Km.
Ia menyebutkan,m lomba gerak jalan 17 Km putri dewasa keluar sebagai juara I SMK Katolik Xaverius Manado dengan nilai 594 disusul SMA Katolik Aquino Manado dan SMA Negeri I Tomohon keluar sebagai juara II dan III dengan nilai masing –masing 593 dan 585.
Sedangkan untuk lomba gerak jalan 8 Km yang diikuti siswa Sekolah Dasar (SD) sekota manado keluar sebagai juara I SD Negeri 7 Manado dengan nilai 598,233 disusul SD Negeri 58 Manado dan SD Negeri 41 Manado masing-masing keluar sebagai juara II dan III dengan nilai 597,483 dan 597, 417.
Sementara Untuk lomba gerak jalan 45 Km Korengkeng yang turut didampingi Kadis Pora Drs Roy Mewoh DEA selaku Ketua Seksi Olah raga menambahkan kegiatan yang digelar pada 7 Agustus lalu start dari Kantor Walikota Bitung dan Finis di halaman parkir Marina Plasa Manado keluar sebagai juara I SMA Negeri 4 Manado dengan nilai 1189,53 sedangkan juara II dan III masing –masing diraih oleh Yonmanharlan VIII Bitung dan Kikavser Kodam VII/Wirabuana dengan nilai 1187,43 dan 1179,93
Ia menyebutkan,m lomba gerak jalan 17 Km putri dewasa keluar sebagai juara I SMK Katolik Xaverius Manado dengan nilai 594 disusul SMA Katolik Aquino Manado dan SMA Negeri I Tomohon keluar sebagai juara II dan III dengan nilai masing –masing 593 dan 585.
Sedangkan untuk lomba gerak jalan 8 Km yang diikuti siswa Sekolah Dasar (SD) sekota manado keluar sebagai juara I SD Negeri 7 Manado dengan nilai 598,233 disusul SD Negeri 58 Manado dan SD Negeri 41 Manado masing-masing keluar sebagai juara II dan III dengan nilai 597,483 dan 597, 417.
Sementara Untuk lomba gerak jalan 45 Km Korengkeng yang turut didampingi Kadis Pora Drs Roy Mewoh DEA selaku Ketua Seksi Olah raga menambahkan kegiatan yang digelar pada 7 Agustus lalu start dari Kantor Walikota Bitung dan Finis di halaman parkir Marina Plasa Manado keluar sebagai juara I SMA Negeri 4 Manado dengan nilai 1189,53 sedangkan juara II dan III masing –masing diraih oleh Yonmanharlan VIII Bitung dan Kikavser Kodam VII/Wirabuana dengan nilai 1187,43 dan 1179,93
Senin, 09 Agustus 2010
Dalam rangka memperingati HUT ke – 65 Kemerdekaan RI dan HUT ke - 46 Provinsi Sulut, maka Panitia pelaksana telah menggelar lomba gerak jalan 45 Km yang dilepas Wakajati Sulut I Ketut Purwanta Kusuma, SH, MH dari Kota Bitung, Sabtu malam(7/08).
Kegiatan yang diikuti 15 peserta dewasa putara ini berasal dari unsur TNI AD, Marinir Bitung, para pelajar SMA dan 4 SKPD Pemprov masing –masing Biro Umum Setda provinsi Sulurt, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Diknas serta Unsrat manado.
Pelepasan bagi perserta lomba selain dilakukan Wakajati juga oleh Sekda Kota Bitung Drs maximilian Lomban, Msi, Ketua Panitia Drs Jefry Korengkeng, Kadis Pora Drs Roy Mewoh, Kadispenda Drs Edwin Silangen, MS dan sejumlah pejabat teras Pemkot Bitung.
Peserta masuk finis di depan marina plasa Manado sekitar pukul 06 : 00 subuh pagi sedangkan pelapasannya dari kantor Walikota Bitung pukul 10.00 wita.
Manajer tim Biro Umum Setda Provinsi Sulut Drs Jemmy Rantung, Msi mengatakan, keikutsertaan staf biro umum pada lomba jalan sehat 45 km ini sudah yang kedua kalinya sejak tahun lalu. Kalu tahun lalu persiapannya dilakukan hampir satu bulan. Untuk persiapan tahun ini juga hampir sama dengan tahun lalu, namun diyakini anak buahnya selama mengikut lomba patur terhadap aturan yang diberikan panitia, mudah-mudahan biro umum akan keluar sebagai juara dalam lomba kali ini seperti p[ada tahun lalu, jelasnya
Kegiatan yang diikuti 15 peserta dewasa putara ini berasal dari unsur TNI AD, Marinir Bitung, para pelajar SMA dan 4 SKPD Pemprov masing –masing Biro Umum Setda provinsi Sulurt, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Diknas serta Unsrat manado.
Pelepasan bagi perserta lomba selain dilakukan Wakajati juga oleh Sekda Kota Bitung Drs maximilian Lomban, Msi, Ketua Panitia Drs Jefry Korengkeng, Kadis Pora Drs Roy Mewoh, Kadispenda Drs Edwin Silangen, MS dan sejumlah pejabat teras Pemkot Bitung.
Peserta masuk finis di depan marina plasa Manado sekitar pukul 06 : 00 subuh pagi sedangkan pelapasannya dari kantor Walikota Bitung pukul 10.00 wita.
Manajer tim Biro Umum Setda Provinsi Sulut Drs Jemmy Rantung, Msi mengatakan, keikutsertaan staf biro umum pada lomba jalan sehat 45 km ini sudah yang kedua kalinya sejak tahun lalu. Kalu tahun lalu persiapannya dilakukan hampir satu bulan. Untuk persiapan tahun ini juga hampir sama dengan tahun lalu, namun diyakini anak buahnya selama mengikut lomba patur terhadap aturan yang diberikan panitia, mudah-mudahan biro umum akan keluar sebagai juara dalam lomba kali ini seperti p[ada tahun lalu, jelasnya
Guna mengakhiri masa jabatan lima tahun sebagai Gubernur Sulut, Drs Sinyo Harry Sarundajang mengajak setiap Pimpinan SKPD yang ada di lingkungan Pemprov. Sulut untuk segera memasukan Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) lima tahun. Mengingat waktunya masih tersisa sartu minggu lagi diharapkan kepala SKPD supaya segera memasukan laporan tersebut.
Hal itu dikatakan Sarundajang dalam pertemuannya dengan para pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemprov serta Organisasi Wanita seperti Dharma Wanita Persatuan dan PKK Provinsi Sulut di ruang Mampalus Kantor Gubernur, Senin (9/08).
Laporan tersebut sangat penting artinya bagi saya, karena didalamnya merekan selama lima tahun capaian kinerja pemerintah sulut dalam membangun daerah bumi nyiur melambai yang tercinta ini, ujar SHS.
Sarundajang mengakui selama lima tahun menahkodai daerah ini ada banyak keberhasilan yang boleh diraih bersama rakyat Sulut yang terakhir seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah Provinsi Sulut. Predikat ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Karena Sulut merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat predikat ini.
Mudah-mudahan kedepan Provinsi Sulut akan menjadi yang terbaik bagi daerah lain di Indonesia, tidak hanya dibidang pengelolaan keuangan saja melainkan bidang –bidang yang lainnya.
Gubernur juga memintakan bagi SKPD yang mengelola mengelola dana dekon dan tugas pembantuan serta berbagai proyek APBN lainnya agar perlu melakukan evaluasi secara berkala dan kontinyu agar tingkat penyerapan dana dan evaluasi fisdik dapat berjalan secara baik dan efektif.
Diakhir sambutannya Guibernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai di jajaran Pemprov Sulut serta seluruh stakeholders yang ada dimana selama lima tahun kita bersama telah membangun daerah ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Hal itu dikatakan Sarundajang dalam pertemuannya dengan para pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemprov serta Organisasi Wanita seperti Dharma Wanita Persatuan dan PKK Provinsi Sulut di ruang Mampalus Kantor Gubernur, Senin (9/08).
Laporan tersebut sangat penting artinya bagi saya, karena didalamnya merekan selama lima tahun capaian kinerja pemerintah sulut dalam membangun daerah bumi nyiur melambai yang tercinta ini, ujar SHS.
Sarundajang mengakui selama lima tahun menahkodai daerah ini ada banyak keberhasilan yang boleh diraih bersama rakyat Sulut yang terakhir seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah Provinsi Sulut. Predikat ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita. Karena Sulut merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat predikat ini.
Mudah-mudahan kedepan Provinsi Sulut akan menjadi yang terbaik bagi daerah lain di Indonesia, tidak hanya dibidang pengelolaan keuangan saja melainkan bidang –bidang yang lainnya.
Gubernur juga memintakan bagi SKPD yang mengelola mengelola dana dekon dan tugas pembantuan serta berbagai proyek APBN lainnya agar perlu melakukan evaluasi secara berkala dan kontinyu agar tingkat penyerapan dana dan evaluasi fisdik dapat berjalan secara baik dan efektif.
Diakhir sambutannya Guibernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai di jajaran Pemprov Sulut serta seluruh stakeholders yang ada dimana selama lima tahun kita bersama telah membangun daerah ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Inilah hal yang harus diimplementasikan di tengah-tengah aktifitas hidup sehari-hari melalui kehidupan yang penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia. Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Drs. S. H. Sarundajang saat menghadiri Pengucapan Syukur dan Hari Ulang Tahun ke 117 Jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah, Manado Minggu (8/08).
Kesempatan itu Sarundajang juga menyintil isu tentang dirinya, yang katanya mengalami sakit strok dan dirawat di rumah sakit singapura. Berita tersebut adalah bohong, buktinya sampai hari ini saya masih tetap sehat. Untuk itu Ia mengharapkan agar masyarakat jangan cepat percaya dengan isue-isue yang menyesatkan tersebut yang bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.
Lebih lanjut Sarundajang mengharapkan agar peran gereja dapat lebih luas lagi menyentuh berbagai realitas kehidupan yang menuntut partisipasi nyata dari setiap warga jemaat dalam menunjang setiap program pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, antara lain kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan di daerah ini.
Ibadah Pengucapan syukur dan hut jemaat ini di pimpin oleh majelis pertimbangan BPMS sinode GMIM Pdt. Emiritus A. W. Tampemawa, Sm.Th. Mengangkat khotbat yang terambil dari Roma 3:1-8, yang mengatakan bahwa Allah adalah setia, walaupun umat gembalaan-Nya sering melalaikan firman Allah tetapi Allah tetap setia.
Ketua Majelis jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Pdt. Edy Mawitjere, STh dalam laporannya mengatakan bahwa Jemaat ini telah 5 kali mengadakan pemekaran jemaat yang baru dan saat ini GMIM Rondor memiliki 15 kolom yang terdiri dari 334 kepala keluarga
Kesempatan itu Sarundajang juga menyintil isu tentang dirinya, yang katanya mengalami sakit strok dan dirawat di rumah sakit singapura. Berita tersebut adalah bohong, buktinya sampai hari ini saya masih tetap sehat. Untuk itu Ia mengharapkan agar masyarakat jangan cepat percaya dengan isue-isue yang menyesatkan tersebut yang bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.
Lebih lanjut Sarundajang mengharapkan agar peran gereja dapat lebih luas lagi menyentuh berbagai realitas kehidupan yang menuntut partisipasi nyata dari setiap warga jemaat dalam menunjang setiap program pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan, antara lain kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan di daerah ini.
Ibadah Pengucapan syukur dan hut jemaat ini di pimpin oleh majelis pertimbangan BPMS sinode GMIM Pdt. Emiritus A. W. Tampemawa, Sm.Th. Mengangkat khotbat yang terambil dari Roma 3:1-8, yang mengatakan bahwa Allah adalah setia, walaupun umat gembalaan-Nya sering melalaikan firman Allah tetapi Allah tetap setia.
Ketua Majelis jemaat GMIM Rondor Paniki Bawah Pdt. Edy Mawitjere, STh dalam laporannya mengatakan bahwa Jemaat ini telah 5 kali mengadakan pemekaran jemaat yang baru dan saat ini GMIM Rondor memiliki 15 kolom yang terdiri dari 334 kepala keluarga
Jumat, 06 Agustus 2010
Komisi III DPR-RI yang berjumlah 18 personil melakukan kunjungan kerjanya di daerah ini. Dalam kunker tersebut mereka tak luput memonitor soal keamanan selama berlangsunngnya Pemilukada Gubernur maupun Bupati/Walikota di Sulut pada 3 Agustus lalu, ternyata menurut Ketua Tim Ir Tjatur Sapto Eddy Pemilukada itu telah berjalan aman dan lancar.
Hal itu disampaikan Sapto Eddy pada acara gala dinner dengan muspida Sulut di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Kamis malam (5/08). Acara yang dihadiri Kapolda Brigjen Hertian Junus, Kajati Arnold Angkouw SH, KPT Manado Andi Ware Pasinringi, SH dan Kakanwil Depkum dan HAM Sulut. Sapto Eddy menyebutkan, komisi III sangat bangga dengan pelaksanaan pengamanan yang dilakukan aparat keamanan di Sulut sehingga pesta demokrasi yang berlangsung di daerah ini boleh berjalan dengan baik.
Selain itu ia juga menilai penerapan supremasi hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di daerah ini juga sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
Eddy juga menyebutkan Sulut sejak dulu sudah dikenal sebagai daerah paling aman di Indonesia berkat moto torang samua basudara, baku-baku bae deng baku-baku sayang. Jadi sulut ini diibaratkan sebagai indonesia kecil sebab dengan beragam suku dan agama yang ada namun daerah ini tetap aman.
Sedangkan Sarundajang sendiri juga mengakui kalau pemilukada itu boleh berlangsung aman dan lancar hal itu berkat adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat serta adanya kesigapan aparat keamanan dari Polda Sulut, ujarnya
Hal itu disampaikan Sapto Eddy pada acara gala dinner dengan muspida Sulut di Gubernuran Bumi Beringin Manado, Kamis malam (5/08). Acara yang dihadiri Kapolda Brigjen Hertian Junus, Kajati Arnold Angkouw SH, KPT Manado Andi Ware Pasinringi, SH dan Kakanwil Depkum dan HAM Sulut. Sapto Eddy menyebutkan, komisi III sangat bangga dengan pelaksanaan pengamanan yang dilakukan aparat keamanan di Sulut sehingga pesta demokrasi yang berlangsung di daerah ini boleh berjalan dengan baik.
Selain itu ia juga menilai penerapan supremasi hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di daerah ini juga sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
Eddy juga menyebutkan Sulut sejak dulu sudah dikenal sebagai daerah paling aman di Indonesia berkat moto torang samua basudara, baku-baku bae deng baku-baku sayang. Jadi sulut ini diibaratkan sebagai indonesia kecil sebab dengan beragam suku dan agama yang ada namun daerah ini tetap aman.
Sedangkan Sarundajang sendiri juga mengakui kalau pemilukada itu boleh berlangsung aman dan lancar hal itu berkat adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat serta adanya kesigapan aparat keamanan dari Polda Sulut, ujarnya
Pencanangan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke – 65 RI dan HUT ke 46 Provinsi Sulut tahun ini berlangsung meriah, yang ditandai dengan penekanan tombol pembukaan logo HUT ke - 65 Kemeredekaan RI dan HUT ke – 46 Provinsi Sulut, pelepasan burung merpati dan penanaman pohon mahoni di halaman kantor Gubernur, oleh Gubernur Sarundajang dan Dan Lanudsri Letkol Yudi Mandega serta para pejabat eselon dua lainnya.
Kegiatan yang berlangsung Jumat pagi (6/08) di halaman kantor gubernur ini dilanjutkan dengan lomba olah raga jalan sehat 17 km yang dilepas langsung Gubernbur Sarundajang.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jefry Korengkeng selaku Ketua Panitia pelaksanan mengatakan, pencanangan ini diikuti para siswa SMP dan SMA, Organisasi wanita dan anggota Korpri yang tersebar di selurut SKPD dilingkungan Pemprov Sulut.
Sementara kegiatan yang yang dilaksanakan korengkeng menyerbutkan selain kegiatan trilomba juang 17 km, 8 km dan 45 km juga anjang sana kepanti-panti asuhan dan makam mantan gubernur Sulut serta upacara bendera, ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung Jumat pagi (6/08) di halaman kantor gubernur ini dilanjutkan dengan lomba olah raga jalan sehat 17 km yang dilepas langsung Gubernbur Sarundajang.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jefry Korengkeng selaku Ketua Panitia pelaksanan mengatakan, pencanangan ini diikuti para siswa SMP dan SMA, Organisasi wanita dan anggota Korpri yang tersebar di selurut SKPD dilingkungan Pemprov Sulut.
Sementara kegiatan yang yang dilaksanakan korengkeng menyerbutkan selain kegiatan trilomba juang 17 km, 8 km dan 45 km juga anjang sana kepanti-panti asuhan dan makam mantan gubernur Sulut serta upacara bendera, ujarnya.
Kamis, 05 Agustus 2010
Hari Ulang Tahun (HUT) ke 65 Proklamasi Kemerdekaan RI dan HUT ke – 46 Provinsi Sulut tahun 2010 pencanangannya akan dilaksanakan Jumat 6/08 (pagi ini) pukul 05.00 oleh Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang di Halaman Kantor Gubernur Sulut.
Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Jeffry Korengkeng, SH selaku Ketua Panitia Pelaksanan mengatakan, Pencanangan ini ditandai ditandai dengan penyantaan pencanganan sekaligus pembukaan logo HUT kemerdekaan dan HUT Provinsi oleh Gubernur Sarundajang.
Usai pencanangan akan dilanjutkan dengan olah raga jalan sehat bersama Gubernur, Muspida Sulut, para pejabat Eselon II,III dan IV serta seluruh pegawai di lingkungan Pemprov dan para siswa SMP dan SMA se kota Manado, ujar Karo Pemerintahan dan Humas Drs Roy M Tumiwa, MPd selaku Sekretaris Panitia
Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan Jeffry Korengkeng, SH selaku Ketua Panitia Pelaksanan mengatakan, Pencanangan ini ditandai ditandai dengan penyantaan pencanganan sekaligus pembukaan logo HUT kemerdekaan dan HUT Provinsi oleh Gubernur Sarundajang.
Usai pencanangan akan dilanjutkan dengan olah raga jalan sehat bersama Gubernur, Muspida Sulut, para pejabat Eselon II,III dan IV serta seluruh pegawai di lingkungan Pemprov dan para siswa SMP dan SMA se kota Manado, ujar Karo Pemerintahan dan Humas Drs Roy M Tumiwa, MPd selaku Sekretaris Panitia
Melihat kondisi Sulawesi Utara yag cukup rawan terjadi gempa bumi dan tsunami, maka berbagai upaya antisipasif dilakukan oleh pemerintah untuk mengadakan Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ujar Karo Sumber Daya Alam (SDA), Ir. H. Makarawung.
Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut, S.H. Sarundajang yang diwakili oleh Karo Sumber Daya Alam (SDA), Ir. H. Makarawung hari ini, (5/8) diruang WOC Kantor Gubernur.
Unsur meteorologi, klimatologi dan geofisika merupakan sumber kekayaan sumber daya alam dan memiliki potensi bahaya sehingga harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
Sosialisasi ini memberikan pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peserta mengenai meteorologi, klimatologi dan geofisika, yaitu gejala alam yang berkaitan dengan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi dan kelistrikan udara serta tanda waktu.
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi kita semua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan antispatif dalam menghadapi kejadian-kejadian alam, tambah Makarawung.
Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut, S.H. Sarundajang yang diwakili oleh Karo Sumber Daya Alam (SDA), Ir. H. Makarawung hari ini, (5/8) diruang WOC Kantor Gubernur.
Unsur meteorologi, klimatologi dan geofisika merupakan sumber kekayaan sumber daya alam dan memiliki potensi bahaya sehingga harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.
Sosialisasi ini memberikan pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peserta mengenai meteorologi, klimatologi dan geofisika, yaitu gejala alam yang berkaitan dengan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi dan kelistrikan udara serta tanda waktu.
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi kita semua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan antispatif dalam menghadapi kejadian-kejadian alam, tambah Makarawung.
Rabu, 04 Agustus 2010
Salah satu komoditi paling besar di Provinsi Sulut adalah Cengkih. Sehingga apa yang dihasilkan oleh Provinsi Sulut itu merupakan besik dari Provinsi Sumatra Barat, ujar Hi. Drs. Marlis, MM selaku Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatra Barat.
Kedatangan Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumatra Barat, hari ini (4/7) yang berjumlah 12 orang bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, H. Zailis Lisman dalam rangka mendapatkan informasi dan masukkan tentang Sistem Perdagangan Komoditas Pertanian. Kunjungan ini diterima oleh Karo Perekonomian, Drs. Adry Manengkey, Msi mewakili Gubernur Sulut S.H. Sarundajang diruangan WOC.
Manengkey mengatakan, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Atas Perubahan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelolaan pendapatan daerah dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sampai tahun 2010 ini terdapat 40 instansi/SKPD pengelola pendapatan daerah. Sumber pajak daerah Provinsi Sulut diperoleh dari berbagai sektor antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-BK), Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (BBN-KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) dan Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT).
Sulut juga memiliki 3 Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PT. Bank Sulut bergerak dibidang Perbankan, PT. Pengembangan Pariwisata Sulut bergerak dibidang Pariwisata dan PD. Pembangunan Sulut. Tujuan didirikannya BIMD ini adalah untuk memberikan sumbangsih pada gerak perekonomian serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di Sulawesi Utara, lanjut Manengkey.
Banyak upaya-upaya Pemerintah Provinsi Sulut secara konkrit untuk memperhatikan hasil pertanian cengkeh dan kelapa termasuk cengkih karena merupakan komoditas sangat penting untuk Suut, tambah Manengkey.
Kedatangan Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumatra Barat, hari ini (4/7) yang berjumlah 12 orang bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, H. Zailis Lisman dalam rangka mendapatkan informasi dan masukkan tentang Sistem Perdagangan Komoditas Pertanian. Kunjungan ini diterima oleh Karo Perekonomian, Drs. Adry Manengkey, Msi mewakili Gubernur Sulut S.H. Sarundajang diruangan WOC.
Manengkey mengatakan, pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Atas Perubahan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelolaan pendapatan daerah dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan sampai tahun 2010 ini terdapat 40 instansi/SKPD pengelola pendapatan daerah. Sumber pajak daerah Provinsi Sulut diperoleh dari berbagai sektor antara lain, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan Di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-BK), Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (BBN-KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) dan Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT).
Sulut juga memiliki 3 Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PT. Bank Sulut bergerak dibidang Perbankan, PT. Pengembangan Pariwisata Sulut bergerak dibidang Pariwisata dan PD. Pembangunan Sulut. Tujuan didirikannya BIMD ini adalah untuk memberikan sumbangsih pada gerak perekonomian serta memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di Sulawesi Utara, lanjut Manengkey.
Banyak upaya-upaya Pemerintah Provinsi Sulut secara konkrit untuk memperhatikan hasil pertanian cengkeh dan kelapa termasuk cengkih karena merupakan komoditas sangat penting untuk Suut, tambah Manengkey.
Gubernur Sulawesi Utara Drs Sinyo Harry Sarundajang dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Boltim, Senin, (2/08) melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor desa bongkudai baru kec, modayak.
Kegiatan yang turut dihadiri Bupati Boltim Kandoli Mokodongan, Sekab Rudy Mokoginta serta para pejabat Pemkab Boltim dan masyarakat modayak dilanjutkan dengan tatap muka dengan masyarakat. Sarundajang mengatakan, lima desa di kecamatan modayak termasuk desa bongkudai baru merupakan desa – desa yang dianggap maju dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu menurut Sarundajang, lebih disebabkan karena faktor alam yang sangat subur. 85 persen masyarakat modayak adalah petani hortikultura. Dengan hasil pertanian ini menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat disini terus berkembang.
Belum lagi dengan pemanfaatan danau moad oleh masyarakat hal itu bisa mendatangkan keuntungan ganda terhadap masyarakat. Untuk itu Sarundajang berharap agar masyarakat modayak terus menjaga keamanan, memelihara kerukunan diantara sesama warga
Kegiatan yang turut dihadiri Bupati Boltim Kandoli Mokodongan, Sekab Rudy Mokoginta serta para pejabat Pemkab Boltim dan masyarakat modayak dilanjutkan dengan tatap muka dengan masyarakat. Sarundajang mengatakan, lima desa di kecamatan modayak termasuk desa bongkudai baru merupakan desa – desa yang dianggap maju dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu menurut Sarundajang, lebih disebabkan karena faktor alam yang sangat subur. 85 persen masyarakat modayak adalah petani hortikultura. Dengan hasil pertanian ini menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat disini terus berkembang.
Belum lagi dengan pemanfaatan danau moad oleh masyarakat hal itu bisa mendatangkan keuntungan ganda terhadap masyarakat. Untuk itu Sarundajang berharap agar masyarakat modayak terus menjaga keamanan, memelihara kerukunan diantara sesama warga
Proses perkawinan selain dilakukan melalui secara agama tetapi juga dicatat dibuku pencatatan perkawinan agar bisa diakui oleh negara.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sarundajang saat melantik 61 Pemuka Agama selaku Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) bagi umat Kristen Indonesia di lingkungan Gereja Katholik Keuskupan Manado Se- Sulut, Senin (2/7) diruang Huyula kantor Gubernur.
Selain itu, SHS juga mengingatkan untuk pemilukada besok diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai dan adil. Jangan ada yang golput, gunakan hak politik karena kita sebagai warga negara tahu hak dan kewajiban termasuk hak berpolitik, tandas Sarundajang.
Gereja harus memperhatikan norma- norma termasuk norma agama. Norma terbagi atas norma tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis seperti Hukum Adat itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat.
Masyarakat diharapkan agar bisa berpolitik secara santun karena momen ini merupakan pesta demokrasi yang memilih seorang pemimpin. Beberapa praktek-praktek politik yang harus dihindari yakni memfitnah serta pembunuhan karakter, ujar SHS.
Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Drs Roy Marhaen Tumiwa, MPd selaku pelaksana kegiatan itu menyebutkan pelantikan ke 61 pemuka agama menjadi petugas P4 tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sulut No. 130 Tahun 20120 tanggal 8 Juli 2010 dan Keputusan Gubernur Sulut No. 136 Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Pemuka-Pemuka Agama Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen di Provinsi Sulut.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sarundajang saat melantik 61 Pemuka Agama selaku Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) bagi umat Kristen Indonesia di lingkungan Gereja Katholik Keuskupan Manado Se- Sulut, Senin (2/7) diruang Huyula kantor Gubernur.
Selain itu, SHS juga mengingatkan untuk pemilukada besok diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai dan adil. Jangan ada yang golput, gunakan hak politik karena kita sebagai warga negara tahu hak dan kewajiban termasuk hak berpolitik, tandas Sarundajang.
Gereja harus memperhatikan norma- norma termasuk norma agama. Norma terbagi atas norma tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis seperti Hukum Adat itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat.
Masyarakat diharapkan agar bisa berpolitik secara santun karena momen ini merupakan pesta demokrasi yang memilih seorang pemimpin. Beberapa praktek-praktek politik yang harus dihindari yakni memfitnah serta pembunuhan karakter, ujar SHS.
Karo Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Drs Roy Marhaen Tumiwa, MPd selaku pelaksana kegiatan itu menyebutkan pelantikan ke 61 pemuka agama menjadi petugas P4 tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sulut No. 130 Tahun 20120 tanggal 8 Juli 2010 dan Keputusan Gubernur Sulut No. 136 Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Pemuka-Pemuka Agama Selaku Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen di Provinsi Sulut.
Senin, 02 Agustus 2010
Apel kerja merupakan momentum yang memiliki makna penting dan strategis serta timing untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam segala lini, sehingga kita mampu mengidentifikasikan berbagai keberhasilan, kekurangan maupun distorsi yang terjadi dalam tugas, ujar Plt. Sekprov Sulut Ir. S. R. Mokodongan mewakili Gubernur Sulut, S. H. Sarundajang pada apel kerja PNS di lingkungan Pemprov Sulut, di halaman kantor Gubernur Senin (2/8).
Format interaksi antara pemerintah dengan mansyarakat telah bergeser dari paradigma klasik dominasi negara (Goverment Paradigm) bergeser menjadi paradigma kepemerintahan (Governance Paradigm). Fenomena seperti ini membutuhkan keberadaan birokrat yang cerdas, efisien, aktif dan berkemampuan kolaboratif dalam menterjemahkan fungsi- fungsi terkini tersebut, lanjut Mokodongan.
Mokodongan menghimbau seluruh PNS di lingkungan Pemprov Sulut dalam menghadapi pemilukada 3 Agustus 2010 nanti kiranya mampu mengajak bagi masyarakat pemilih untuk dapat menyalurkan aspirasinya di setiap TPS yang ada tentunya kita harus memilih kepala daerah yang berkualitas dan tidak korup, ujarnya.
Apel kerja kali ini diikuti oleh pejabat eselon II dan Eselon III serta seluruh pegawai negeri yang ada di lingkungan Pemprov Sulut.
Format interaksi antara pemerintah dengan mansyarakat telah bergeser dari paradigma klasik dominasi negara (Goverment Paradigm) bergeser menjadi paradigma kepemerintahan (Governance Paradigm). Fenomena seperti ini membutuhkan keberadaan birokrat yang cerdas, efisien, aktif dan berkemampuan kolaboratif dalam menterjemahkan fungsi- fungsi terkini tersebut, lanjut Mokodongan.
Mokodongan menghimbau seluruh PNS di lingkungan Pemprov Sulut dalam menghadapi pemilukada 3 Agustus 2010 nanti kiranya mampu mengajak bagi masyarakat pemilih untuk dapat menyalurkan aspirasinya di setiap TPS yang ada tentunya kita harus memilih kepala daerah yang berkualitas dan tidak korup, ujarnya.
Apel kerja kali ini diikuti oleh pejabat eselon II dan Eselon III serta seluruh pegawai negeri yang ada di lingkungan Pemprov Sulut.
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
